Channel9.id – Palangka Raya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya tertekan akibat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berlangsung sejak Juni 2026. Kondisi tersebut membuat kemampuan keuangan daerah semakin terbatas hingga berpotensi mengalami defisit pada awal Oktober.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palangka Raya Arbert Tombak mengatakan anggaran daerah sudah tidak mampu menopang kebutuhan penanganan karhutla yang berlangsung berbulan-bulan.
“APBD kita sudah tidak mampu lagi. Sebenarnya sampai awal Oktober APBD kita sudah minus,” kata Arbert, Rabu (30/9/2026), dikutip dari detikKalimantan.
Sejak status tanggap darurat karhutla ditetapkan pada Juni, APBD digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan operasi di lapangan. Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk pemadaman dan operasional personel yang terlibat dalam penanganan karhutla.
Menurut Arbert, lamanya penanganan membuat kebutuhan anggaran terus bertambah, sementara kemampuan keuangan daerah memiliki keterbatasan.
“Namun, panjangnya masa penanganan membuat kebutuhan anggaran terus berjalan. Sementara kemampuan keuangan daerah memiliki batas,” ujarnya.
Keterbatasan anggaran tersebut turut berdampak pada pemenuhan hak personel yang terlibat dalam penanganan karhutla. Dana harian atau upah bagi personel yang bertugas di lapangan hingga kini disebut belum dibayarkan.
Arbert mengatakan Pemko Palangka Raya tetap memperhatikan hak personel yang terlibat dalam penanganan karhutla. Mereka masih menjalankan tugas di tengah kondisi kebakaran yang belum sepenuhnya berakhir.
Pemko sebelumnya telah menyiapkan penguatan anggaran melalui APBD Perubahan untuk mendukung penanganan karhutla dan kebencanaan. Namun, kebutuhan yang terus berlangsung membuat dukungan anggaran dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat juga diperlukan.
“Persoalan tersebut menunjukkan bahwa karhutla yang berkepanjangan bukan hanya menguras tenaga petugas di lapangan, tetapi juga menekan kemampuan fiskal pemerintah daerah,” kata Arbert.
Pemko Palangka Raya kini perlu menjaga penanganan karhutla tetap berjalan sekaligus memenuhi hak personel yang terlibat. Kondisi tersebut berlangsung ketika ruang fiskal daerah semakin terbatas.
HT
