Channel9.id-Jayawijaya. Wamendagri Ribka Haluk turun langsung mengawal prosesi perdamaian konflik perang suku yang berlangsung di Markas Polres Jayawijaya, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Sabtu (23/5/2026).
Perdamaian ditandai dengan ritual adat patah panah sebagai simbol berakhirnya konflik antara kedua kelompok yang bertikai. Selain itu, kedua pihak juga menandatangani surat pernyataan damai yang disaksikan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Dalam sambutannya, Ribka Haluk mengapresiasi para tokoh adat dan masyarakat yang memilih jalan damai melalui pendekatan adat.
“Saya tidak bisa bicara banyak. Saya mewakili pemerintah pusat yang hadir di kota ini. Sejak awal kami mengikuti seluruh tahapan dan semua yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat,” kata Ribka.
Ia juga menyampaikan pesan Menteri Dalam Negeri yang mewakili Presiden RI berupa apresiasi kepada masyarakat Papua Pegunungan karena mampu menyelesaikan konflik melalui mekanisme adat.
Sebagai perempuan adat Papua, Ribka mengaku terharu menyaksikan proses perdamaian tersebut.
“Saya menangis, tetapi saya bahagia karena orang-orang tua bisa menyelesaikan ini secara adat dengan jiwa besar,” ujarnya.
Ribka menegaskan keamanan menjadi syarat utama pembangunan daerah. Menurutnya, pemerintah tidak dapat bekerja maksimal apabila kondisi wilayah masih diliputi konflik.
“Kalau keamanan tidak baik, maka pemerintah juga tidak bisa berbuat apa-apa. Daerah harus aman dulu baru kita bisa membangun,” ungkapnya.
Ia pun mengingatkan masyarakat agar mengedepankan penyelesaian persoalan melalui keluarga, tokoh adat, tokoh agama, maupun pemerintah kampung sebelum berujung kekerasan.
“Jangan langsung selesaikan dengan cara-cara kekerasan. Sudah cukup,” tambahnya.
Sementara itu, Gubernur Papua Pegunungan John Tabo menyebut ritual patah panah menjadi simbol penting dalam tradisi penyelesaian perang adat di wilayah pegunungan Papua.
“Hari ini kami melaksanakan satu tanda acara perdamaian lepas adat dengan mematahkan alat perang yaitu panah,” kata John.
Menurutnya, penyelesaian konflik adat harus dilakukan secara menyeluruh agar tidak memicu konflik baru di masa mendatang. Karena itu, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan berencana menyusun regulasi melalui Perdasi dan Perdasus terkait mekanisme penyelesaian konflik adat.
“Kita akan masukkan dalam Perdasi dan Perdasus supaya penanganan konflik seperti ini ada hukum peradilan adat yang berjalan,” ujarnya.
John Tabo juga menegaskan pemerintah daerah tidak boleh lagi menggunakan uang pemerintah untuk menyelesaikan konflik adat. Ia ingin penyelesaian sengketa kembali pada nilai budaya masyarakat setempat.
“Persoalan begini tidak boleh lagi dibantu bayar pakai uang pemerintah kepada rakyat. Tidak boleh. Berhenti. Kamu selesaikan secara adat,” tegasnya.
Pemerintah daerah bersama pemerintah pusat juga memastikan langkah rehabilitasi dan rekonsiliasi pascakonflik, termasuk penanganan rumah warga yang terdampak akibat perang suku tersebut.
Baca juga: Wamendagri Ribka Pastikan Penanganan Pengungsi Jayawijaya Terkoordinasi
