Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan penerapan PJJ terutama ditujukan bagi wilayah dengan paparan abu vulkanik yang tinggi. Sejumlah daerah yang menjadi perhatian antara lain Kabupaten Serang di Banten serta Kabupaten Tanggamus, Bandar Lampung, dan Lampung Selatan di Provinsi Lampung.
“Di daerah yang terdampak cukup berat, maka pembelajaran dapat dilaksanakan melalui pembelajaran di rumah melalui daring, atau dilaksanakan di tempat tertentu yang aman melalui sarana pembelajaran yang daring,” kata Abdul Mu’ti dalam Konferensi Pers Pembaruan Informasi Layanan Pendidikan Pascaerupsi Krakatau yang digelar secara daring di Jakarta, Minggu.
Sementara itu, sekolah yang kondisi lingkungannya masih dinilai aman untuk pembelajaran tatap muka tetap dapat melaksanakan kegiatan belajar di sekolah. Namun, pemerintah meminta satuan pendidikan menerapkan protokol kesehatan dan keselamatan secara ketat.
“Pembelajaran dapat tetap diselenggarakan di sekolah dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, seperti memakai masker, tidak melaksanakan kegiatan di luar kelas, menutup pintu, jendela, dan kegiatan-kegiatan yang memungkinkan keselamatan bagi seluruh murid,” ujar Mu’ti.
Selain menentukan metode pembelajaran berdasarkan kondisi wilayah, Kemendikdasmen juga memberikan ruang bagi sekolah untuk menyesuaikan durasi kegiatan belajar.
Menurut Mu’ti, jam pembelajaran tidak harus berlangsung penuh seperti dalam kondisi normal. Fleksibilitas tersebut diberikan agar sekolah dapat menyesuaikan kegiatan pendidikan dengan situasi lingkungan setelah erupsi.
Guru juga diimbau memasukkan materi mengenai pendidikan kebencanaan dalam kegiatan pembelajaran. Materi tersebut diharapkan dapat membantu siswa memahami kondisi yang sedang terjadi sekaligus mengetahui langkah yang perlu dilakukan ketika menghadapi situasi darurat.
Mengenai berapa lama PJJ diberlakukan, Mu’ti menyerahkan keputusan kepada pemerintah daerah. Menurutnya, pemerintah daerah merupakan pihak yang paling memahami kondisi lapangan, termasuk perkembangan sebaran abu vulkanik di wilayah masing-masing.
“Jadi kalau di Jakarta sudah ditetapkan bahwa pembelajaran di Jakarta mulai besok diselenggarakan secara daring, maka semuanya harus mengikuti aturan pemerintah daerah. Nah untuk daerah-daerah lain yang belum membuat keputusan, kami sangat mengharapkan agar dapat sesegera mungkin memberikan informasi sebagai panduan bagi masyarakat,” ucap dia.
Dengan demikian, penerapan PJJ tidak diberlakukan secara seragam untuk seluruh daerah. Kebijakan dapat disesuaikan dengan tingkat dampak erupsi dan kondisi udara di masing-masing wilayah.
Di tengah peningkatan aktivitas Gunung Anak Krakatau, Abdul Mu’ti menyebut hingga saat ini belum terdapat laporan korban jiwa dari kalangan murid maupun guru.
Ia juga mengatakan belum ada laporan mengenai kerusakan infrastruktur sekolah di wilayah terdampak, termasuk di Banten dan Lampung.
Meski demikian, pemerintah tetap menempatkan keselamatan warga sekolah sebagai prioritas. Penyesuaian metode pembelajaran dinilai menjadi salah satu langkah untuk menjaga kegiatan pendidikan tetap berlangsung sekaligus mengurangi risiko paparan abu vulkanik.
Kebijakan tersebut akan mengikuti perkembangan kondisi di lapangan, sehingga sekolah dan pemerintah daerah diminta terus memantau situasi serta mengambil langkah sesuai tingkat risiko yang dihadapi.
