Channel9.id-Jakarta. Mendagri Tito Karnavian yang juga Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera terus mengawal penyaluran dan percepatan realisasi anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) kepada kementerian/lembaga (K/L) terkait. Langkah ini dilakukan untuk memastikan anggaran yang telah disetujui pemerintah segera direalisasikan menjadi program pemulihan di daerah terdampak.
Hal itu disampaikan Tito dalam Rapat Satgas PRR Pascabencana Sumatera terkait Progres Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera di Ruang Rapat Posko Satgas PRR, Jakarta, Rabu (2/9/2026).
Tito menegaskan, percepatan penyaluran anggaran menjadi perhatian karena waktu pelaksanaan program pada tahun ini semakin terbatas. Pemerintah telah menetapkan dukungan anggaran rehab-rekon pascabencana Sumatera yang dilaksanakan secara bertahap dengan melibatkan 33 K/L.
Menurutnya, sebagian besar K/L utama telah memperoleh persetujuan anggaran dan mulai melaksanakan program di daerah terdampak. Namun, masih terdapat sejumlah K/L yang anggarannya belum disetujui karena membutuhkan kelengkapan dokumen pendukung serta rincian program yang lebih jelas.
“Jadi tolong bagi rekan-rekan PIC (penanggung jawab) yang belum approve ini prestasi rekan-rekan adalah bagaimana caranya bisa ngegolin ini dengan menunjukkan meyakinkan dokumennya lengkap,” ujar Tito.
Untuk mempercepat proses tersebut, Tito meminta jajaran Posko Satgas PRR bersama PIC K/L melakukan koordinasi secara intensif dengan Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Anggaran. Koordinasi diperlukan agar berbagai kendala dalam proses pengajuan dapat segera diselesaikan.
Di sisi lain, Tito meminta K/L yang anggarannya telah disalurkan segera melaksanakan program di lapangan. Sejumlah program rehab-rekon saat ini telah berjalan, antara lain di sektor pekerjaan umum, pendidikan, kesehatan, kelautan dan perikanan, pertanian, lingkungan hidup, agama, kehutanan, serta pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Selain mengawal anggaran K/L, Satgas PRR juga memastikan dukungan anggaran kepada pemerintah daerah (Pemda) digunakan untuk menangani dampak bencana. Pemda terdampak sebelumnya memperoleh berbagai tambahan dukungan anggaran, salah satunya melalui Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp10,6 triliun.
Tito menekankan agar tambahan anggaran tersebut diarahkan untuk memenuhi kebutuhan penanganan bencana yang belum dapat dijangkau pemerintah pusat.
“Fokusnya adalah masalah-masalah kebencanaan,” jelas Tito.
Baca juga: Mendagri Pastikan Pemulihan Pascabencana Sumatera Masuk Tahap Rehab Rekon
