Connect with us

Hot Topic

Mendagri: Kontestan Pilkada Agar Tandatangani Pakta Integritas

Published

on

Mendagri Tito Karnavian

Channel9.id-Jakarta.  Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyarankan para bakal pasangan calon (Paslon) beserta pimpinan partai politik parpol pengusung dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 agar membuat dan menandatangani Pakta Integritas.

Tito mengatakan, dalam Pakta Integritas itu dicantumkan poin yang memuat tentang kepatuhan terhadap protokol kesehatan Covid-19.

Hal itu disampaikannya saat memberikan keterangan pers setelah Rapat Terbatas bersama Ketua KPU dan Ketua Bawaslu melalui video conference, Selasa, (08/09).

“Pakta Integritas yang isinya bukan hanya siap menang dan siap kalah yang (seperti) selama ini. Tapi (Pakta Integritas) patuh kepada semua ketentuan peraturan Pilkada, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan patuh kepada protokol Covid-19,” ujarnya.

Tito menilai, terdapat beberapa titik rawan yang berpotensi menimbulkan kerumunan massa dalam tahapan Pilkada ke depan, di antaranya pada saat penetapan pasangan calon pada 23 September 2020 mendatang.

Baca juga: Konvoi Saat Pendaftaran, Mendagri: Tindak Tegas Paslon Pelanggar

Bagi bakal paslon yang dinyatakan memenuhi syarat, lanjutnya, bila tidak diingatkan akan terbawa euforia sehingga berpotensi menggelar arak-arakan. Di sisi lain, bagi bakal paslon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat bisa saja kecewa dan berpotensi menggelar aksi protes.

“Mereka (mesti) disalurkan melalui proses hukum, yaitu boleh melakukan gugatan sengketa,” kata Tito.

Menurutnya,  fase krusial berikutnya yakni pada saat memasuki tahapan kampanye yang dimulai pada 26 September hingga 5 Desember 2020. Untuk itu, Tito menilai perlunya keseragaman langkah dari semua stakeholder yang memiliki otoritas di daerah untuk memastikan protokol kesehatan Covid-19 dijalankan dengan baik.

“Kita paham bahwa Bapak Ketua KPU-Bawaslu tidak akan mampu bekerja sendiri, sama (halnya) dengan Kemendagri, tidak akan mampu. Ini harus didukung oleh TNI, Polri, BIN, dan Satpol PP. Semua harus bergerak,” tegasnya.

Tito juga meminta seluruh stakeholder, baik KPUD, Bawaslu Daerah, TNI, BIN, maupun Polri, agar menyosialisasikan aturan-aturan yang berkaitan dengan penerapan protokol kesehatan. “Sehingga mereka betul-betul well-informed,” ucapnya.

Tito menyebut, Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang protokol kesehatan Covid-19 bisa dijadikan pedoman bagi otoritas terkait untuk menegakkan disiplin. “Perda dan Perkada bisa menjadi dasar dari Satpol PP dan Polri untuk bertindak,”imbuhnya.

Selain itu, Tito juga meminta media massa untuk menyosialisasikan Peraturan KPU yang berkenaan dengan protokol kesehatan, khususnya PKPU Nomor 10 Tahun 2020.

Dirinya berharap para kontestan dan masyarakat pemilih benar-benar mendapat informasi dan edukasi yang maksimal untuk menjalankan protokol kesehatan Covid-19 dalam setiap tahapan Pilkada.

“Kami yakin teman-teman media memiliki idealisme dan rasa kecintaan kepada bangsa ini supaya Pilkada tidak menjadi (sarana) penularan. Oleh karena itu salah satu kuncinya adalah kita semua taat dalam Peraturan KPU. Nah, ini sosialisasikan betul oleh rekan-rekan media,” pungkasnya.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

PWI Apresiasi Kinerja Cepat Polri Ungkap Kasus Pembunuhan Wartawan

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Atal S Depari mengapresiasi kinerja cepat Polri lantaran berhasil mengungkap pembunuhan wartawan online Demas Laira.

“Saya sangat mengapresiasi begitu cepatnya Polri menangani kasus pembunuhan wartawan Demas Laira,” kata Atal dalam keterangan Persnya, Rabu (21/10).

Menurutnya, kinerja Polri dalam mengusut kasus pembunuhan wartawan berbeda dengan dahulu. Sebelumnya, kasus pembunuhan wartawan kasusnya hilang dan jarang yang terungkap.

“Sekarang saya melihat ada keseriusan Polri mengungkap kasus-kasus terkait wartawan,” katanya.

Dia berharap para pelaku dikukum seberat-beratnya agar ada efek jera.

“Kami yakin Polri profesional untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan hingga ancaman terhadap para pelaku,” pungkasnya.

(HT)

Continue Reading

Hot Topic

Pembunuhan Pendeta di Papua, Mahfud MD: Ada Dugaan Keterlibatan Oknum Aparat

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) telah melaporkan seluruh hasil pengumpulan informasi dan data terkait serangkaian penyerangan dan pembunuhan di Intan Jaya, Papua. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut adanya dugaan keterlibatan oknum aparat terkait terbunuhnya pendeta Yeremia Zanambani.

“Mengenai terbunuhnya pendeta Yeremia Zanambani, informasi dan fakta yang didapatkan di lapangan menunjukkan dugaan keterlibatan oknum aparat,” ujar Mahfud dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (21/10).

Meski demikian, Mahfud juga menyebut ada kemungkinan lainnya yakni pendeta dibunuh pihak ketiga. Selanjutnya, lanjutnya, pemerintah akan menyelesaikan kasus tersebut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

“Ada juga kemungkinan dilakukan ini oleh pihak ketiga. Pemerintah akan menyelesaikan kasus ini sesuai dengan hukum yang berlaku, baik hukum pidana maupun hukum administrasi negara,” tuturnya.

Baca juga: Investigasi Penembakan di Lani Jaya Dibuka Senin Besok

Sementara itu, terkait serangkaian penyerangan dan pembunuhan di Intan Jaya, dari hasil investigasi TGPF menyimpulkan bahwa Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) diduga kuat dalang terbunuhnya satu warga sipil dan dua anggota TNI.

Mahfud mengatakan, ketiga korban tersebut terbunuh dalam rentang waktu 17 hingga 19 September 2020. Serka Sahlan dan warga sipil bernama Badawi terbunuh pada 17 September dan Pratu Dwi Akbar pada 19 September 2020.

“Informasi dan fakta yang didapat di lapangan menunjukkan dugaan kuat keterlibatan Kelompok Kriminal Besenjata dalam peristiwa pembunuhan. Demikian keterlibatan KKB tampak jelas,” jelasnya.

TGPF Intan Jaya dibentuk Mahfud melalui Keputusan Menko Polhukam Nomor 83 Tahun 2020 per 1 Oktober. TGPF beranggotakan 30 orang yang memiliki berbagai macam latar belakang dan diketuai Benny Mamoto.

Continue Reading

Hot Topic

Jumat 23 Oktober 2020,  Polri Gelar Perkara Kebakaran Kejagung

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Polri akan melakukan gelar perkara kebakaran Gedung Kejagung pada Jumat 23 Oktober 2020. Gelar perkara dilakukan secara internal tanpa mengundang pihak lain.

“Nanti dilakukan gelar tersendiri, internal, yang direncanakan hari Jumat pagi,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono, Rabu (21/10).

Awi menjelaskan, penyidik sedang mengekspose kasus kebakaran Kejaksaan Agung tersebut di hadapan jaksa peneliti.

“Pukul 15.30 WIB penyidik ekspose di depan jaksa peneliti di Kejagung,” katanya.

Diketahui, Bareskrim Polri telah menggelar ekspose pertama terkait peristiwa kebakaran Kejaksaan Agung pada Agustus 2020. Hasilnya, diduga ada unsur pidana dalam insiden kebakaran tersebut.

(HY)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC