Kemnaker Klaim Perkuat Perlindungan Buruh lewat Enam Kebijakan, dari Upah hingga Subsidi Rumah

Channel9.id – Jakarta. Pemerintah menyatakan komitmennya dalam melindungi dan meningkatkan kesejahteraan buruh melalui enam kebijakan utama yang mencakup pengupahan hingga jaminan sosial. Kebijakan tersebut meliputi penetapan UMP 2026, pemberian bonus hari raya bagi pengemudi online, hingga perluasan subsidi perumahan bagi pekerja.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Chris Kuntadi menjelaskan kebijakan UMP 2026 disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi di tiap daerah. Pemerintah juga kembali mengatur upah minimum sektoral untuk menyesuaikan karakteristik dan risiko kerja di masing-masing sektor.

“Serta diaturnya kembali upah minimum sektoral untuk memberikan keadilan bagi pekerja atau buruh di sektor tertentu, yang tentunya memiliki karakteristik dan risiko kerja yang berbeda dari sektor lainnya,” ujar Chris dalam konferensi pers di Kantor Bakom RI, Jakarta, Rabu (29/4/2026).

Selain itu, pemerintah memberikan Bonus Hari Raya bagi pengemudi dan kurir online pada Idulfitri 1447 H dengan nilai yang meningkat dibanding tahun sebelumnya. Kebijakan ini merupakan kelanjutan program sejak 2025 dan menetapkan besaran minimal 25 persen dari rata-rata pendapatan bersih tahunan.

“Peningkatan Bonus Hari Raya atau BHR bagi pengemudi dan kurir online, yang ditetapkan minimal 25 persen dari rata-rata pendapatan bersih 12 bulan terakhir. Ini juga sudah dinikmati,” katanya.

Pemerintah juga menyesuaikan iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui diskon 50 persen untuk peserta bukan penerima upah, yang kini diperluas ke berbagai profesi. Selain itu, manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan ditingkatkan menjadi 60 persen dari upah selama enam bulan, disertai akses informasi pasar kerja dan pelatihan.

“Artinya, kalau ada pekerja yang diberhentikan, yang kehilangan pekerjaan, maka ada jaminan setelahnya,” ujarnya.

Di sisi lain, pemerintah telah menyalurkan Bantuan Subsidi Upah sebesar Rp600 ribu kepada 15 juta buruh pada 2025 secara langsung ke rekening penerima. Program subsidi perumahan juga disiapkan dengan kuota lebih dari 274 ribu unit melalui skema bantuan uang muka dan KPR bersubsidi dengan cicilan ringan.

Dalam upaya mengantisipasi tekanan di sektor industri, pemerintah melakukan koordinasi lintas kementerian dan membentuk Satgas Debottlenecking bersama Kementerian Keuangan. Langkah ini disertai optimalisasi sistem peringatan dini PHK serta penguatan dialog sosial untuk mencegah pemutusan hubungan kerja.

“Di antaranya yang pertama dengan Kementerian Keuangan yang telah membentuk Satgas Debottlenecking, untuk mengatasi kendala yang dihadapi para pelaku industri di tanah air,” terangnya.

Pemerintah juga melakukan pemantauan sektor terdampak dan mendorong mitigasi PHK sebagai langkah terakhir guna menjaga keberlangsungan usaha. Penyesuaian iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi industri padat karya turut diterapkan untuk mendukung perlindungan pekerja.

“Kita juga mengeluarkan kebijakan penyesuaian iuran JKK bagi industri padat karya untuk menjaga keberlangsungan usaha dan perlindungan pekerja,” pungkasnya.

HT