Connect with us

Nasional

Ini Panduan Shalat Ied Agar Beribadah Khusyuk dan Aman COVID-19

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Dalam hitungan hari, kedepan, umat Muslim Indonesia segera merayakan hari kemenangan setelah berpuasa 1 bulan penuh di bulan suci Ramadhan. Namun, perlu diingat bahwa pemerintah sedang berupaya mencegah penularan selama masa peniadaan mudik, agar tidak terjadi lonjakan kasus paska lebaran.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof. Wiku Adisasmito meminta masyarakat memperhatikan panduan penyelenggaraan shalat Idul Fitri 1442 Hijriah di masa pandemi COVID-19. Sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Agama No. 7 Tahun 2021. Hal ini agar saat pelaksanan ibadah dapat mencegah dari terpaparnya penularan.

“Perlu adanya persiapan yang baik, demi menjalankan ibadah yang khusyuk, tetapi tetap aman. Mengingat kita merayakan Idul Fitri untuk kedua kalinya di masa pandemi COVID-19,” ujarnya dalam keterangan pers Perkembangan Penanganan COVID-19 di Graha BNPB, Selasa (11/5/2021) yang juga disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Terkait praktek ibadah yang melekat dengan perayaan Idul Fitri, MUI (Majelis Ulama Indonesia) menghimbau dalam penyaluran zakat, infaq, sedekah, dilakukan melalui lembaga resmi seperti BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), atau lembaga Amil Zakat lainnya.

Untuk itu dimohon Pemerintah daerah dan masyarakat untuk menjalankan pedoman ini dengan sebaik-sebaiknya.

“Insya Allah kesungguhan kita menjalankan ini semua dapat membuah hasil untuk kondisi COVID-19 yang lebih baik di masa yang akan datang,” pesan Wiku.

Panduan Penyelenggaraan Shalat Idul Fitri 1442 H di Masa Pandemi
(SE Menag No. 7 Tahun 2021)

Sebelum shalat Ied

– Pelaksanaan takbiran dilakukan terbatas (maksimal 10%) dan tidak ada kegiatan takbiran keliling.
– Panitia Hari Besar Islam/Shalat Idul Fitri mencari tahu informasi status zonasi kepada Satgas daerah di tingkat desa atau kelurahan.
– Mempersiapkan tenaga pengawas penerapan protokol kesehatan.

Saat Shalat Ied

– Hanya dilakukan di ruangan terbuka dan diizinkan pada lingkungan RT yang berada di zona kuning dan hijau.
– Harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat:
a. Tidak melebihi 50% kapasitas.
b. menyediakan alat pengecek suhu.
c. Tidak diikuti warga lanjut usia (lansia) atau orang baru sembuh ataupun juga yang baru kembali dari perjalanan.
d. Memakai masker dari awal datang hingga pulang.
e. Mempersingkat khutbah (maksimal 20 menit) dengan menggunakan pembatas transparan diantaranya.
f. Menghindari berjabat tangan dan bersentuhan fisik.

Setelah shalat Ied

– Silaturahmi hanya dilakukan dengan lingkungan terdekat.
– Tidak melakukan open house atau halal bihalal di lingkungan kantor atau komunitas.

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Penyekatan Suramadu Ditiadakan, Polda Jatim Fokus ke Wilayah Zona Merah

Published

on

By

Penyekatan Suramadu Ditiadakan, Polda Jatim Fokus ke Wilayah Zona Merah

Channel9.id-Surabaya. Kabid Humas Polda Jatim, Kombe Pol Gatot Repli Handoko memastikan pos penyekatan tes swab antigen di dua sisi Jembatan Suramadu wilayah Bangkalan dan Surabaya ditiadakan. Namun, penyekatan akan bergeser di zona merah COVID-19 di Bangkalan.

Lima kecamatan yang dilakukan penyekatan dan pelaksanaan PPKM Mikro yakni Kecamatan Bangkalan Kota, Arosbaya, Klampis, Geger dan Berneh.

“Penyekatan digeser ke zona merah di delapan desa lima kecamatan PPKM Mikro,” kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Gatot Repli Handoko di Surabaya, Rabu (23/6/21).

Baca juga: Khofifah Terapkan Mikro Lockdown Daerah Zona Merah di Jatim

Dicabutnya pos penyekatan Suramadu, lanjut Gatot, setelah dilakukan analisa dan evaluasi, ada penurunan kasus dari warga yang di-swab di penyekatan Suramadu.

“Penyekatan di Suramadu kan sudah 14 hari dan kita analisa terus sudah ada penurunan masyarakat yang positif COVID-19. Makanya kita bergesernya ke delapan desa di lima kecamatan tersebut,” ungkap Gatot.

Disinggung terkait pemeriksaan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM), Gatot mengatakan tetap digelar di penyekatan pada delapan zona merah dan beberapa wilayah di Madura.

“Itu yang kita gunakan di-full-kan ke hulunya nantinya pemeriksaan SIKM dilakukan di sana. Ada beberapa pos penyekatan di Sampang, Bangkalan yang di sana akan diminta SIKM-nya,” papar Gatot.

Selain itu, Gatot mengatakan ada sejumlah petugas gabungan yang akan bekerja sama dalam penanganan COVID-19 di Bangkalan meski penyekatan Suramadu ditiadakan.

“Ada petugas gabungan dari TNI dan pemerintah. Ada juga petugas dari Polda, Kodam V/Brawijaya.

Ada pasukan Brimob yang membantu penyekatan, lalu petugas lainnya ada yang membagi sembako dan bantuan. Selain itu, ada petugas yang ikut mengawasi proses vaksinasi,” jelasnya.

Dari seluruh upaya ini, Gatot berharap penyebaran COVID-19 di delapan desa berzona merah yang ada di lima kecamatan Bangkalan bisa segera diatasi.

“Harapan ke depannya delapan zona merah ini bisa menjadi zona oranye, kuning, bahkan bisa hijau,” pungkas Gatot.

Continue Reading

Nasional

Parkir Mobil 60 Ribu Perjam, Wagub: Tarif Parkir Dunia Terus Meningkat

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Rencana Unit Pengelola (UP) Perpakiran Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi DKI Jakarta untuk menaikkan tarif parkir mobil cukup bikin heboh warga ibukota.

Nantinya tarif parkir akan naik hingga Rp 60 ribu per jam untuk kendaraan roda empat dan Rp 18 ribu per jam untuk roda dua.

Hal ini tertera dalam revisi Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2017.

Terkait hal ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menjelaskan, saat ini aturan tersebut masih dalam kajian.”Tarif parkir terus meningkat di seluruh dunia seiring dengan pendapatan, kemampuan, seiring dengan kemacetan,” ujar Ariza di Balai Kota, Selasa, 22 Juni 2021.

Orang nomor dua di ibukota itu menambahkan, upayakan ini juga dilakukan supaya masyarakat dapat pindah menggunakan transportasi publik.

“Mengurangi kemacetan kan tidak hanya satu sumber, tidak hanya melalui parkir, banyak lainnya. Tapi itu sangat terkait ya. Satu sama lain terintegrasi baik,” pungkasnya.

Usulan penerapan tarif parkir tinggi ini berdasarkan kajian ability to pay (ATP) dan willingness to pay (WTP) yang sudah diterapkan UP Perparkiran di bawah Dishub DKI Jakarta.

Revisi Pergub tentang penerapan tarif parkir tinggi di beberapa koridor jalan diterapkan pada ruas-ruas yang sudah tersedia angkutan umum dengan tingkat layanan yang telah dioptimalkan.

IG

Continue Reading

Nasional

Otsus Papua, PPATK Temukan 80 Transaksi Mencurigakan dan Alami Kebocoran

Published

on

By

Channel9..id-Jakarta. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Dian Ediana Rae menyatakan ada 80 hasil analisis transaksi keuangan yang mencurigakan dan mengalami kebocoran terkait penggunaan dana otonomi khusus dan APBD di Papua.

Data itu ia dapatkan berdasarkan hasil analisis PPATK selama 10 tahun terakhir terkait penggunaan dana Otsus dan APBD di Papua.

“Dalam periode kurang lebih 10 tahun terakhir, PPATK sudah menyampaikan lebih dari 80 hasil analisis dan pemeriksaan kepada KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian,” kata Dian seperti melansir cnnindonesia.com, Selasa, 22 Juni 2021.

Dian merinci potensi kerugian negara akibat transaksi mencurigakan dan kebocoran itu diperkirakan sebesar triliunan rupiah.

Dia mencurigai kebocoran dana tersebut turut melibatkan lebih dari 53 oknum pejabat pemda, rekanan pemda, vendor hingga ormas. Meski demikian, ia tak merinci Pemda atau ormas mana yang melakukan tindakan demikian.

“PPATK meyakini ketidakefisienan dan kebocoran APBD dan dana otsus menjadi penyebab lambatnya upaya mensejahterakan masyarakat Papua,” kata dia.

Lebih lanjut, Dian mendukung langkah dari pelbagai pihak seperti Presiden Jokowi, Menko Polhukam, Panglima TNI, Kepala Kepolisian RI, dan pihak terkait untuk melakukan penegakan hukum atas transaksi mencurigakan tersebut.

“Sekaligus melakukan pendekatan kesejahteraan kepada masyarakat Papua,” kata dia.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD sempat menyinggung bahwa pemerintah akan menindak kasus-kasus dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Papua.

Dia merinci ada sekitar 10 dugaan kasus penyalahgunaan dana negara alias korupsi yang telah teridentifikasi di Papua.

IG

Continue Reading

HOT TOPIC