Channel9.id, Jakarta. Perubahan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi membuat pemerintah tidak cukup hanya mengejar penciptaan jutaan lapangan kerja baru. Kesesuaian antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan dunia usaha juga menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan pemerintah kini mendorong penguatan program pemagangan dan pelatihan vokasi untuk mempersempit kesenjangan kompetensi atau mismatch tenaga kerja.
Menurut dia, pendekatan tersebut menjadi salah satu fokus Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dalam menyiapkan tenaga kerja menghadapi kebutuhan industri yang terus berubah.
“Program kita ada pemagangan, ada vokasi, bagaimana kita terus berusaha mendekatkan industri dengan pelatihan pemagangan,” kata Yassierli seusai rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (2/9/2026).
Yassierli menjelaskan, pemerintah berupaya memperkuat hubungan antara institusi pendidikan, lembaga pelatihan, dan dunia industri. Kerja sama lintas kementerian dan lembaga pun dilakukan untuk memastikan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja lebih sesuai dengan kebutuhan pasar.
Kemenaker telah menjalin nota kesepahaman dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi terkait dukungan institusi pendidikan.
Selain persoalan kompetensi, pemerintah juga memberi perhatian pada penguatan sektor padat karya serta kesiapan industri dan pekerja menghadapi perubahan teknologi.
Yassierli tidak menampik bahwa perubahan teknologi membuat kebutuhan tenaga kerja ikut bergeser. Kondisi tersebut berpotensi memperlebar jarak antara keterampilan yang dimiliki pekerja dan kompetensi yang dibutuhkan perusahaan.
Karena itu, program pemagangan nasional dan pelatihan vokasi diarahkan bukan sekadar untuk meningkatkan jumlah peserta pelatihan, tetapi juga mempertemukan kebutuhan industri dengan kompetensi tenaga kerja.
“Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi mismatch tadi,” ujar Yassierli.
Target 3,49 juta lapangan kerja
Upaya memperkecil mismatch tersebut dilakukan ketika pemerintah memasang target penciptaan hingga 3,49 juta lapangan kerja baru pada 2027.
Target tersebut menjadi bagian dari sasaran pembangunan berkualitas dalam dokumen RAPBN 2027. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyampaikan bahwa penciptaan lapangan kerja baru pada 2027 diproyeksikan berada di kisaran 2,57 juta hingga 3,49 juta orang.
“Penciptaan lapangan kerja baru 2027 saya bacakan angkanya sebanyak 2,57–3,49 juta orang,” kata Purbaya dalam rapat kerja Badan Anggaran DPR RI pada 27 Agustus 2026.
Purbaya mengatakan APBN 2027 dirancang sebagai katalis pembangunan dengan mendorong investasi dan aktivitas ekonomi nasional. Dengan meningkatnya aktivitas ekonomi, pemerintah berharap terbentuk lebih banyak kesempatan kerja.
Namun, bagi Kemenaker, bertambahnya kesempatan kerja perlu diikuti kesiapan tenaga kerja untuk mengisi posisi yang tersedia.
Artinya, tantangan pemerintah bukan hanya memastikan lapangan kerja tercipta, tetapi juga memastikan tenaga kerja memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri.
