Connect with us

Nasional

Dirjen Polpum: Usai Ditegur Mendagri, Petahana Kini Patuhi Protokol Covid-19

Published

on

Bahtiar, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

Channel9.id-Jakarta. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegur 73 petahana yang kembali maju dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) karena melanggar protokol kesehatan. Kini, setelah ditegur keras Mendagri, para petahana ini patuh menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

Hal itu diungkap Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bahtiar, dalam  Rapat Evaluasi Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 di Kemendagri, Jakarta, Selasa (15/09).

“Kami secara tegas menegur ada 73 kepala daerah yang kebetulan incumbent dan maju lagi sebagai Bapaslon dan Alhamdulillah teguran ini sudah dipatuhi oleh teman-teman kepala daerah,” kata Bahtiar.

Baca juga: Mendagri: Kontestan Pilkada agar Tandatangani Pakta Integritas

Bahtiar menambahkan, kepala daerah dan wakil kepala yang menjadi bakal pasangan calon (bapaslon) juga  telah menandatangani pakta integritas bersama penyelenggara di daerah. Dalam pakta integritas itu ditegaskan, bapaslon  menyatakan kepatuhannya terhadap protokol Covid-19.

“Karena sekali lagi diharapkan yang terpilih di 270 daerah inilah justru kepala daerah yang mampu menghadapi Covid-19. Karena itulah pula masalah masyarakat kita hari ini, bicara tentang pembangunan ekonomi bagaimana menggerakkan ekonomi dalam konteks pandemi hari ini, begitu pula masalah sosial dan seterusnya,” kata dia.

Sejak awal pula, lanjut Bahtiar, Mendagri menginginkan dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun ini debat calon kepala daerah fokus pada tema penanggulangan Covid-19 beserta dampaknya. Pada prinsipnya, Pilkada kali ini harus dijadikan instrumen untuk perlawanan terhadap Covid-19.

“Setting berikutnya adalah yang kita lakukan dan sudah terjadi kawan-kawan penyelenggara dalam hal ini KPU, Bawaslu dan DKPP sudah menyatakan diri sebagai agen-agen perlawanan Covid-19, ” ujarnya.

Jadi, lanjut Bahtiar, Bawaslu atau pun KPU selain menyelenggarakan tugas pokoknya sebagai penyelenggara juga menjadi agen-agen yang mensosialisasikan tentang protokol Covid-19 dan sebagainya.

“Khususnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan terkait pemenuhan alat-alat kesehatan dan untuk memenuhi protokol-protokol kesehatan, maka ada tambahan anggaran APBN khusus untuk mendukung itu,” kata Bahtiar.

Lebih lanjut Bahtiar mengatakan, Pemerintah sejak awal telah mendorong agar masalah protokol kesehatan ini masuk dalam aturan KPU. Penyelenggara pemilihan telah mengakomodir dengan menyediakan alat peraga dan alat kampanye yang mesti terkait dengan penanganan dan penanggulangan Covid-19.

“Sudah masuk dalam aturan KPU. Kita dorong alat-alat peraga, kemudian alat-alat kampanye yang biasanya bagi-bagi kaos, sekarang justru kita dorong supaya lebih banyak yang dibutuhkan masyarakat hari ini. Misal membagi masker, mungkin bertuliskan namanya, fotonya, nomor urutnya  dan seterusnya. Kemudian bagi-bagi hand sanitizer. Jadi masyarakat menerima manfaat dari Pilkada ini. Masyarakat juga terlindungi dari Covid-19,” tandasnya.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Kang Emil Minta Hotel Bintang 3 Siap Jadi Ruang Isolasi Mandiri

Published

on

By

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil

Channel9.id-Jakarta. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mendata hotel-hotel yang siap dijadikan tempat isolasi mandiri. Menurut pria yang disapa Kang Emil itu, sejumlah hotel berbintang tiga di Jawa Barat akan disulap menjadi ruang isolasi bagi pasien Covid-19, khususnya orang tanpa gejala (OTG) maupun ringan, serta menampung tenaga kesehatan.

“Saya telepon ketua PHRI (Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia) untuk membuat daftarnya. Kita lihat di kota mana, nanti kita kontrak dan dibayar oleh pemerintah,” katanya di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jumat (18/09) petang.

Baca juga: Mulai Hari Ini, 5 Ruas Jalan di Bandung Ditutup Sementara 

Kang Emil mengaku penggunaan hotel untuk isolasi mandiri sesuai dengan arahan Satuan Tugas (Satgas) pusat. Selanjutnya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan memberikan insentif kepada hotel kelas bintang tiga yang dapat dimanfaatkan bagi dokter dan tenaga kesehatan (Nakes) dan pasien Covid-19 tanpa gejala dan gejala ringan.

Selain itu, kebijakan ini mengikuti pola penanganan pasien OTG di DKI Jakarta, yang merekomendasikan pasien OTG diurus negara di ruang-ruang isolasi yang bisa melayani secara profesional.

“Saya selalu sampaikan bahwa kebijakan khususnya Bodebek itu harus satu frekuensi dengan Jakarta. Hasil kesepakatan dipimpin oleh Pak Luhut, memang menyepakati kalau pola Bodebek harus sama dengan Jakarta, salah satunya soal penanganan OTG,” ujarnya.

Selama ini, lanjut Kang Emil, Gugus Tugas Jabar membagi manajemen penanganan Covid-19 ke dalam tiga bagian wilayah. Sebaran hotel-hotel tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan ruang isolasi.

“Paling banyak Bodebek 60 persen, 20 persen Bandung raya, sisanya lain-lain. Konsep ini mayoritas di Bodebek dan Bandung raya,” ungkapnya.

Kang Emil pun meminta agar pihak hotel dan muspika setempat melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait penggunaan hotel untuk isolasi Cobid-19. Sehingga tidak terjadi penolakan oleh warga.

“Dulu kan pernah ada wacana hotel Kagum Group itu. Namun ditolak warga, jadi itu jadi pengalaman. Sebelum mengajukan itu hotel harus mengumumkan dan melakukan sosialisasi pada masyarakat,” tutupnya.

IG

Continue Reading

Hot Topic

Kantor Kementerian Jadi Klaster Baru Covid, Ini Daftarnya

Published

on

By

Kementerian Kesehatan

Channel9.id-Jakarta. Kantor pemerintahan menjadi klaster baru penyebaran Covid-19 di DKI Jakarta. Berdasarkan data Dinas Kesehatan DKI Jakarta per tanggal 18 September 2020, tercatat ada 27 kantor kementerian/lembaga yang menjadi titik klaster baru corona.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menjadi kantor pemerintah yang paling banyak terjadi penularan Covid-19 dengan jumlah 252 kasus.

Baca juga: Positif Covid, Arief Budiman: Saya Tetap WFH

Mengutip laman corona.jakarta.go.id, berikut daftarnya:

Kantor Kementerian/Lembaga Jumlah Kasus
Kemenkes 252
Kementerian Perhubungan 175
Kantor PPLP Tanjung Priok 88
Kemkominfo 65
Kementerian Pertahanan 64
Kementerian Keuangan 57
Badan Litbangkes Kemenkes 50
Kemenpora 41
Kementerian ESDM 36
Kemenkumham RI 35
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 33
Litbang Kemendagri 33
KKP Pratama Palmerah 32
KKP Tanjung Priok 31
Kemendikbud 25
Kemenakertrans 24
Kemendagri 24
Dirjen Imigrasi 21
Dukcapil Kemendagri 21
Kementerian Pertanian 18
Kantor Pajak Pratama Jakarta 15
Kementerian PPAPP 15
Kemenko PMK 12
Kementerian Bappenas 10
Kemenpan RB 8
Kemenlu 7
Kementerian Kelautan 6
Batlibang Kemenhub 5
Kantor Pajak Cengkareng 5
Kemenag 5
Kemendag 5
KKP Pratama Grogol Petamburan 5
Kemenhub Kelautan 3
Kementerian LH 3
Istana Wapres 2
Kemenkop KUKM 2
Kemenkumham Pejaten Barat 2
Kementerian Kelautan dan Perikanan 2
Kementerian UMKM 2
Kementerian Perhubungan Perkeretaapian 1
Biro OSDM Kemenaker 1
Dirjen Polpum Kemendagri 1
Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakbar 1
Kemenko Parvest 1
Kemenristekbrin 1
Kemensos 1
KPPN Otista 1
KUA Kecamatan Pasar Minggu 1

Hingga Jumat (18/09), jumlah kasus harian Covid-19 di DKI Jakarta bertambah 1.403. sehingga jumlah akumulatif pasien positif Covid-19 di Ibu Kota sejak Maret adalah 60.875 orang. Untuk kasus aktif Covid-19 di Ibu Kota, saat ini tercatat 13.105 orang, bertambah 353 orang dibanding Kamis kemarin.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sejak 14 September 2020. Anies menyebut, pemberlakuan PSBB ini karena peningkatan kasus yang masif pada September dan ancaman keterbatasan layanan kesehatan.

Continue Reading

Nasional

Mendagri: Jangan Ada Lagi Pengumpulan Massa di Tahapan Pilkada Berikutnya

Published

on

By

Mendagri Tito Karnavian

Channel9.id-Jakarta. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, jangan ada lagi pengumpulan massa di tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) selanjutnya. Terlebih, sebentar lagi akan masuk tahapan penetapan pasangan calon yang disusul dengan tahapan kampanye.

Hal itu disampaikan Mendagri dalam Rakorsus Tingkat Menteri membahas penegakan hukum dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 dalam masa pandemi Covid-19 yang digelar di Kemenko Polhukam, di Jakarta, Jumat (18/09).

“Kita melihat dari jadwal tahapan ini tanggal 4 sampai dengan 6 September 2020 lalu, yaitu terjadi kerumunan massa dan itu mendapatkan sentimen negatif baik dari publik maupun dari berbagai kalangan, karena adanya deklarasi dan lain-lain, di kantor KPUD- nya aman, tapi di luar kantor terjadi deklarasi bahkan ada yang menggunakan musik, kemudian arak-arakan, ada juga yang konvoi, dan lain-lain,” kata Tito.

Baca juga: Mendagri Terbitkan SE Pembentukan Satgas Covid-19 Daerah, Berikut Arahannya 

Menurutnya, pengumpulan massa itu terjadi karena kurangnya sosialisasi tentang aturan-aturan yang ada untuk mencegah penularan Covid-19 serta kurangnya koordinasi antara stakeholder terkait lainnya.

“Ada  tiga poin penting, yang pertama adalah mensosialisasikan tahapan Pilkada, tidak semua mungkin paham tentang tahapan Pilkada dan kerawanan-kerawanannya. Yang kedua mensosialisasikan aturan-aturan  termasuk PKPU, bagaimana pelaksanaan tiap-tiap tahapan. Ketiga adalah adanya kegiatan deklarasi para kontestan yang disaksikan parpolnya di daerah masing-masing agar patuh kepada protokol  kesehatan Covid-19,” jelas Tito.

Tito menuturkan, Protokol kesehatan di masa pandemi pada prinsipnya ada empat, yaitu memakai masker, menjaga jarak, membersihkan tangan, dan menghindar dari kerumunan sosial yang tidak bisa jaga jarak.

“Dari tahapan-tahapan ini kita akan menghadapi tahapan penting, yaitu ini sudah hari Jumat, tanggal 23 September penetapan pasangan calon oleh KPUD masing-masing daerah. Di sini bisa terjadi kerawanan pengumpulan masa bahkan mungkin kekerasan anarkis karena saat itu akan diumumkan Paslon mana yang lolos pasangan calon mana yang tidak lolos dalam penelaahan pengkajian oleh KPU setelah mereka mendaftar kemarin,” katanya.

Pasangan calon yang lolos, lanjut Tito mungkin saja meluapkan kegembiraannya dalam bentuk deklarasi-deklarasi, bahkan dengan arak-arakan. Bagi yang tidak lolos, pendukungnya bisa melakukan aksi anarkis.

“Kemudian tanggal 24 September 2020 itu akan dilakukan pengundian dan pengumuman nomor urut pasangan calon. Ini juga sama ini bisa saja nanti terjadi di kantor KPU, waktu pengundian jumlahnya sedikit di luarnya ramai seperti waktu pendaftaran,” beber Tito.

Tito meminta agar saat dua tahapan itu dipastikan tidak boleh lagi terjadi pengumpulan massa dalam bentuk apapun. Ia menyebut, instrumen hukum dapat digunakan apapun untuk mencegah hal itu terjadi.

“Yang intinya mohon kepada para stakeholder di daerah dalam Rakor menyampaikan para kontestan untuk tidak melakukan pengumpulan massa, Jadi intinya adalah pengumpulan massa tidak boleh terjadi, itu intinya pada tanggal 23 dan 24 September 2020 nanti,” pungkasnya.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC