Channel9.id – Jakarta. Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka terus menurun dalam hasil survei Poltracking Indonesia sepanjang Oktober 2025 hingga Agustus 2026. Pada Agustus 2026, tingkat kepuasan publik tercatat 55,1 persen, turun dari 78,1 persen pada Oktober 2025.
Berdasarkan survei Poltracking Indonesia periode Agustus 2026, tingkat kepuasan publik sebelumnya tercatat 74,1 persen pada Maret 2026 dan 72,2 persen pada Mei 2026. Angka tersebut kemudian turun menjadi 58,4 persen pada Juli 2026 sebelum kembali menurun pada Agustus.
Peneliti Senior Poltracking Indonesia Masduri Amrawi mengatakan hasil tersebut dapat menjadi gambaran mengenai evaluasi dan koreksi publik terhadap kinerja pemerintah. Menurut dia, hasil survei juga dapat digunakan pemerintah untuk mengukur respons masyarakat terhadap kebijakan dan kinerja pemerintahan.
“Dan kalau kita tarik benang merahnya secara keseluruhan, data survei, temuan survei Poltracking ini memberikan gambaran evaluasi dan koreksi dari publik,” kata Masduri dalam rilis survei yang disiarkan secara daring melalui Poltracking TV, Senin (31/8/2026).
Masduri mengatakan masih terdapat ekspektasi masyarakat yang belum terpenuhi dengan baik. Karena itu, hasil survei menurutnya dapat menjadi salah satu patokan bagi pemerintah dalam melihat respons publik.
“Dan temuan data survei kita memberikan gambaran ada ekspektasi publik yang belum terpenuhi dengan baik,” ujarnya.
Ia juga menyoroti konsistensi tren penurunan tingkat kepuasan publik yang terlihat dalam hasil survei sejak Oktober 2025 hingga Agustus 2026.
“Kalau kita lihat dari data Poltracking, tren dari satu tahun di Oktober 2025 sampai dengan Agustus hari ini, kurang lebih satu tahun, jadi tren penurunan tingkat kepuasan publik,” kata Masduri.
Survei Poltracking Indonesia tersebut dilakukan pada 14-20 Agustus 2026 dengan melibatkan 1.220 responden. Survei menggunakan metode wawancara tatap muka dengan margin of error sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Responden dipilih dari 38 provinsi di Indonesia secara proporsional berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024. Stratifikasi sampel dilakukan berdasarkan proporsi jenis kelamin pemilih.
HT
