Channel9.id – Jakarta. Pemerintah memperketat langkah mitigasi risiko guna menjaga keandalan sistem kelistrikan nasional setelah terjadinya gangguan pada Sistem Jawa-Bali. Penguatan dilakukan melalui pengamanan pasokan energi primer, peningkatan kesiapan pembangkit, serta penguatan koordinasi antarpemangku kepentingan.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari mengatakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menginstruksikan PT PLN (Persero) untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai kebutuhan. Selain itu, pemerintah juga memperkuat pengelolaan rantai pasok, meningkatkan kesiapan operasi sistem, dan mempercepat penyelesaian pemeliharaan pembangkit utama.
“Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan, memperkuat pengelolaan rantai pasok, meningkatkan kesiapan operasi sistem, serta mempercepat penyelesaian pemeliharaan pembangkit utama,” kata Qodari dalam jumpa pers di Kantor Bakom, Jakarta, Kamis (2/7/2026).
Menurutnya, langkah tersebut tidak hanya mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa pascagangguan, tetapi juga memperkuat koordinasi dalam menjaga stabilitas pasokan listrik. Sebagai bagian dari upaya itu, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM telah mengumpulkan seluruh pemilik badan usaha pembangkitan dari PLN Group maupun Independent Power Producer (IPP) pada 25 Juni 2026.
“Pemerintah akan terus memperkuat pengawasan dan mitigasi risiko di seluruh rantai pasok energi primer, mulai dari perencanaan pemeliharaan pembangkit, kesiapan cadangan energi, hingga koordinasi operasional antarpemangku kepentingan, agar kondisi serupa dapat dicegah sedini mungkin dan masyarakat tetap mendapatkan layanan listrik yang stabil dan berkelanjutan,” katanya.
Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan pengembangan kapasitas pembangkit melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2025–2034. Dalam periode tersebut direncanakan penambahan kapasitas pembangkit baru sebesar 69,5 gigawatt (GW), dengan 42,6 GW atau sekitar 61 persen berasal dari energi baru terbarukan (EBT) dan 10,3 GW dari sistem penyimpanan energi.
“Sementara pembangkit fosil sebesar 16,6 GW atau 24 persen akan didominasi pembangkit berbahan bakar gas untuk menjaga fleksibilitas dan keandalan sistem,” ungkap Qodari.
Pemerintah juga melanjutkan diversifikasi sumber energi melalui penerapan kebijakan biodiesel B50 yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari strategi transisi energi untuk meningkatkan bauran EBT sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil secara bertahap.
“Arah pengembangan tersebut menjadi bagian dari roadmap transisi energi untuk meningkatkan bauran EBT, memperkuat fleksibilitas sistem tenaga listrik, mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil secara bertahap, mendukung ekonomi hijau, serta mencapai target Net Zero Emissions sesuai kebijakan pemerintah,” tutupnya.
HT
