Channel9.id-Jakarta. Rencana pembebasan biaya kuliah di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dinilai perlu dibarengi kebijakan yang menjaga keberlangsungan Perguruan Tinggi Swasta (PTS).
Wakil Rektor Universitas Paramadina Dr. Handi Risza mengatakan perubahan kebijakan pembiayaan dan penerimaan mahasiswa di PTN harus melihat pendidikan tinggi sebagai satu ekosistem.
“Pendidikan tinggi adalah ekosistem yang saling bertaut satu dengan yang lain. Intervensi regulasi secara ekstrem tanpa kalkulasi makro yang matang dan teknokratis, niscaya akan berdampak terhadap stabilitas tata kelola komponen lainnya,” kata Handi.
Menurutnya, rencana kuliah gratis dan evaluasi jalur mandiri PTN justru bisa menjadi momentum untuk menata kembali pembagian peran PTN dan PTS.
Handi menilai perubahan status sejumlah PTN menjadi PTN Badan Hukum (PTN-BH) dalam satu dekade terakhir turut mendorong kebutuhan kemandirian pembiayaan. Salah satu dampaknya terlihat dari penguatan jalur mandiri, termasuk penerapan UKT kelompok tertinggi dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI).
“Akkses ke perguruan tinggi negeri kini terdistorsi oleh kemampuan finansial, menggeser prinsip meritokrasi akademis yang seharusnya menjadi panglima,” ujarnya.
Jika pembiayaan PTN nantinya sepenuhnya ditopang APBN, Handi menilai daya tampung PTN perlu diatur lebih terukur. PTN bisa lebih fokus pada kualitas akademik, riset, inovasi, dan reputasi internasional.
Di sisi lain, PTS perlu mendapat ruang untuk berkembang. Handi mengusulkan penguatan KIP Kuliah untuk mahasiswa kurang mampu di PTS, perluasan insentif operasional terutama bagi PTS di wilayah 3T, serta penguatan standardisasi dan pengendalian mutu.
“Eksistensi PTS ke depan harus dibangun di atas fondasi diferensiasi dan spesialisasi,” katanya.
Handi menegaskan dukungan terhadap PTS bukan berarti mempertahankan kampus yang tidak memenuhi standar.
“Proteksi negara terhadap PTS tidak boleh diartikan sebagai upaya memelihara kampus swasta berkinerja buruk atau institusi yang sekadar berfungsi sebagai pabrik ijazah,” ujarnya.
Ia berharap penataan pembiayaan dan penerimaan mahasiswa PTN dapat dilakukan secara menyeluruh agar PTN dan PTS tidak saling mematikan, melainkan berbagi peran dalam memperluas akses dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi nasional.
Baca juga: Prabowo Kumpulkan Menteri di Istana, Rumuskan Skema Sekolah dan PTN Gratis
