Channel9.id, Jakarta. Pemulihan ekonomi penyintas bencana di Sumatera mulai menunjukkan progres. Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera mempercepat penyaluran bantuan jaminan hidup (jadup) untuk menjaga daya beli masyarakat terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Berdasarkan laporan per 29 Maret, Satgas telah menyalurkan jadup kepada 54.585 jiwa dari total target 62.990 jiwa. Total dana yang telah tersalurkan mencapai Rp272,726 miliar.
Aceh mencatat penerima terbanyak, yakni 42.540 jiwa dengan nilai Rp203,696 miliar. Di Sumatera Utara, bantuan menjangkau 10.235 jiwa dengan nilai Rp53,759 miliar. Sementara di Sumatera Barat, bantuan tersalurkan kepada 1.794 jiwa dengan total Rp15,044 miliar.
Pemerintah menyalurkan jadup sebesar Rp15.000 per jiwa per hari selama tiga bulan. Pemerintah daerah memvalidasi data penerima, lalu PT Pos Indonesia menyalurkan bantuan tersebut.
Satgas menargetkan bantuan ini untuk menjaga keberlangsungan hidup warga sekaligus memulihkan aktivitas ekonomi. Pemerintah tidak hanya membangun kembali infrastruktur, tetapi juga menggerakkan kembali daya beli masyarakat.
Penyaluran jadup berjalan seiring dengan bantuan lain. Satgas telah menyalurkan Bantuan Stimulan Sosial Ekonomi (BSSE) dan Bantuan Isi Hunian (BIH) kepada 35.780 penyintas dengan total Rp107,340 miliar.
Selain itu, Satgas juga memberikan Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi warga yang tidak tinggal di hunian sementara. Pemerintah menyalurkan Rp600.000 per bulan selama tiga bulan atau total Rp1,8 juta per kepala keluarga.
Seluruh penerima DTH telah menerima bantuan dengan tingkat penyaluran 100 persen kepada 14.021 penerima. Rinciannya, Aceh sebanyak 8.099 penerima, Sumatera Utara 4.162 penerima, dan Sumatera Barat 1.760 penerima.
Ketua Satgas PRR Muhammad Tito Karnavian menegaskan, kecepatan penyaluran bantuan sangat bergantung pada kelengkapan data dari pemerintah daerah.
Ia meminta kepala daerah mempercepat pendataan agar bantuan cepat diterima masyarakat.
“Semakin cepat data kami terima, semakin cepat BPS melakukan verifikasi, dan semakin cepat BNPB bergerak,” ujar Tito saat menyerahkan kunci hunian tetap di Tapanuli Selatan, Jumat (27/3/2026).
Dengan percepatan ini, pemerintah berharap proses pemulihan tidak hanya memperbaiki kerusakan fisik, tetapi juga menghidupkan kembali ekonomi masyarakat terdampak.
