Channel9.id – Jakarta. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyatakan pemerintah akan memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui dukungan terhadap UMKM, perluasan perlindungan sosial, dan percepatan pengentasan kemiskinan.
Hal itu disampaikan Muhaimin usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (12/5/2026). Ia mengatakan pemerintah akan melanjutkan program dukungan terhadap UMKM dan ekonomi kreatif yang selama ini telah dijalankan kementerian dan lembaga.
Pemerintah, kata dia, juga akan mendorong pemanfaatan aset serta ruang yang belum optimal digunakan untuk pemasaran produk, display, hingga festival UMKM.
“Bapak Presiden akan terus memberikan perhatian serius kepada UMKM dan ekonomi kreatif kita. Semua program-program yang sudah dicanangkan dan dijalankan oleh Kemenko beserta kementerian-kementerian itu akan terus dilanjutkan,” ujar Muhaimin.
Pemerintah juga berencana menambah anggaran khusus untuk mendukung kegiatan UMKM dan ekonomi kreatif pada tahun ini. Selain itu, pemerintah akan terus memperluas akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan kredit usaha kecil serta menengah.
“Tahun ini akan ditambahi anggaran khusus untuk seluruh kegiatan UMKM dan ekonomi kreatif. Saya mengajukan tidak kurang dari Rp1 triliun dan insyaallah akan terus ditambah untuk kegiatan-kegiatan yang mendorong tumbuh kembangnya UMKM kita,” kata Muhaimin.
Di bidang perlindungan sosial, pemerintah mencatat alokasi APBN untuk program perlindungan sosial mencapai Rp508,2 triliun. Anggaran tersebut mencakup bantuan sosial tunai, Program Keluarga Harapan (PKH), hingga bantuan iuran jaminan kesehatan nasional.
“Hari ini APBN kita sudah sampai angka Rp508,2 triliun yang baik itu bersifat bantuan sosial tunai maupun berupa PKH maupun yang bersifat bantuan iuran untuk jaminan kesehatan nasional kita,” ujar Muhaimin.
Muhaimin menambahkan pemerintah akan memperkuat integrasi data penerima manfaat melalui pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Pemerintah juga menetapkan 88 kabupaten/kota sebagai prioritas pengentasan kemiskinan untuk mendukung target kemiskinan ekstrem nol persen pada 2026 dan tingkat kemiskinan lima persen pada 2029.
“Kita optimistis dan yakin kemiskinan ekstrem 2026 ini nol persen, kemiskinan 5 persen di 2029,” tutur Muhaimin.
HT
