Connect with us

Hukum

PPATK Hentikan Transaksi dan Aktifitas Rekening FPI

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), telah melakukan penghentian sementara transaksi dan aktifitas rekening Front Pembela Islam (FPI) berikut afiliasinya.

Ketua Kelompok Hubungan Masyarakat PPATK, M. Natsir Kongah menjelaskan, tindakan yang dilakukan oleh PPATK dimaksud merupakan tindakan yang diberikan oleh Undang-Undang untuk mencegah adanya upaya pemindahan atau penggunaan dana dari rekening yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana.

“Saat ini, sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan yang diberikan oleh Undang Undang tersebut, PPATK tengah melakukan penelusuran terhadap rekening dan transaksi keuangan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (5/1).

Baca juga: Polri Tegaskan Bukan Ranah Penyidik Blokir Rekening FPI

Hal itu dikarenakan kewenangan PPATK yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan, dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

“Tindakan penghentian sementara transaksi dan aktivitas rekening FPI berikut afiliasinya tersebut, dilakukan dalam rangka pelaksanaan fungsi analisis dan pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain,” katanya.

Natsir melanjutkan, penetapan penghentian seluruh aktifitas atau kegiatan FPI sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan FPI merupakan keputusan yang perlu ditindaklanjuti oleh PPATK sesuai dengan kewenangaannya.

“PPATK sebagai lembaga intelijen keuangan memiliki beberapa kewenangan utama, salah satunya adalah kewenangan untuk meminta Penyedia Jasa Keuangan (PJK), menghentikan sementara seluruh atau sebagian transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) huruf i UU TPPU,” tuturnya.

Untuk efektivitas proses analisis dan pemeriksaan, sambung Natsir, PPATK juga telah melakukan penghentian sementara seluruh aktivitas transaksi keuangan dari FPI, termasuk penghentian sementara seluruh aktivitas transaksi individu yang terafiliasi dengan FPI.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan PPATK dan Peraturan PPATK Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Penghentian Sementara dan Penundaan Transaksi oleh Penyedia Jasa Keuangan mengharuskan Penyedia Jasa Keuangan (PJK), termasuk bank-bank untuk menyampaikan Berita Acara Penghentian Sementara Transaksi kepada PPATK paling lama 1 (satu) hari kerja setelah penghentian sementara transaksi dilaksanakan.

Kata Natsir, sampai dengan hari ini Selasa (5/1/2021), sesuai Pasal 40 ayat (3) PerPres Nomor 50 Tahun 2011, PPATK telah menerima 59 Berita Acara Penghentian Transaksi dari beberapa Penyedia Jasa Keuangan atas rekening FPI, termasuk pihak terafiliasinya.

“Upaya penghentian sementara transaksi keuangan yang dilakukan oleh PPATK akan ditindaklanjuti, dengan penyampaian hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik untuk dapat ditindaklanjuti dengan proses penegakan hukum oleh aparat penegak hukum yang berwenang,” tandasnya.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum

Polda Jatim Tangkap Penyebar Hoax Kasdim Gresik Meninggal Usai Vaksin

Published

on

By

Channel9.id-Gresik. Tim Cyber Satreskrim Polres Gresik akhirnya berhasil menangkap pelaku pembuat sekaligus penyebar kabar hoaks Kasdim 0817 Gresik meninggal dunia usai divaksinasi.

Hal itu disampaikan Wakapolda Jatim Brigjen Pol Slamet Hadi saat menggelar jumpa pers di Mapolres Gresik Rabu 20 Januari 2021. Menurutnya, pelaku berhasil ditangkap usai tim cyber Polres Gresik dan Polda Jatim melakukan patroli.Tersangka ialah Try Setyo (44) warga Kabupaten Gresik.

“Pelaku diduga telah membuat sekaligus menyebarkan konten bohong via Whatsapp group terkait kematian Kasdim 0817 Gresik, Mayor Sugeng Riyadi usai melakukan vaksinasi di rumah sakit Ibnu Sina, Gresik,” ungkapnya.

Dari penangkapan itu, polisi berhasil mengamankan hp yang digunakan pelaku.

“Untuk motifnya sampai saat ini masih didalami oleh tim penyidik,” imbuh Wakapolda.

Dia mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak mudah percaya berita yang belum terbukti kebenarannya. Tak lupa, pihaknya terus mengajak masyarakat agar mau divaksin sebagai upaya menghentikan penyebaran covid-19 di Indonesia.

Continue Reading

Hukum

Warga Surabaya Digegerkan Penemuan Granat Aktif dan 3 Peluru Tajam

Published

on

By

Warga Jalan Pakis Surabaya Digegerkan Oleh Penemuan Granat Aktif dan 3 Peluru Tajam

Channel9.id-Surabaya. Warga di jalan Pakis Surabaya digegerkan oleh penemuan granat dan peluru yang diduga masih aktif oleh petugas Dinas Kebersihan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) Surabaya saat membersihkan saluran air di Jalan Pakis, Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan Surabaya, Rabu (20/1/21).

Kapolsek Sawahan AKP Wisnu Setyawan membenarkan adanya penemuan granat beserta peluru tersebut.

“Untuk sementara jalur Pasar Pakis arah Pakis Gunung ditutup. Ada penemuan granat dan peluru di tanah yang sedang dikeruk,” jelas AKP Wisnu Setyawan Kuncoro Kapolsek Sawahan.

Bahkan guna mengantisipasi kejadian yang tak diinginkan, petugas melakukan lokalisir wilayah penemuan granat. Hal itu dilakukan guna mengantisipasi jika granat dan peluru tersebut masih aktif.
Mengetahui granat masih aktif, para petugas kebersihan lantas menjauh dari lokasi karena takut meledak.

AKP Wisnu menjelaskan sekarang petugas sedang sterilisasi lokasi dan sedang menunggu Tim Inafis Polrestabes Surabaya dan Gegana Polda Jatim.

Petugas masih mencoba mengamankan lokasi supaya masyarakat yang melihat ke lokasi tak mendekati daerah atau zona berbahaya ini. Sebab jika ada yang mendekat dan bahan peledak ini ada pemicu ledakan maka akan membahayakan warga.

Kini granat dan peluru tersebut sudah diamankan petugas dan dibawa ke Mako Brimob Polda Jatim untuk diamankan.

Continue Reading

Hukum

KPK Cecar Keluarga Mengenai Keberadaan Harun Masiku

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  mencecar saudara Harun Masiku, Daniel Tonapa Masiku, mengenai keberadaan Harun Masiku pada Selasa (19/1). KPK berupaya mendalami mengenai dugaan adanya komunikasi Daniel dan keberadaan mantan calon legislatif PDIP tersebut.

“Didalami pengetahuannya terkait dugaan adanya jalinan komunikasi saksi yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan HAR,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Rabu (20/1).

Baca juga: Polisi Dalami Informasi Harun Masiku Meninggal 

Harun merupakan tersangka penyuap anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan. KPK menduga Harun menyuap Wahyu supaya dipilih menjadi anggota DPR lewat jalur pergantian antarwaktu. Akan tetapi saat operasi tangkap tangan, penyidik gagal menangkap Harun. Hingga sekarang Harun masih buron.

Ali mengatakan dari 2017 hingga 2020, KPK memiliki 10 orang yang berstatus buron. Tiga orang tersangka sudah ditangkap, di antaranya mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi.

Ali mengatakan KPK masih memiliki 7 orang tersangka buronan, salah satunya ialah Harun Masiku. Dia mengatakan KPK terus mencari para buronan itu. Menurut Ali, KPK telah berkoordinasi dengan polisi untuk mencari para DPO. Dia juga meminta masyarakat untuk menghubungi call center KPK di 198 bila melihat para buronan.

IG

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC