Channel9.id-Lombok Barat. Mendagri Tito Karnavian mendukung penuh kebijakan nol persen Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Menurut Tito, kebijakan tersebut dapat mempercepat akses masyarakat terhadap hunian layak sekaligus mendukung program perumahan rakyat.
“Dengan adanya BPHTB nol persen, otomatis kan lebih kurang lima persen yang harus dibayar dari NJOP, itu kan jadi nol, PBG juga gitu,” kata Tito dalam Kegiatan Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Kantor Gubernur NTB, Selasa (19/5/2026).
Ia menjelaskan, pemerintah juga memperluas cakupan kategori MBR agar semakin banyak masyarakat dapat mengakses program perumahan.
Tito menyebut Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait telah menaikkan batas penghasilan kategori MBR.
“Dinaikkan lagi plafonnya oleh Beliau (Menteri PKP), sehingga lebih banyak lagi untuk memasukkan kategori masyarakat berpenghasilan rendah,” ujarnya.
Untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut, Tito mendorong seluruh daerah memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP) guna mempermudah proses perizinan satu atap, termasuk penerbitan PBG.
“Kami sudah ada 359 [MPP], kami lagi dorong daerah-daerah lain,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Tito juga mengapresiasi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang disebut menjadi wilayah dengan penerbitan PBG tertinggi di kawasan Nusa Tenggara dan Maluku.
Menurutnya, tingginya angka penerbitan PBG menunjukkan pengembang mulai memanfaatkan kemudahan perizinan yang diberikan pemerintah.
“Artinya ini digunakan oleh pengembang. Kalau misalnya 60 PBG jadinya 60 rumah, itu berarti individual,” jelasnya.
Sebaliknya, Tito menyoroti masih rendahnya penerbitan PBG di sejumlah daerah seperti Maluku Utara. Ia menilai kondisi itu menunjukkan pengembangan perumahan belum berjalan optimal.
Selain itu, Tito mengatakan pemerintah juga terus menyelesaikan persoalan tata ruang yang kerap menjadi hambatan pembangunan perumahan di daerah.
“Kami Kemendagri sangat mendukung, seribu persen. Apalagi ini program Presiden, program ini riil,” pungkasnya.
Baca juga: Mendagri: Program 3 Juta Rumah Wujud Kepedulian Presiden ke Masyarakat Kecil
