Channel9.id – Jakarta. Presiden Prabowo Subianto menilai pembenahan sistem pendidikan nasional perlu dilakukan secara menyeluruh. Menurutnya, salah satu aspek utama pembenahan tersebut yaitu melalui perbaikan proses rekrutmen guru.
Karena itu, ia mengatakan pemerintah tengah membahas kemungkinan mengembalikan kewenangan pengangkatan guru kepada pemerintah pusat. Langkah tersebut, lanjutnya, berkaitan dengan upaya memastikan proses rekrutmen guru berjalan lebih objektif dan memenuhi standar kualitas.
“Ya, seluruh sistem pendidikan itu harus diperbaiki. Mulai dari rekrutmen guru yang paling utama,” kata Prabowo saat menjawab pertanyaan mengenai masih rendahnya kemampuan numerasi siswa kelas IV SD dalam program Presiden Prabowo Menjawab, Rabu (16/9/2026).
Menurut Prabowo, desentralisasi kewenangan merupakan bagian dari proses demokratisasi yang memiliki tujuan baik. Namun, pelaksanaan rekrutmen guru oleh pemerintah daerah dinilai menghadirkan tantangan dalam menjaga objektivitas pengangkatan dan pemerataan kualitas tenaga pendidik.
Ia mengatakan pemerintah perlu mempertimbangkan kondisi di lapangan dalam menentukan mekanisme rekrutmen guru. Proses pengangkatan, kata dia, seharusnya didasarkan pada kemampuan, kebutuhan sekolah, dan standar kualitas, bukan kedekatan pribadi maupun kepentingan politik.
“Tapi pelaksanaannya, kalau diserahkan kepada pemerintah kabupaten, pemerintah (provinsi) gubernur, rekrutmen guru apakah kita yakini kualitasnya itu? Kita harus bicara realita,” ujar Prabowo.
Untuk meningkatkan kemampuan guru yang sudah mengajar, pemerintah juga mempertimbangkan pelaksanaan kursus, penataran, dan program peningkatan kompetensi. Program tersebut ditujukan agar tenaga pendidik dapat mengikuti perkembangan metode pembelajaran dan teknologi pendidikan.
“Sekarang, ya terpaksa mungkin kita harus bikin kursus-kursus, penataran-penataran, upgrading guru-guru itu,” katanya.
Selain peningkatan kompetensi guru, Prabowo menyebut digitalisasi ruang kelas sebagai salah satu langkah yang sedang didorong pemerintah untuk mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan.
Ia berharap fasilitas pembelajaran digital dapat membantu guru dan siswa memperoleh materi pembelajaran yang lebih beragam, termasuk di sekolah yang kekurangan tenaga pengajar berkualitas.
“Karena itulah saya mau lompat. Ini kesulitan, makanya saya taruh digitalisasi kelas-kelas itu semua, supaya nanti guru-guru yang kurang mampu bisa juga belajar dari situ,” kata Prabowo.
Namun, ia menegaskan digitalisasi tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran guru. Menurutnya, perbaikan mendasar tetap bergantung pada kualitas proses rekrutmen dan pendidikan guru.
“Tetapi di ujungnya, perbaikan yang sebenarnya hanya dengan rekrutmen dan pendidikan guru. Hanya dengan itu,” ujarnya.
Prabowo juga mengungkapkan rencana crash program untuk menambah tenaga pengajar di sekolah-sekolah yang dinilai paling tertinggal. Salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan adalah merekrut lulusan perguruan tinggi dari berbagai disiplin ilmu untuk ditempatkan sementara sebagai guru.
Ia mencontohkan, apabila terdapat sekitar 300 ribu sekolah, pemerintah dapat memulai program tersebut dari jenjang SD dengan merekrut sekitar 30 ribu sarjana untuk ditempatkan di sekolah yang membutuhkan.
“Salah satu langkah yang sedang saya pikirkan untuk mengatasi masalah ini adalah crash program, mungkin saya akan rekrut sarjana-sarjana dari semua fakultas yang terbaik untuk menjadi guru-guru,” kata Prabowo.
Pemerintah juga mempertimbangkan penugasan singkat bagi aparatur sipil negara yang sudah bekerja untuk membantu sekolah tertentu sesuai kebutuhan daerah. Masa penugasan tersebut, menurut Prabowo, dapat berlangsung selama dua atau tiga minggu.
“Kita juga bisa berpikir, kita bisa nanti rekrut dari pejabat-pejabat PNS yang sudah bekerja. Kita terjunkan, apakah dua minggu, tiga minggu,” ujarnya.
Di sisi lain, Prabowo mengatakan pembenahan sistem pendidikan juga perlu disertai dengan peningkatan kesejahteraan guru. Ia menyebut pemerintah telah melakukan sejumlah langkah terkait kesejahteraan tenaga pendidik.
“Yang penting ini kita harus memperbaiki kesejahteraan guru dan kita sudah banyak lakukan dalam banyak hal,” kata Prabowo.
Dalam jangka panjang, pemerintah kini membahas kemungkinan menarik kembali kewenangan pengangkatan guru ke pemerintah pusat. Pembahasan itu menjadi salah satu opsi dalam upaya membangun mekanisme rekrutmen guru yang lebih terukur dan berorientasi pada kualitas.
“Tapi sekarang kalau tidak salah, ya, kita sedang bicarakan hak mengangkat guru kembali ke pemerintah pusat,” ujar Prabowo.
HT
