Oleh: Rudi Andries*
Channel9.id-Jakarta. Setiap warung kecil, bengkel rumahan, usaha kuliner, pengrajin, petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro di seluruh pelosok Nusantara bukan sekadar unit ekonomi yang mengejar profit belaka. Mereka adalah penyangga utama kehidupan bagi jutaan keluarga di Indonesia. Peringatan Hari UMKM Nasional tahun 2026 ini menjadi momentum krusial untuk menegaskan kembali posisi tawar pelaku usaha cilik ini dalam arsitektur pembangunan nasional.
Dalam perspektif Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS), kekuatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan perwujudan nyata dari amanat Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945. Konstitusi kita secara tegas menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dan negara berkewajiban mengembangkan sistem jaminan serta kesejahteraan sosial bagi seluruh warga. UMKM hadir memenuhi mandat tersebut dengan cara menyerap tenaga kerja secara masif, menekan angka kemiskinan, menjaga daya beli masyarakat di tingkat akar rumput, memperkuat ketahanan pangan, dan membuka ruang tumbuh bagi kreativitas generasi muda.
Sejarah mencatat bahwa di saat krisis ekonomi melanda, UMKM sering kali menjadi sektor yang paling tangguh menahan guncangan. Begitu pula saat roda perekonomian mulai pulih, UMKM selalu menjadi mesin penggerak pertama yang kembali berputar secara dinamis. Oleh sebab itu, membangun dan memperkuat UMKM bukan sekadar agenda ekonomi sektoral, melainkan sebuah agenda kesejahteraan sosial yang bersifat mendasar dan berkaitan langsung dengan ketahanan nasional.
Selama ini, kebijakan penguatan UMKM kerap kali tereduksi pada urusan hilir seperti akses pembiayaan dan modal semata. Padahal, tantangan zaman menuntut pendekatan yang jauh lebih komprehensif. DNIKS mendorong agar orientasi kebijakan publik untuk UMKM bertransformasi secara holistik yang mencakup lima langkah strategis.
Pertama, pemerintah perlu memberikan pendampingan usaha yang berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia secara berkala. Kedua, akselerasi transformasi digital yang inklusif harus merata hingga ke wilayah pelosok agar pelaku wirausaha lokal mampu bersaing secara adil. Ketiga, penyediaan perlindungan hukum yang kuat bagi hak-hak usaha mikro mutlak diperlukan guna meminimalkan risiko kepailitan. Keempat, pembukaan akses pasar yang lebih luas dan adil harus dijamin di tingkat domestik maupun global. Kelima, melakukan integrasi pelaku usaha lokal ke dalam ekosistem ekonomi hijau dan ekonomi karbon.
Dalam kerangka gagasan Regenerative Welfare State (RWS) atau negara kesejahteraan regeneratif, UMKM dipandang sebagai simpul utama yang menghubungkan berbagai dimensi pembangunan. Model ini mengintegrasikan kesejahteraan sosial, ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat, dan kelestarian lingkungan berbasis pemanfaatan sumber daya nasional secara bijaksana. Indonesia tidak dapat hanya bergantung pada industri skala besar yang kerap bersifat padat modal namun minim penyerapan tenaga kerja lokal. Masa depan ekonomi bangsa ini justru harus diletakkan di atas pundak rakyatnya sendiri, yaitu jutaan pelaku usaha yang hidup dan menghidupkan urat nadi ekonomi di desa, kota, wilayah pesisir, pegunungan, hingga daerah perbatasan.
Menguatkan lini bisnis skala mikro pada hakikatnya adalah upaya langsung untuk memperkuat ketahanan keluarga Indonesia. Ketika unit keluarga sejahtera, struktur sosial kemasyarakatan akan menjadi lebih kokoh. Dan ketika fondasi masyarakat kita kuat, barulah Indonesia dapat berdiri tegak sebagai bangsa yang berdaulat secara ekonomi dan bermartabat secara sosial.
Oleh karena itu, DNIKS mengajak seluruh pemangku kepentingan—mulai dari jajaran pemerintah, dunia usaha skala besar, lembaga keuangan, perguruan tinggi, hingga organisasi masyarakat—untuk bersama-sama memperkuat ekosistem usaha rakyat ini. Menegakkan cita-cita keadilan sosial yang termaktub dalam Pancasila harus dimulai dengan keberpihakan yang nyata pada ekonomi rakyat. UMKM tangguh, kesejahteraan tumbuh, Indonesia maju.
*Wakil Ketua Umum Dewan Nasional Indonesia Kesejahteraan Sosial / DNIKS
Baca juga: GNB: Menyempurnakan PM-AAS Menuju Pertanian Modern, Regeneratif, dan Berkelanjutan
