Channel9.id, Jakarta. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyiapkan insentif fiskal bagi pemerintah daerah (Pemda) yang mampu menunjukkan kinerja terbaik, terutama dalam pengendalian inflasi, penurunan kemiskinan, pengurangan pengangguran, hingga penguatan creative financing.
Kebijakan tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, dalam agenda Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Regional Kalimantan di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (7/5/2026).
Tito menegaskan, penghargaan dan insentif diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada kepala daerah yang dinilai berhasil menghadirkan kebijakan berdampak nyata bagi masyarakat.
“Jangan sampai kita menggeneralisasikan bahwa semua kepala daerah buruk. Penghargaan ini menunjukkan bahwa banyak kepala-kepala daerah juga yang bagus, yang berprestasi,” ujar Tito.
Ia menjelaskan, Kemendagri telah mengalokasikan dana insentif fiskal sesuai ketentuan perundang-undangan. Pemda yang meraih juara pertama di setiap kategori akan menerima Rp3 miliar, juara kedua Rp2 miliar, dan juara ketiga Rp1 miliar. Seluruh anggaran tersebut bersumber dari Kemendagri.
Menurut Tito, pengendalian inflasi menjadi salah satu indikator utama penilaian karena berkaitan langsung dengan stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat.
“Inflasi yang terjaga dan baik artinya harga barang dan jasa stabil, masyarakat tenang alhamdulillah sekarang di angka 2,42 persen, itu one of the best,” katanya.
Selain inflasi, Tito juga menyoroti persoalan pengangguran dan kemiskinan yang masih menjadi perhatian utama masyarakat. Ia menyebut biaya hidup dan ketersediaan lapangan kerja sebagai isu paling banyak dikeluhkan publik.
“Ada survei menyatakan bahwa yang menjadi persoalan masyarakat nomor satu adalah cost of living. Kalau biaya hidup ukurannya adalah inflasi, kenaikan barang dan jasa yang membuat biaya hidup lebih tinggi. Kedua adalah job opportunity, lebih dari 40% masyarakat menghendaki lapangan kerja, baru isu-isu lain,” ucapnya.
Melalui ajang apresiasi tersebut, Kemendagri ingin menciptakan iklim kompetisi sehat antardaerah berbasis indikator kinerja yang terukur. Penilaian mencakup empat kategori utama, yakni pengendalian inflasi, penurunan tingkat pengangguran, penanggulangan kemiskinan dan stunting, serta entrepreneur government atau creative financing.
Tito memastikan proses penilaian dilakukan secara objektif dan profesional. Dalam pelaksanaannya, Kemendagri menggandeng Tempo Media Group guna menjaga validitas dan kredibilitas penjurian.
“Saya meyakini bahwa yang tampil tadi sama sekali saya tidak intervensi, saya instruksi sampaikan (insentif fiskal) berikan secara objektif karena sekali ini dimain-mainkan akan kehilangan trust kepada program seperti ini,” tegasnya.
Sementara itu, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri terus mendorong daerah memperkuat inovasi dan kinerja berbasis data. Melalui evaluasi dan rekomendasi kebijakan, Kemendagri berharap pemerintah daerah semakin adaptif dalam menangani persoalan strategis nasional.
“Apresiasi ini harus menjadi atensi untuk memacu Bapak/Ibu untuk berprestasi menciptakan iklim kompetitif dalam pengendalian inflasi, penurunan kemiskinan dan stunting, penurunan tingkat pengangguran hingga peningkatan creative financing,” tutur Tito.
