Channel9.id – Jakarta. Pemerintah mulai melakukan pembenahan tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah tersebut dilakukan melalui penghentian sementara pembangunan SPPG baru, penataan ulang insentif, serta penerapan sistem penilaian kualitas layanan.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, mengatakan pemerintah akan lebih memprioritaskan penguatan kualitas operasional SPPG yang telah berjalan dibandingkan menambah jumlah unit baru. Menurutnya, jumlah sekitar 28 ribu SPPG yang telah beroperasi saat ini dinilai cukup untuk kemudian ditata ulang guna meningkatkan kualitas layanan.
“Yang pertama adalah moratorium terhadap pembangunan SPPG baru karena SPPG yang sudah ada dirasakan mungkin sudah mencukupi dan akan ditata ulang. Jadi fokus kepada SPPG yang sudah operasional,” kata Qodari, sebagaimana disiarakn Bakom RI, Rabu (17/6/2026).
Selain moratorium pembangunan, pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) juga tengah menyiapkan perubahan mekanisme pemberian insentif bagi SPPG. Skema yang disiapkan akan mempertimbangkan jumlah penerima manfaat yang dilayani serta kualitas layanan yang diberikan oleh masing-masing SPPG.
Dalam skema baru tersebut, pemerintah akan mengelompokkan SPPG ke dalam beberapa kategori berdasarkan hasil evaluasi kinerja. Klasifikasi itu nantinya menjadi salah satu faktor yang menentukan besaran insentif yang diterima setiap SPPG.
“Ke depan SPPG-nya sendiri akan mengalami grading atau evaluasi. Jadi akan ada kelas-kelas SPPG yang bagus itu A, yang sedang itu B, yang kurang bagus itu C. Kelas-kelas grading dari SPPG itu akan mempengaruhi insentifnya, jadi angka insentifnya tidak akan sama,” ujar Qodari.
Pemerintah juga berencana memperketat pengawasan terhadap berbagai aspek operasional SPPG yang telah berjalan. Evaluasi akan mencakup kondisi fasilitas, pemenuhan persyaratan operasional, proses pengolahan makanan, hingga penerapan standar kesehatan dan kebersihan.
Langkah tersebut ditujukan untuk meningkatkan mutu pangan yang diterima siswa dan kelompok penerima manfaat lainnya dalam program MBG. Pemerintah menilai peningkatan kualitas layanan kini menjadi prioritas setelah jaringan layanan MBG berkembang pesat dalam beberapa bulan terakhir.
“Jadi fokusnya bukan lagi kepada kuantitas, tetapi kepada kualitas. Selain kualitas SPPG, ke depan juga diharapkan ada perbaikan dari segi efisiensi,” pungkasnya.
HT
