Dalam forum tersebut, Hasibuan membacakan sambutan Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk. Ia mengatakan forum itu menjadi wadah untuk memperkuat koordinasi dan menyamakan persepsi antarpemangku kepentingan dalam mengawal implementasi Otsus Papua.
“Forum koordinasi strategis ini merupakan wujud komitmen bersama untuk memperkuat koordinasi, menyamakan persepsi, serta membahas isu-isu strategis dan aktual terkait implementasi otonomi khusus Papua,” ujarnya.
Menurut Hasibuan, Otsus Papua merupakan instrumen strategis untuk memberikan afirmasi, perlindungan, dan pemberdayaan bagi OAP. Namun, pembangunan di Papua masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kondisi geografis, keterisolasian wilayah, dan terbatasnya akses pelayanan dasar.
“Masih terdapat persoalan kemiskinan, pemerataan, dan keterbatasan akses pelayanan dasar yang menjadi pekerjaan rumah dan perhatian kita bersama,” katanya.
Karena itu, ia meminta Pemda lebih cermat menentukan prioritas pembangunan, terutama di tengah efisiensi anggaran. Menurutnya, setiap program dan penganggaran harus difokuskan pada kebutuhan riil masyarakat agar berdampak langsung pada kesejahteraan OAP.
Hasibuan juga menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelaksanaan Otsus. Ia meminta pengelolaan dana Otsus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.
“Pengelolaan sumber daya, termasuk dana Otonomi Khusus, harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran,” tegasnya.
Di akhir sambutannya, Hasibuan mengajak seluruh unsur Pemda di Tanah Papua memperkuat sinergi dan kolaborasi guna mendukung keberhasilan implementasi Otsus Papua.
