Connect with us

Nasional

Klaster Pendidikan Tak Jadi Dihapus dalam Omnibus Law

Published

on

Channel9.id-Jakarta. DPR didesak menjelaskan alasan sektor pendidikan masih masuk ke dalam omnibus law UU Cipta Kerja (Ciptaker) yang sudah disahkan dalam rapat paripurna, Senin (5/10) petang. Padahal, klaster pendidikan dan kebudayaan sebelumnya dijanjikan pemerintah dan DPR dihapus, karena dinilai bertentangan dengan esensi pendidikan.

Namun, saat draf final UU Cipta Kerja beredar tak lama setelah diketok pada petang tersebut, pasal pendidikan masih tertulis nyata pada Paragraf ke 12. Hal tersebut pun membuat praktisi dan pemerhati pendidikan kebingungan.

“Masih bertahannya pasal yang akan menjadi payung hukum kapitalisasi pendidikan di atas, menjadi bukti bahwa anggota DPR sedang melakukan prank terhadap dunia pendidikan termasuk pegiat pendidikan,” ujar Koordinator Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru Satriwan Salim dalam keterangannya.

Baca juga: Klaster Pendidikan di UU Ciptaker Rawan Invasi Lembaga Pendidikan Asing

Sedangkan Perkumpulan Keluarga Besar Tamansiswa mengancam akan membawa UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi untuk diajukan uji materi atau judicial review.

Bukan hanya dari kalangan praktisi pendidikan, di kalangan DPR pun terjadi kebingungan mengenai masuknya pasal pendidikan dalam omnibus law UU Ciptaker yang sebelumnya sudah disepakati untuk dihapus.

“Saya baru tahu tadi malam (Senin, 5/10), bahwa masih ada pasal yang terkait dengan pendidikan. Ini di luar dugaan kita juga sebenarnya,” ujar Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda.

Aturan terkait pendidikan yang diatur pada Paragraf 12 sendiri hanya satu, yakni pada Pasal 65 paragraf 12. Yang diatur terkait perizinan pada sektor pendidikan yang dapat dilakukan melalui Perizinan Berusaha.

‘Pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan dapat dilakukan melalui perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini,’ tulis ayat (1) pada pasal dalam draf Omnibus Law Ciptaker yang telah disahkan jadi undang-undang tersebut.

‘Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah,’ lanjut ayat (2).

Sementara itu, Pasal 1 UU Cipta Kerja menjelaskan Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Pemerhati pendidikan dari Tamansiswa, Darmaningtyas, mengaku ada kekhawatiran dari penggunaan Perizinan Berusaha itu bakal memungkinkan komersialisasi pendidikan.

“UU Cipta Kerja itu bunyinya dapat melalui izin berusaha. Tapi itu sama saja. Sama saja membolehkan pendidikan itu dijadikan sebagai komoditas perdagangan,” kata dia.

Mengacu pada UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), untuk mendirikan pendidikan formal dan nonformal dibutuhkan izin dari pemerintah pusat atau daerah. Kemudian, pada Pasal 62 menyebut untuk mendapat izin, pendiri harus memenuhi beberapa syarat.

‘Syarat-syarat untuk memperoleh izin meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidikan dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan,’ demikian tertulis pada ayat (1) pasal 62 UU Sisdiknas tersebut.

Jika ketentuan ini dilanggar, pendiri dapat dikenakan sanksi pidana dengan penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1 miliar.

Untuk diketahui, klaster pendidikan pada draf RUU Cipta Kerja sebelum dibahas di tingkat Badan Legislasi sebetulnya mengatur lebih banyak pasal dan poin.

Berdasarkan catatan CNNIndonesia.com pada 27 Februari lalu terdapat beberapa pasal yang mengubah UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan UU Sisdiknas.

Perubahan pada Pasal 8 dan Pasal 45 UU Nomor 14 Tahun 2005 memungkinkan instansi pendidikan tidak mewajibkan guru dan dosen dari negara lain memiliki sertifikat pendidikan jika ingin mengajar di Indonesia. Namun masih diwajibkan bagi guru dan dosen dari dalam negeri.

‘Sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak wajib dimiliki oleh guru yang berasal dari lulusan perguruan tinggi lembaga negara lain yang terakreditasi,’ tulis Pasal 8 ayat (2) pada draf RUU omnibus law kala itu.

Pada aturan sebelumnya seluruh guru dan dosen wajib memiliki sertifikat pendidik, kompetensi, kualifikasi akademik, serta sehat jasmani dan rohani.

Draf RUU omnibus law juga sempat berwacana menghapus kewajiban kampus asing memprioritaskan dosen dan tenaga pendidik asal Indonesia. Itu mengubah pasal pada UU Dikti

Selanjutnya omnibus law Ciptaker menghapus ketentuan pidana untuk setiap orang yang melakukan pemalsuan atau penipuan ijazah, sertifikat kompetensi, maupun gelar akademik.

Ini sebelumnya diatur pada Pasal 67 ayat (1) UU Sisdiknas, di mana tiap orang, organisasi atau penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik tanpa hak, akan dipidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda maksimal Rp1 miliar.

Dalam proses legislasi ini, draf omnibus law Ciptaker dibahas bersama di tingkat panja baleg bersama pemerintah. Pada pembicaraan tingkat I tersebut, lalu pada 3 Oktober 2020 disepakati untuk dibicarakan pengesahannya di tingkat paripurna DPR yang direncanakan digelar 8 Oktober 2020.

Namun, pada awal pekan ini, tiba-tiba ada perubahan di DPR yang memutuskan melaksanakan rapat paripurna pengesahan omnibus law Ciptaker pada Senin (5/10) petang. Dan, pada gelaran paripurna itu draf RUU tersebut pun disahkan jadi undang-undang.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

PSBB Transisi DKI Diperpanjang Hingga 8 November 2020

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memperpanjang pembatasan sosial berskala besar (PSBB) Transisi selama 14 hari, mulai 26 Oktober hingga 8 November 2020.

Perpanjangan PSBB Transisi ini sesuai dengan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1020 Tahun 2020. Pemberlakukan PSBB transisi ini merupakan langkah antisipasi terhadap lonjakan kasus Covid-19.

Dalam beleid itu disebutkan, jika tidak terdapat peningkatan kasus yang signifikan selama perpanjangan PSBB Masa Transisi ini, berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 tingkat Provinsi, maka akan dilanjutkan perpanjangan selama 14 hari berikutnya.

Baca juga: Berikut Ketentuan-Ketentuan PSBB Transisi Jakarta Jilid II 

Namun, apabila terjadi peningkatan kasus secara signifikan, maka pemberlakuan PSBB Masa Transisi ini dapat dihentikan.

“Dalam hal ini, seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta dapat menerapkan kembali kebijakan Rem Darurat (Emergency Brake). Artinya, apabila terjadi tingkat penularan yang mengkhawatirkan, Pemprov DKI Jakarta dapat menghentikan seluruh kegiatan yang sudah dibuka selama PSBB Masa Transisi dan menerapkan kembali pengetatan,” ujar Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan lewat keterangan resmi, pada Minggu (25/10).

Sementara itu, kasus Covid-19 di DKI Jakarta dalam dua minggu terakhir ini  relatif melandai. Kasus positif rata-rata persentase dalam sepekan terakhir 9,9 persen dengan rasio tes 5,8 per-1.000 penduduk.

Adapun rata-rata keterisian tempat tidur isolasi dalam dua minggu terakhir cenderung menurun dari 64 persen pada 12 Oktober 2020 menjadi 59 persen pada 24 Oktober 2020.

Sedangkan keterisian tempat tidur ICU juga relatif menurun dari 68 persen pada 12 Oktober 2020 menjadi 62 persen pada 24 Oktober 2020.

Selain itu, data pengendalian Covid-19 dari FKM UI sempat menurun pada minggu lalu, yaitu dari skor 60 (18 Oktober 2020) telah membaik menjadi skor 64 (24 Oktober 2020).

Nilai reproduksi efektif yang juga menjadi indikasi ada atau tidaknya penularan berada pada skor 1,05 (24 Oktober 2020), dibandingkan skor 1,06 pada 12 Oktober 2020.

Continue Reading

Nasional

Bawaslu: Kampanye Daring Masih Minim Dilakukan di Pilkada

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Abhan mengatakan, pelaksanaan kampanye daring masih minim dilakukan pasangan calon (paslon) pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020.

Peserta Pilkada 2020 lebih mengutamakankampanye tatap muka, atau pertemuan terbatas dalam kondisi pandemi Covid-19.

“Meski Peraturan KPU (Nomor) 13 (2020) sudah mendorong untuk bisa dilakukan dengan metode-metode yang sifatnya daring, dari data yang kami peroleh memang 95 persen masih pada kegiatan yang sifatnya tatap muka, yang daring sekitar baru 5 persen,” kata Abhan melalui keterangannya, Sabtu, (24/10/2020).

Baca juga: Bawaslu: Pelanggaran Protokol Kesehatan di Pilkada 2020 Berkurang

Abhan menuturkan, hal ini disebabkan karena sejumlah faktor, di antaranya penggunaan kampanye daring tergolong metode baru. Masyarakat belum terlalu familier dengan metode ini.

Selain itu, publik belum cukup siap mengikuti kegiatan kampanye daring. Di tambah dengan kendala akses internet di sejumlah daerah.

Menurut Abhan, pertemuan tatap muka lebih disukai karena melalui kegiatan tersebut paslon dapat bertemu langsung dengan pemilih.

Pasangan calon (paslon) dapat menyampaikan visi, misi, serta program secara langsung di depan pemilih.

“Mungkin karena inilah ruang yang memang bisa langsung berdiskusi dengan publik meskipun dibatasi dengan jumlah pemilih, jumlah peserta 50, tetapi ini masih menjadi primadona bagi paslon untuk melakukan kampanye dengan melalui tatap muka pertemuan langsung,” urainya.

Kendati demikian, Abhan menyebut, pelaksanaan kampanye tatap muka disesuaikan dengan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Ketentuan tersebut diatur dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2020 bahwa, kampanye metode ini hanya dapat diikuti maksimal 50 orang dan wajib mematuhi protokol kesehatan. Jika terjadi pelanggaran protokol kesehatan, Bawaslu berwenang untuk melakukan penindakan.

Pertama, jika terjadi pelanggaran protokol kesehatan seperti kerumunan massa, Bawaslu akan memberikan surat peringatan.

Namun, jika dalam waktu satu jam peringatan tersebut tak diindahkan, Bawaslu melakukan pembubaran. Pembubaran itu dilakukan Bawaslu bersama TNI, Polri, Satgas Covid-19, KPU, Kejaksaan, dan Satpol PP.

“Kenapa kami melibatkan Pokja lembaga lain, karena kalau hanya Bawaslu sendiri tentu tidak mampu untuk bisa melakukan kegiatan membubarkan, karena apa, bajwa pertama jumlah panwas terbatas dan Bawaslu tidak punya aparat seperti aparat Polisi dan TNI,” kata Abhan.

Sebelumnya, Bawaslu mencatat, selama pelaksanaan kampanye 10 hari kedua atau 6-15 Oktober, terdapat 16.468 kegiatan kampanye pertemuan tatap muka di 270 daerah yang menyelenggarakan pilkada. Jumlah itu meningkat dua kali lipat dibandingkan 26 September-5 Oktober atau 10 hari pertama, sebanyak 9.189 kegiatan kampanye tatap muka.

Bawaslu pun menemukan, pelanggaran protokol kesehatan saat kampanye mengalami peningkatan seiring bertambahnya kampanye tatap muka. Terdapat 375 pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi pada kurun 10 hari kedua, sedangkan 10 hari kedua jumlah pelanggaran protokol kesehatan tercatat 237 kasus.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar Pilkada 2020 di 270 daerah pada 9 Desember.

IG

Continue Reading

Hot Topic

Pemerintah Batalkan Beli Vaksin dari Cina, IDI: Kebijakan Bagus Sekali

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengapresiasi keputusan pemerintah untuk membatalkan membeli vaksin virus Corona SARS-CoV2 (Covid-19) dari Cina pada November 2020 mendatang. IDI Menilai Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) belum mengeluarkan izin penggunaan darurat (Emergency Use Authorization/ UEA) vaksin-vaksin tersebut karena masih harus mengumpulkan bukti keamanan vaksin.

“Yang dilakukan presiden Joko Widodo dan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan adalah kebijakan yang bagus sekali,” kata Ketua Satgas Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zubairi Djoerban, Sabtu (24/10) seperti dikutip Republika.

Zubairi menilai, pemerintah telah melakukan evaluasi. Dari evaluasi kemudian memutuskan menunda atau membatalkan mendatangkan vaksin tersebut karena UEA belum diberikan oleh BPOM.

Baca juga: DPR Minta Vaksin Covid-19 Digratiskan

Ia juga mengapresiasi tindakan pemerintah yang menghargai BPOM dalam memberikan penilaian sebelum memberikan UEA. Zubairi mengakui, dibutuhkan cukup bukti bahwa vaksin memang ini darurat, diperlukan, dan belum ditemukan obat Covid-19 yang efektif untuk menyembuhkan dan pertimbangan lainnya.

Sedangkan data yang dibutuhkan BPOM untuk mengambil keputusan rasanya belum cukup atau tersedia. “Jadi, saya kira pemerintah amat bijak memutuskan bahwa ternyata vaksin harus aman dan efektif,” kata Zubairi.

Ia memprediksi mungkin UEA akan diberikan pada akhir Desember 2020 karena BPOM terlebih dahulu harus mengumpulkan data. Sebab, keputusan yang diambil harus berdasarkan bukti ilmiah.

Zubairi pun tetap meminta masyarakat menerapkan protokol kesehatan 3M yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, baik sebelum atau sesudah vaksin ditemukan. Sebab, vaksinasi bertujuan melindungi yang disuntik agar menjadi kebal terhadap virus dan akhirnya pandemi berhenti.

Namun, dia melanjutkan, untuk menghentikan pandemi maka diperlukan 70 persen penduduk suatu negara yang divaksin. “Artinya kalau penduduk Indonesia sekitar 270 juta maka sebanyak 180-190 juta penduduk yang tersebar di Nusantara perlu disuntik dan itu membutuhkan waktu lama, tidak bisa selesai dalam sebulan dua bulan,” katanya.

Oleh karena itu, Zubairi meminta protokol kesehatan tetap dilakukan sampai 70 persen penduduk selesai divaksin dan tidak ada lagi penularan atau kasus baru.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan memperkirakan vaksin untuk menanggulangi Covid-19 dari Cina tidak jadi datang pada November 2020. Sebab, kata dia, Presiden Joko Widodo meminta produksi vaksin Covid-19 tidak terburu buru.

Dalam paparannya di acara Lemhanas yang disiarkan secara live streaming, Luhut menjelaskan bahwa dia ditelepon Presiden untuk memastikan vaksin yang datang dari Cina (Sinovac) harus tetap melalui prosedur otorisasi.

“Tadi presiden telepon saya. Tadinya rencana kita mau, karena barangnya dapat, rencana minggu kedua November bisa saja, (tapi) tidak tercapai minggu kedua November,” ujar Luhut, Jumat (23/10).

IG

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC