Channel9.id-Jakarta. Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) bersama Asosiasi Biochar Indonesia Internasional (ABII) mendorong agar arah kebijakan ekonomi karbon Indonesia tak sekadar berorientasi pada perdagangan emisi. Hal itu disampaikan dalam pertemuan dengan Menteri Lingkungan Hidup RI, Moh. Jumhur Hidayat di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup, Plaza Kuningan, Jakarta, beberapa waktu lalu.
Wakil Ketua Umum DNIKS Rudi Andries mengatakan ekonomi karbon harus mampu memberi manfaat langsung kepada masyarakat desa, khususnya petani dan komunitas yang selama ini menjaga sumber daya alam.
“Ekonomi karbon jangan berhenti hanya menjadi perdagangan sertifikat emisi. Nilainya harus bisa dirasakan masyarakat desa, petani, pekerja perkebunan, dan komunitas yang berada di garis depan pengelolaan sumber daya alam Indonesia,” kata Rudi.
Dalam agenda itu, DNIKS hadir bersama Dr. M. Hatta Taliwang, Dr. Sapuan, dan Drs. Eko Cahyono. Sementara ABII diwakili Direktur Eksekutif Phil Rickard dan Wakil Sekjen Ira Devianty.
Salah satu fokus pembahasan yakni pengembangan biochar sebagai bagian dari ekosistem carbon removal economy Indonesia. Biochar dinilai memiliki potensi besar karena mampu menyerap karbon secara permanen sekaligus meningkatkan kualitas tanah dan produktivitas pertanian.
Rudi menyebut Indonesia memiliki peluang strategis menjadi pusat ekonomi karbon dunia berkat kekayaan biomassa, kawasan mangrove, hingga lahan gambut yang dimiliki.
“Indonesia punya modal sangat besar. Kalau dikelola dengan standar nasional yang kredibel dan berpihak kepada rakyat, ekonomi karbon bisa menjadi kekuatan baru pembangunan nasional,” ujarnya.
DNIKS dan ABII juga memaparkan berbagai aspek teknis pengembangan biochar, mulai dari pemanfaatan biomassa pertanian, proses pirolisis, sistem Measurement, Reporting, and Verification (MRV), hingga potensi nilai ekonomi karbon yang dapat dihasilkan.
Dalam kesempatan tersebut, DNIKS turut menyerahkan buku ringkasan dialog strategis mengenai biochar dan ekonomi karbon Indonesia kepada Menteri Lingkungan Hidup Moh. Jumhur Hidayat. Buku itu dilengkapi infografik kebijakan dan gagasan “Dual Reserve Sovereign Assets Framework”, yakni konsep sekuritisasi aset strategis nasional seperti emas dan karbon melalui berbagai instrumen modern.
Menurut Rudi, pendekatan tersebut diharapkan mampu memperkuat kedaulatan sumber daya nasional sekaligus membuka peluang pembiayaan hijau yang lebih luas.
Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Moh. Jumhur Hidayat disebut menyambut positif berbagai gagasan yang disampaikan. Ia juga menyatakan komitmennya melibatkan DNIKS dan ABII dalam forum diskusi dan focus group discussion terkait penyusunan regulasi karbon nasional ke depan.
Pertemuan ini dinilai menjadi langkah penting agar transisi menuju ekonomi hijau Indonesia tak hanya menciptakan pertumbuhan ekonomi baru, tetapi juga memperkuat keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat menuju visi Indonesia Emas 2045 yang diusung Presiden Prabowo Subianto.
Baca juga: Biochar dan Ketahanan Pangan
