Channel9.id, Purwakarta – Pemerintah memperketat pengawasan penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) guna memastikan seluruh alokasi anggaran program perumahan rakyat tersalurkan secara tepat sasaran.
Komitmen penegakan akuntabilitas tersebut ditunjukkan melalui inspeksi mendadak yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Desa Pamoyanan, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Jumat (2/10/2026).
Dalam peninjauan fisik di lapangan, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan krusialnya verifikasi faktual terhadap profil calon penerima serta kondisi riil fisik bangunan sebelum dana stimulan resmi dikucurkan. Langkah ini diambil untuk mencegah risiko penyaluran bantuan yang salah sasaran (inclusion error), seperti jatuh ke tangan kelompok masyarakat berpenghasilan menengah atau pemilik bangunan yang sebenarnya masih dalam kategori layak huni.
“Saya tidak mau tidak tepat sasaran. Jangan rumah yang bagus, rumah orang menengah, kaya yang diperbaiki, dan rumahnya masih bagus. Makanya tadi dicek soal profilnya bagaimana,” ujar Maruarar tegas di sela-sela peninjauan hunian warga.
Verifikasi Faktual dan Transparansi Pengadaan Material
Dalam inspeksi tersebut, rombongan menteri mengecek langsung kelayakan hunian warga yang diusulkan sebagai penerima manfaat, salah satunya rumah milik Eti Nurhayati. Berdasarkan hasil verifikasi verifikator Kementerian PKP, bangunan tersebut terbukti memenuhi kriteria penerima BSPS akibat kerusakan fatal pada struktur rangka atap, dinding yang rapuh, serta kondisi genteng bocor yang membahayakan penghuni.
Selain memverifikasi kondisi hunian dan latar belakang sosio-ekonomi calon penerima, Mendagri dan Menteri PKP juga menyaksikan secara langsung proses Pemilihan Toko Terbuka (PTT). Mekanisme PTT ini diterpakan sebagai instrumen transparansi untuk menjamin pengadaan bahan bangunan BSPS dilakukan secara terbuka, kompetitif, serta bebas dari praktik penyimpangan.
Agenda pengawasan lintas sektor ini turut didampingi oleh Staf Khusus Menteri Agama Gugun Gumilar, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Barat, serta unsur pemerintah daerah setempat guna memastikan sinergi pengawasan antar-lembaga berjalan optimal hingga ke tingkat desa.
