Channel9.id, Jakarta. Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menilai ketahanan ekonomi nasional tengah menghadapi tekanan ganda akibat gejolak geopolitik global, fragmentasi perdagangan, serta berbagai persoalan struktural di dalam negeri. Kondisi tersebut dinilai semakin mempersempit ruang gerak dunia usaha di tengah perlambatan aktivitas industri.
Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani mengatakan tekanan terhadap dunia usaha datang dari berbagai arah secara bersamaan, mulai dari pelemahan permintaan, tingginya biaya logistik, hingga ketidakpastian global yang memengaruhi biaya produksi dan distribusi.
“Ketik seluruh tekanan ini datang bersamaan, perusahaan kehilangan ruang untuk menghadapi kenaikan biaya,” ujar Shinta dalam konferensi pers Pra-Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (Rakerkonas) XXXV APINDO di Jakarta, Selasa (28/7/2026).
APINDO mencatat sejumlah indikator menunjukkan pelemahan aktivitas industri. Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia turun ke level 46,9 pada Juni 2026, menjadi posisi terendah dalam satu tahun terakhir sekaligus berada di bawah ambang ekspansi 50. Sementara itu, Indeks Kepercayaan Industri (IKI) juga melemah dari 54,12 pada Januari 2026 menjadi 52,90 pada Juni 2026.
Selain itu, nilai tukar rupiah sempat menyentuh Rp18.200 per dolar AS dan masih berada di atas Rp18.000 per dolar AS sepanjang Juli 2026. Di sisi lain, biaya logistik nasional masih mencapai 14,29% terhadap produk domestik bruto (PDB), lebih tinggi dibandingkan rata-rata negara di kawasan.
Menurut Shinta, tantangan yang dihadapi pelaku usaha tidak hanya berasal dari dalam negeri, tetapi juga dipengaruhi ketidakpastian global. Pascakonflik geopolitik di Timur Tengah, harga minyak dunia sempat melonjak hingga sekitar US$120 per barel, kemudian turun ke kisaran US$70–80 per barel sebelum kembali meningkat mendekati US$100.
Dia menilai persoalan utama bukan semata-mata tingginya harga minyak, melainkan sulitnya dunia usaha memproyeksikan biaya logistik, distribusi, dan produksi di tengah volatilitas yang berkepanjangan.
Shinta juga menegaskan bahwa gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) bukan hanya terjadi di Indonesia. Menurutnya, banyak negara menghadapi tekanan serupa akibat perlambatan ekonomi global, perubahan struktur industri, disrupsi teknologi, serta restrukturisasi rantai pasok.
“Hampir semua negara sedang menghadapi tekanan akibat perlambatan ekonomi global, perubahan struktur industri, disrupsi teknologi, hingga restrukturisasi rantai pasok dunia. Yang membedakan setiap negara adalah seberapa cepat kebijakan mampu menjadi bantalan bagi dunia usaha agar tekanan tersebut tidak berkembang menjadi gelombang PHK yang lebih besar,” katanya.
Untuk memperkuat daya saing nasional, APINDO mendorong percepatan penyelesaian dan implementasi sejumlah perjanjian perdagangan, seperti Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), Indonesia-Canada CEPA (ICA-CEPA), serta Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (I-EAEU FTA).
Menurut organisasi tersebut, perjanjian dagang dapat memperluas akses pasar ekspor sekaligus meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.
“APINDO memandang tantangan ekonomi tidak cukup dijawab dengan diagnosis. Dunia usaha membutuhkan kepastian kebijakan, penyelesaian hambatan secara end-to-end, serta kolaborasi yang berorientasi pada implementasi solusi,” ujar Shinta.
Ketua Bidang UMKM APINDO sekaligus Ketua Kelompok Kerja Program Strategis Ronald Walla mengatakan penguatan ekonomi nasional juga bergantung pada kinerja usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Saat ini sektor tersebut menyumbang lebih dari 60% PDB Indonesia, menyerap hampir 97% tenaga kerja nasional, serta berkontribusi lebih dari 60% terhadap total investasi.
Berbagai tantangan tersebut menjadi latar belakang penyelenggaraan Rakerkonas APINDO ke-35 yang akan digelar di Makassar. Forum tersebut akan menghimpun aspirasi pengusaha dari 36 provinsi dan 368 kabupaten/kota untuk dirumuskan menjadi rekomendasi kebijakan yang akan disampaikan kepada Presiden sebagai masukan dalam penyusunan arah kebijakan ekonomi nasional.
Rakerkonas APINDO juga akan menjadi forum dialog antara dunia usaha dan pemerintah dengan menghadirkan sejumlah menteri, gubernur, duta besar, tokoh nasional, serta pimpinan organisasi pengusaha guna membahas berbagai langkah strategis untuk memperkuat iklim investasi dan daya saing nasional.
