Channel9.id – Jakarta. Koalisi Masyarakat Sipil menilai meninggalnya dua calon petugas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih saat mengikuti Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Tahun 2026 menjadi bukti bahwa pelatihan dasar kemiliteran tidak tepat diterapkan kepada warga sipil. Menurut koalisi, tidak terdapat keterkaitan antara tugas profesional dalam mengelola koperasi dengan pendidikan militer yang diberikan selama pelatihan.
Dalam pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (25/6), koalisi juga mengkritik pelibatan TNI dalam pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih. Mereka menilai pendekatan militer dalam program tersebut bertentangan dengan prinsip pengelolaan koperasi yang seharusnya dijalankan secara profesional dan berorientasi pada kebutuhan anggota.
Koalisi menyebut penerapan pendekatan militer dalam program koperasi berpotensi mengubah esensi sistem perkoperasian. Selain itu, mereka menilai kondisi tersebut dapat membuka peluang terjadinya penyimpangan yang sulit diproses karena reformasi sistem peradilan militer dinilai belum tuntas.
“Secara umum, kami mengkritik keras pelibatan TNI yang terlalu jauh dalam pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih, yang tidak hanya bertentangan dengan UU TNI terkait operasi selain perang, lebih dari itu proyeksi koperasi memang seharusnya dilaksanakan melalui manajemen profesional dan modern,” demikian dikutip dari siaran pers Koalisi, diterima Jumat (26/6/2026).
Menurut koalisi, kematian dua peserta selama pelatihan menunjukkan perlunya evaluasi terhadap pelaksanaan program SPPI yang melibatkan pelatihan dasar kemiliteran. Mereka juga meminta pemerintah meninjau ulang program Koperasi Desa Merah Putih serta Program Makan Bergizi Gratis (MBG) karena dinilai memunculkan berbagai persoalan dalam pelaksanaannya.
“Kematian keduanya semakin menunjukkan tidak tepatnya sistem pendidikan militer diterapkan secara serampangan untuk warga sipil. Apalagi, tidak ada hubungan sama sekali antara profesionalisme kerja menjalankan tugas koperasi dengan pelatihan militer,” tulis Koalisi.
Koalisi mendesak dilakukan investigasi atas meninggalnya dua peserta pelatihan. Mereka juga meminta adanya penegakan hukum terhadap pihak yang dinilai bertanggung jawab atas penyelenggaraan program tersebut.
“Atas kematian dua orang peserta pelatihan, Kami mendesak agar dilakukan investigasi dan penegakan hukum, dan pelaku atau struktur komando atas pelaksanaan Program ini harus bertanggung jawab secara hukum karena hilangnya nyawa di bawah kendali panitia seleksi dan penyelenggara pelatihan,” tulis Koalisi.
Koalisi turut meminta pelatihan dasar kemiliteran bagi peserta program Koperasi Desa Merah Putih dihentikan. Menurut mereka, agenda-agenda yang dinilai mengarah pada militerisasi warga sipil juga perlu dievaluasi agar tidak kembali menimbulkan dampak serupa.
HT
