Channel9.id – Jakarta. Mendagri Muhammad Tito Karnavian mendorong penguatan kerja sama Indonesia dengan negara-negara tetangga dalam pengelolaan perbatasan. Menurutnya, kerja sama tersebut tak hanya berkaitan dengan keamanan, tetapi juga harus memberi manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Tito selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) saat menghadiri Indonesia Border Partnership Coffee Morning di Kantor BNPP, Jakarta, Rabu (16/9/2026). Pertemuan itu dihadiri perwakilan Malaysia, Papua Nugini, Timor-Leste, India, Thailand, Vietnam, Singapura, Filipina, dan Australia.
Tito mengatakan kawasan perbatasan menjadi ruang interaksi masyarakat lintas negara, mulai dari perdagangan, kunjungan keluarga, hingga aktivitas sosial dan budaya. Karena itu, kerja sama di bidang ekonomi, pendidikan, budaya, dan pariwisata perlu terus diperkuat.
“Kita perlu memberikan pelayanan kepada masyarakat agar mereka dapat berinteraksi dan memperoleh manfaat bersama, baik dalam perdagangan, budaya, maupun pariwisata,” ujar Tito.
Dia mencontohkan aktivitas masyarakat di perbatasan Kalimantan Barat dengan Sarawak, Malaysia. Warga Indonesia kerap menyeberang ke Sarawak, termasuk Kuching, untuk berbelanja. Sebaliknya, warga Kuching juga berkunjung ke Kalimantan Barat untuk menikmati destinasi wisata.
Selain mengembangkan potensi ekonomi, Tito menilai hubungan yang baik dengan negara tetangga diperlukan untuk menangani berbagai persoalan lintas batas. Sejumlah persoalan yang perlu ditangani bersama antara lain pelintas batas ilegal, perdagangan manusia, narkoba, dan peredaran senjata api.
“Bagi saya, sangat penting untuk membangun hubungan yang baik dan semakin dekat, bahkan hubungan secara personal, dengan perwakilan negara-negara sahabat dan negara-negara tetangga kita,” kata Tito.
Tito menegaskan komunikasi dan koordinasi antarnegara harus terus dibuka agar persoalan di kawasan perbatasan dapat segera diselesaikan.
“Saya adalah mitra Anda dalam menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Jadi, jangan ragu untuk menghubungi atau menemui saya. Saya sangat terbuka untuk membahas dan menyelesaikan berbagai persoalan tersebut,” tandasnya.
Dalam forum tersebut, Tito juga memperkenalkan BNPP sebagai badan koordinasi yang dibentuk pemerintah pada 2010 untuk mempertemukan kementerian dan lembaga dalam menangani berbagai persoalan perbatasan.
Dia menyebut Indonesia memiliki 15 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang menjadi salah satu infrastruktur penting dalam pengelolaan kawasan perbatasan.
Pertemuan tersebut turut dihadiri sejumlah perwakilan diplomatik, di antaranya Dubes Singapura untuk Indonesia Kwok Fook Seng, Dubes Malaysia Dato’ Muzafar Shah Mustafa, Dubes Timor-Leste Roberto Sarmento de Oliveira Soares, dan Dubes Papua Nugini Simon Namis.
Baca juga: Mendagri Ungkap Realisasi Anggaran Kemendagri Rp4,36 T hingga September 2026
