Channel9.id – Jakarta. Pemerintah terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional untuk membawa Indonesia keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah atau middle income trap. Mendagri Muhammad Tito Karnavian menyebut pertumbuhan ekonomi tinggi menjadi salah satu kunci untuk mencapai target tersebut.
Hal itu disampaikan Tito saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan Rilis Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Triwulan II Tahun 2026 di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (7/9/2026).
Tito mengatakan banyak negara yang berhasil menjadi negara maju setelah mampu melewati fase pendapatan kelas menengah. Karena itu, Indonesia perlu menjaga pertumbuhan ekonomi tetap tinggi.
“Spesifik mengenai masalah pertumbuhan ekonomi dan kita akan betul-betul kawal juga sama-sama. Karena kita ingin keluar dari negara berkembang, terjebak pada pendapatan kelas menengah, middle income trap. Salah satu kuncinya adalah pertumbuhan ekonomi harus tinggi, bila perlu double digit,” kata Tito.
Menurut Tito, ada empat komponen utama yang perlu diperkuat secara bersama oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Pertama, konsumsi rumah tangga. Tito menyebut konsumsi rumah tangga menyumbang hampir separuh dari angka pertumbuhan ekonomi. Karena itu, daya beli masyarakat perlu dijaga agar konsumsi tetap kuat.
“Itu menyumbang hampir 50 persen angka pertumbuhan ekonomi. Apakah masyarakat memiliki daya beli, sehingga mereka belanja, konsumsi. Itu menjadi penyumbang terbesar, dan ini melibatkan pemerintah pusat maupun daerah,” jelasnya.
Komponen kedua adalah belanja pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Tito meminta realisasi belanja berjalan sesuai target agar uang pemerintah dapat segera beredar di tengah masyarakat.
Kemendagri secara berkala mengevaluasi realisasi belanja daerah. Daerah yang realisasinya masih rendah akan mendapat perhatian dan pemantauan.
“Belanja pemerintah sangat penting, karena untuk meyakinkan bahwa uang pemerintah beredar di masyarakat, dan bisa memancing, menstimulan sektor swasta,” ujarnya.
Ketiga, investasi, baik dari dalam maupun luar negeri. Menurut Tito, peningkatan investasi dapat membuka lapangan kerja, menambah modal, dan meningkatkan perputaran uang di masyarakat.
Karena itu, Pemda diminta menciptakan iklim yang memudahkan investor masuk dan mengembangkan usaha di daerah.
“Kunci adalah bagaimana daerah bisa mempermudah investasi, mengundang investor, dan lain-lain agar hidup,” ucapnya.
Keempat, meningkatkan nilai ekspor agar lebih besar dibandingkan impor. Pemerintah pusat dan daerah didorong membantu pengusaha, produsen, serta pelaku UMKM agar mampu memperluas pasar hingga ke luar negeri.
Pemda juga diminta mengidentifikasi sektor unggulan di daerah yang memiliki potensi untuk menembus pasar internasional.
“Kalau ekspor lebih banyak daripada impor, otomatis kita akan memiliki devisa, kita surplus dalam perdagangan internasional. Itu akan memberikan pertumbuhan ekonomi kita menyumbang [kenaikan], angkanya akan menjadi terdongkrak,” tandasnya.
Rakor tersebut turut dihadiri Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa, serta Plt Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan KSP Popy Rufaidah.
Baca juga: Ekspor Industri Menguat, Neraca Dagang Indonesia Surplus USD 3,70 Miliar hingga Juli 2026
