Channel9.id – Jakarta. Mendagri Muhammad Tito Karnavian mengungkap realisasi anggaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencapai Rp4,36 triliun hingga 14 September 2026. Angka tersebut setara 63,54 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp6,86 triliun.
Hal itu disampaikan Tito dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat terkait Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian/Lembaga Mitra Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2026).
Di tengah pelaksanaan anggaran tersebut, Kemendagri menjalankan sejumlah tugas strategis, termasuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera. Tito yang juga menjabat Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera mengatakan koordinasi, evaluasi, dan peninjauan lapangan terus dilakukan untuk memastikan pemulihan berjalan hingga 2028.
Kemendagri juga memberikan dukungan dalam penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT), termasuk melalui layanan administrasi kependudukan bagi masyarakat terdampak.
“Penerbitan dokumen kependudukan pengganti bagi masyarakat terdampak baik bencana Sumatera lebih kurang 59 ribu lebih layanan dilakukan, dan gempa di NTT kepada warga terdampak 11.225 layanan,” ujar Tito.
Selain penanganan bencana, Kemendagri terus melakukan pengendalian inflasi dan pemantauan pertumbuhan ekonomi daerah. Hingga Agustus 2026, inflasi disebut masih berada dalam rentang target pemerintah sebesar 2,5 persen plus-minus 1 persen.
Kemendagri juga mengawal sejumlah program prioritas pemerintah di daerah, di antaranya Program 3 Juta Rumah, pengelolaan sampah menjadi energi listrik, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan Sekolah Rakyat.
Untuk 2027, Kemendagri akan memfokuskan kebijakan pada pengawalan program prioritas nasional, penguatan pemerintahan daerah, administrasi kependudukan, transformasi digital pemerintahan, kesehatan fiskal daerah, serta peningkatan kapasitas Pemda dan desa.
Berdasarkan pagu indikatif 2027 sebesar Rp5,64 triliun, Kemendagri mengusulkan tambahan anggaran Rp5,28 triliun. Dengan tambahan tersebut, total kebutuhan anggaran yang diusulkan mencapai Rp10,93 triliun.
Dalam rapat tersebut, Tito juga melaporkan realisasi anggaran Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) hingga 14 September 2026 sebesar Rp266,6 miliar atau 69,41 persen dari pagu Rp384,1 miliar.
Anggaran BNPP tersebut antara lain digunakan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat di kawasan perbatasan, pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di tujuh Pos Lintas Batas Negara (PLBN), penanganan pascabencana, serta pengelolaan dan penegasan batas wilayah negara.
Baca juga: Tangani Karhutla, Mendagri Dorong Daerah Gerak Cepat dan Cegah Pembakaran Baru
