Channel9.id, Jakarta. Tindakan tegas pemerintah terhadap praktik anomali perberasan nasional memberikan dampak ikutan terhadap perkembangan harga beras. Salah satu indikatornya dapat dilihat pada Indeks Perkembangan Harga (IPH) beras yang sampai pekan pertama Agustus mengalami tren penurunan terhadap jumlah daerah dengan kenaikan IPH beras.
Adapun jumlah daerah dengan kenaikan IPH beras telah menurun dalam 9 minggu terakhir. Sampai pekan pertama Agustus memang masih ada 106 kabupaten/kota dengan kenaikan IPH beras. Namun jumlah ini menurun drastis dan merupakan jumlah paling rendah dalam 2 bulan terakhir atau sejak awal Juni.
Komoditas beras juga bukan merupakan penyumbang inflasi utama dalam 7 bulan terakhir. Tingkat inflasi beras secara tahunan bahkan mencatatkan indeks paling rendah di tahun 2026 ini yang sampai Juli berada di level 3,10 persen. Ini merupakan tren kestabilan usai inflasi beras tahunan sempat memuncak pada Mei dengan 4,55 persen.
Sementara tingkat inflasi beras secara bulanan juga cukup stabil dengan selalu berada di bawah 1 persen tanpa mencatatkan deflasi. Per Juli inflasi beras secara bulanan berada di 0,49 persen. Deflasi pun belum pernah terjadi dalam 7 bulan pertama tahun 2026 ini, sehingga tahun ini lebih stabil dibandingkan tahun lalu yang sempat deflasi pada April 2025.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang juga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menuturkan jurus pemerintah dalam menjaga kestabilan harga beras. Namun, ia mengakui adanya produk beras fortifikasi yang tidak sesuai dan terindikasi penipuan bagi konsumen berimbas pula pada perkembangan harga beras nasional.
“Pokoknya kita jaga supaya produsen tersenyum. Kemudian konsumen juga bahagia. (Lalu) yang terpenting jangan ada mafia, beras fortifikasi dan beras premium. Damai ini Republik,” ucap Amran dikutip di Jakarta pada Selasa (18/8/2026).
“Tentu (harga beras) salah satunya karena fortifikasi, makanya kita selesaikan. Ada 80 persen yang tidak sesuai standar dan itu harganya rata-rata Rp 22.600 per kilo. Harusnya harga itu maksimal Rp 12.000-Rp 13.000. Artinya curang Rp 10.000. Dia curangi rakyat Indonesia. Dia rampas haknya Rp10.000 per kilo dan ini tidak benar,” tambah Amran.
Adapun dalam pantauan harga beras oleh Bapanas, sampai pertengahan Agustus, rerata harga beras medium dan premium secara nasional masing-masing berada di Rp 13.615 per kilogram (kg) dan Rp 16.065 per kg. Namun patut dipahami, level harga tersebut merupakan rerata dari 3 zonasi sebagaimana Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium dan premium.
Kendati demikian, rerata harga tersebut justru masih lebih rendah sampai kisaran 6 persen jika dibandingkan terhadap rerata harga beras nasional setahun yang lalu. Rerata harga beras medium dan premium pada tahun lalu dicatat Bapanas masing-masing berada di Rp 14.485 per kg atau turun 6,01 persen dan Rp 16.285 per kg atau turun tipis 1,35 persen.
Tren positif perberasan tersebut turut diamini Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam rapat pengendalian inflasi di Jakarta (10/8/2026). Menurut Tito, pola perkembangan harga pangan nasional sudah membaik sampai awal Agustus ini, termasuk penurunan IPH beras.
“Ada perubahan saya lihat dalam pola, pola khususnya bidang pangan. Beras relatif terjadi penurunan di beberapa daerah. Ada beberapa daerah yang 106 artinya tetap ada yang (IPH) naik, tapi jumlah yang naik ini jauh berkurang dibanding minggu sebelumnya, 155 (kabupaten/kota). Sekarang 106 (kabupaten/kota),” ungkap Mendagri Tito.
Sementara menurut Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, secara keseluruhan IPH per pekan pertama Agustus kompak turun di banyak wilayah. BPS melaporkan sebanyak 21 provinsi dan 161 kabupaten/kota yang mengalami penurunan IPH.
“Memang makanan minuman yang artinya harga-harga makanan minuman terkendali dan bahkan lebih rendah dibandingkan dengan bulan lalu. Ada banyak provinsi sekitar 21 provinsi mengalami penurunan IPH,” papar Amalia dalam rapat pengendalian inflasi di Jakarta (10/8/2026).
“Secara total kalau kita lihat yang mengalami kenaikan IPH adalah 65 kabupaten kota. Sementara yang mengalami penurunan IPH ada 161 kabupaten kota. Jadi yang mengalami penurunan IPH lebih banyak dibandingkan dengan yang mengalami kenaikan IPH,” ungkap Kepala BPS.
Kestabilan kondisi pangan nasional juga dapat terlihat pada perkembangan inflasi komponen harga bergejolak (volatile food) atau inflasi pangan. Inflasi pangan secara tahunan sampai Juli 2026 menurun cukup drastis dari 5,58 persen menjadi 2,52 persen. Ini pun menjadi titik inflasi pangan secara tahunan yang paling rendah usai masa Ramadan dan Idulfitri tahun ini.
Untuk inflasi pangan secara bulanan justru mencatatkan minus 1,68 persen. Kondisi deflasi pangan secara bulanan ini terakhir kali terjadi di bulan April 2026 dengan 0,88 persen. Pemerintah akan terus mendorong ekosistem masing-masing komoditas agar dapat lebih mewajarkan harga mulai dari hulu, sehingga tingkat inflasi pangan dapat kembali positif.
