Channel9.id-Jakarta. Mendagri Tito Karnavian memastikan penanganan pascabencana di tiga provinsi di Sumatera kini memasuki fase pemulihan permanen atau rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon). Hal tersebut disampaikan Tito selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera usai rapat koordinasi bersama Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/5/2026).
Dalam rapat tersebut, Tito melaporkan perkembangan penanganan pascabencana sekaligus rencana tindak lanjut pemerintah melalui penyusunan Rencana Induk (Renduk) percepatan rehab rekon di wilayah terdampak.
“Saya melaporkan dua hal, yang pertama adalah mengenai update situasi, yang kedua adalah mengenai apa yang akan kita lakukan ke depan terutama persetujuan rencana induk untuk percepatan rehab dan rekon pascabencana di tiga provinsi Sumatera,” ujar Tito.
Ia menjelaskan, penanganan pascabencana dilakukan melalui tiga tahapan, yakni tanggap darurat, masa transisi, dan pemulihan permanen. Menurutnya, fase tanggap darurat telah berjalan cukup baik dengan keterlibatan berbagai kementerian/lembaga, pemerintah daerah, hingga dukungan masyarakat.
Tito mengungkapkan, pelayanan pemerintahan di wilayah terdampak kini mulai kembali normal. Aktivitas pemerintahan dari tingkat kabupaten hingga desa yang sebelumnya terganggu kini berangsur pulih, meskipun sebagian warga masih tinggal di hunian sementara (huntara) maupun memanfaatkan Dana Tunggu Hunian (DTH).
Selain itu, layanan dasar seperti listrik, BBM, SPBU, jaringan internet, rumah sakit, hingga Puskesmas juga telah kembali beroperasi. Pemerintah hanya masih menghadapi kendala di sejumlah desa terisolasi akibat akses jalan yang terdampak longsor.
Menurut Tito, konektivitas jalan nasional dan jembatan nasional secara umum juga telah kembali terhubung. Meski demikian, beberapa jembatan masih menggunakan konstruksi sementara seperti jembatan bailey, jembatan gantung, maupun jembatan darurat lainnya.
Di sektor pendidikan, mayoritas sekolah terdampak sudah kembali melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Dari total 4.922 sekolah terdampak, sekitar 3.800 sekolah telah kembali digunakan setelah dilakukan perbaikan. Sementara sekolah yang berada di zona merah masih membutuhkan relokasi maupun ruang belajar darurat.
“Sekarang kita akan melakukan proses menuju pemulihan permanen. Dari tiga tahapan itu, tanggap darurat, transisi, kemudian kita masuk masa menuju permanen yang kita namakan rehab rekon,” katanya.
Untuk mendukung fase tersebut, pemerintah telah menyusun Rencana Induk yang menghimpun kebutuhan program dari pemerintah kabupaten/kota, provinsi, hingga kementerian/lembaga. Renduk tersebut mencakup 11.512 program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama tiga tahun, mulai 2026 hingga 2028.
Prioritas pada tahun pertama difokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, sungai, sekolah, dan hunian tetap (huntap). Pemerintah menargetkan pembangunan huntap dapat selesai paling lambat pada 2027 agar masyarakat tidak terlalu lama tinggal di huntara.
Tito menyebutkan, total kebutuhan anggaran rehab rekon yang telah disetujui pemerintah mencapai sekitar Rp100,1 triliun untuk pelaksanaan selama tiga tahun.
“Total anggaran yang sudah kami usulkan, dan alhamdulillah sudah disetujui di tingkat pemerintah dan tadi kami laporkan kepada Satgas DPR RI yang dipimpin oleh Profesor Sufmi Dasco Ahmad, alhamdulillah juga didukung nilainya sebanyak Rp100,166 triliun selama tiga tahun,” ungkapnya.
Baca juga: Tito Ingatkan Pemda: Dana Pascabencana Jangan Dipakai untuk Program Lain
