Channel9.id, Jakarta. Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sepanjang 2026 tidak hanya meninggalkan lahan terbakar dan kepulan asap. Dampaknya juga masuk ke rumah tangga melalui gangguan kesehatan dan biaya ekonomi yang harus ditanggung masyarakat.
Center of Economic and Law Studies (Celios) memperkirakan total kebutuhan biaya kesehatan akibat Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yang berkaitan dengan karhutla mencapai Rp103,3 triliun sepanjang 2026.
Angka tersebut menjadi salah satu temuan dalam laporan Celios bertajuk Yang Sesak Napas dan Yang Membayar Kerugian Ekonomi Kebakaran Hutan, yang mengulas dampak karhutla di Indonesia sepanjang Januari-Agustus 2026.
Direktur Ekonomi Celios Nailul Huda mengatakan sekitar 1,78 juta orang diperkirakan mengalami ISPA akibat karhutla dan mampu memeriksakan kondisi mereka ke tenaga kesehatan. Kelompok ini menanggung beban biaya kesehatan sekitar Rp9,75 triliun.
Beban tersebut terdiri atas biaya langsung untuk rawat jalan dan rawat inap sebesar Rp7,13 triliun serta biaya kesehatan tidak langsung sekitar Rp2,63 triliun.
Namun, persoalan yang lebih besar berada pada kelompok masyarakat yang mengalami gejala tetapi tidak mendapatkan pengobatan.
Celios memperkirakan terdapat sekitar 17,4 juta orang yang mengalami gejala ISPA akibat karhutla tetapi tidak berobat. Penyebabnya antara lain keterbatasan fasilitas kesehatan dan kendala biaya.
Jika kelompok ini turut diperhitungkan, potensi biaya kesehatan yang muncul mencapai Rp93,56 triliun. Nilai tersebut setara dengan 67,6% dari total anggaran fungsi kesehatan dalam APBN 2026.
Artinya, dampak kesehatan karhutla tidak hanya terlihat dari jumlah pasien yang datang ke fasilitas kesehatan. Ada pula beban kesehatan yang tersembunyi pada jutaan warga yang memilih atau terpaksa tidak berobat.
Celios juga menemukan bahwa besarnya beban kesehatan tidak selalu berbanding lurus dengan luas lahan yang terbakar.
Kalimantan Barat, misalnya, menjadi provinsi dengan luas areal terbakar terbesar. Namun, beban biaya kesehatan di provinsi tersebut masih lebih rendah dibandingkan sejumlah daerah dengan populasi lebih padat.
Nusa Tenggara Barat mencatat estimasi beban kesehatan tertinggi sekitar Rp19,01 triliun, disusul Jawa Timur Rp13,65 triliun dan Riau Rp10,31 triliun.
Menurut Huda, kepadatan penduduk membuat jumlah masyarakat yang berada dalam risiko paparan asap menjadi lebih besar.
“Sebagai provinsi berpenduduk terbesar di Indonesia, Pemerintah Provinsi Jawa Timur perlu mulai waspada terhadap titik-titik kebakaran lahan di wilayahnya,” kata Huda, Rabu (2/9/2026).
Besarnya kasus ISPA juga berpotensi meningkatkan klaim BPJS Kesehatan. Pada saat yang sama, gangguan kesehatan dapat menekan daya beli masyarakat karena sebagian pendapatan harus dialihkan untuk kebutuhan pengobatan, sementara produktivitas ikut terganggu.
Dampak karhutla tidak berhenti pada sektor kesehatan. Celios memperkirakan kerugian ekonomi akibat karhutla di berbagai wilayah Indonesia selama Januari-Agustus 2026 berada di kisaran Rp39,29 triliun hingga Rp123,1 triliun.
Estimasi tersebut menggunakan pendekatan yang dikembangkan Kiely dan rekan-rekannya pada 2021 dalam jurnal Nature Communications, kemudian dikombinasikan dengan data historis krisis karhutla 2015 dan 2019 dari World Bank.
Dari perhitungan tersebut, kehilangan aset fisik akibat karhutla diperkirakan mencapai Rp29,54 triliun atau sekitar 0,23% dari PDB nasional.
Namun, kerugian sebenarnya lebih luas daripada sekadar nilai kayu, perkebunan atau lahan yang terbakar. Aktivitas perdagangan, pertanian, akomodasi, makanan dan minuman, serta berbagai sektor terkait juga ikut terdampak ketika asap mengganggu produksi dan mobilitas masyarakat.
Bahkan, estimasi kerugian tertinggi sebesar Rp123,1 triliun setara dengan 49,1% dari proyeksi PDRB Kalimantan Tengah pada 2026. Angka tersebut pun belum memasukkan potensi perluasan karhutla hingga akhir tahun.
Kalimantan Barat mencatat estimasi dampak ekonomi terbesar, sekitar Rp5,7 triliun, disusul Papua Barat Rp4,3 triliun dan Nusa Tenggara Timur Rp2,8 triliun.
Efek domino karhutla juga berpotensi masuk ke penerimaan negara. Celios memperkirakan sekitar Rp269,86 miliar potensi penerimaan pajak terancam hilang akibat karhutla 2026.
Jawa Timur menjadi provinsi dengan estimasi kehilangan potensi pajak bersih terbesar, yakni Rp93,8 miliar. Kalimantan Barat berada di posisi berikutnya dengan Rp28,9 miliar.
Menurut Huda, dampak tersebut menunjukkan bahwa kerugian fiskal karhutla dapat menyebar melampaui wilayah yang mengalami kebakaran secara langsung. Gangguan pada sektor turunan seperti industri pengolahan kayu, pulp and paper, furnitur, dan sektor terkait lainnya dapat ikut menekan aktivitas ekonomi dan penerimaan pajak.
Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira Adhinegara menilai pemerintah perlu mengubah strategi mitigasi karena pola karhutla pada 2026 menunjukkan ancaman yang semakin meluas, termasuk ke wilayah non-gambut dan Papua Selatan.
Menurut dia, karhutla tidak semata-mata disebabkan oleh anomali cuaca seperti Super El Niño. Kekeringan panjang disebut sebagai kondisi yang memperbesar risiko, sementara kerentanan lahan gambut akibat aktivitas industri ekstraktif serta dugaan aktivitas korporasi juga perlu menjadi perhatian.
Celios mendorong pemerintah mengambil sejumlah langkah, mulai dari memperkuat penanganan karhutla sebagai bencana, menyediakan tempat pengungsian dan evakuasi medis bagi kelompok rentan, hingga mengevaluasi seluruh izin perkebunan sawit dan pertambangan.
Audit terhadap izin usaha, menurut Celios, perlu disertai sanksi tegas apabila ditemukan pelanggaran dan hasilnya dibuka kepada publik.
Celios juga mendorong pembentukan tim pemulihan ekosistem yang terintegrasi dengan proses evaluasi izin usaha. Langkah ini dinilai penting karena pemulihan kawasan terdampak karhutla masih menghadapi persoalan setelah Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) ditiadakan pada 2024.
Luas karhutla melonjak
Urgensi penanganan tersebut tercermin dari data penegakan hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Berdasarkan data Januari-Juni 2026, kasus karhutla melonjak 366% dibandingkan periode yang sama pada 2025.
Sementara itu, data SIPONGI KLHK mencatat total areal terbakar telah mencapai 202.010,96 hektare.
Kalimantan Barat menjadi provinsi dengan luas areal terbakar terbesar, yakni 38.310,86 hektare. Papua Selatan berada di urutan berikutnya dengan 25.838,53 hektare, sedangkan Papua Tengah mencatat luas terbakar 2.519,88 hektare.
Data tersebut memperlihatkan bahwa ukuran dampak karhutla tidak dapat hanya dilihat dari luas hutan atau lahan yang terbakar. Ketika asap memasuki kawasan berpenduduk padat, dampaknya dapat berubah menjadi persoalan kesehatan publik, penurunan produktivitas, berkurangnya daya beli, hingga tekanan terhadap keuangan negara.
Dengan demikian, biaya Rp103,3 triliun bukan semata-mata angka pengobatan ISPA. Angka tersebut menggambarkan harga sosial-ekonomi yang harus dibayar masyarakat ketika karhutla terus berulang.
