Channel9.id-Ternate. Ketua Umum Tim Pembina (TP) Posyandu Tri Tito Karnavian mendorong percepatan sosialisasi registrasi Posyandu sebagai langkah awal memperkuat pelayanan masyarakat hingga tingkat desa. Registrasi diperlukan agar keberadaan dan pengelolaan Posyandu lebih tertata serta mampu mendukung pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Posyandu ini sebenarnya lembaga yang sudah cukup dikenal. Dulu Posyandu melayani ibu-ibu hamil, anak-anak, bayi dan lain-lain. Tetapi saat ini ternyata Posyandu mempunyai visi yang bisa lebih besar untuk melayani masyarakat,” ujar Tri Tito saat menghadiri Sosialisasi Kebijakan Registrasi Posyandu di Pendopo Kesultanan Ternate, Maluku Utara, Rabu (2/9/2026).
Tri Tito menjelaskan, Posyandu kini tidak lagi hanya berfokus pada pelayanan kesehatan, tetapi telah berkembang menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam mendukung pelayanan enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Perluasan peran tersebut perlu diikuti dengan tata kelola dan pendataan yang lebih baik.
Ia menekankan pentingnya data yang mampu menggambarkan kondisi masyarakat secara lebih rinci. Data pembangunan, kata dia, tidak cukup hanya menunjukkan angka agregat, tetapi harus mampu menjangkau masyarakat secara langsung melalui data berdasarkan nama dan alamat.
“Pendataan itu biasanya angka. Misalnya, angka stunting di daerah ini sekian jumlahnya, angka kemiskinan masyarakat sekian. Tetapi untuk mencapai by name by address, masyarakat harus benar-benar terhubung dengan pelayanan,” katanya.
Menurut Tri Tito, penguatan pelayanan masyarakat membutuhkan keterlibatan pemerintah desa, salah satunya melalui musyawarah desa untuk mengidentifikasi kebutuhan warga. Dukungan tersebut perlu diikuti dengan penganggaran yang memadai agar program Posyandu dapat berjalan dan memberikan manfaat nyata.
Tri Tito juga meminta para kepala desa memberikan perhatian terhadap keberadaan dan pengelolaan Posyandu di wilayah masing-masing. Keterlibatan pemerintah desa dinilai penting karena Posyandu berada paling dekat dengan masyarakat sehingga dapat membantu pemerintah mengidentifikasi dan menjangkau kebutuhan warga secara langsung.
Ia menilai penguatan Posyandu juga harus diikuti perubahan cara pandang dalam pelayanan publik. Aparatur dan seluruh pihak yang terlibat perlu menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai orientasi utama. Dengan demikian, pelayanan tidak berhenti pada konsep dan pendataan, tetapi menghasilkan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Konsep-konsep itu harus menghasilkan pelayanan yang nyata sesuai dengan harapan masyarakat. Kita berharap langkah awal melalui registrasi ini dapat membuat Posyandu terwujud dan berjalan dengan baik,” pungkasnya.
