Connect with us

Ekbis

Pandemi dan Makin Ganasnya Kapitalisme di Indonesia

Published

on

Oleh: Gede Sandra*

Channel9.id-Jakarta. Fenomena “decoupling” (memisah) dalam ekonomi,  antara perekonomian riil (“main street“) dengan bursa saham terjadi di Indonesia. Selama seminggu terakhir indeks harga saham gabungan (IHSG) telah naik 4%, sementara pertumbuhan ekonomi (PDB) diumumkan kembali minus di -3,5% di kuartal III -2020 (setelah kuartal II juga minus di -5,3%). Apa yang bisa menjelaskan kenapa harga saham naik sementara perekonomian tenggelam dalam resesi?

Sederhana, stimulus yang sangat besar yang diberikan pemerintah kepada ternyata salah sasaran. Jargonnya untuk menyelamatkan  usaha kecil dan menengah, ternyata hanya menyelamatkan para pengusaha besar saja. Sebagai contoh di  bidang insentif perpajakan, insentif untuk UMKM hanya Rp2,4 triliun, sedangkan perusahaan besar mencapai seluruh dari total stimulus Rp179,48 triliun.

Baca juga: Trend Dunia Pilpres Tanpa Presidential Threshold

Contoh lain adalah penjaminan modal kerja bagi UMKM hanya sebesar Rp 1 trilun. Ini sangat keterlaluan. Padahal jumlah kredit usaha mikro mencapai Rp305,9 triliun, usaha kecil Rp346,7 triliun, dan usaha menengah Rp469,7 triliun. Subsidi bunga untuk UMKM juga dipastikan hanya mencapai 20% dari target (target: Rp 35,3 triliun untuk 60,6 juta UMKM), alias hanya Rp 7,4 triliun saja yang sampai ke 12,6 juta rekening UMKM.

Hampir pasti sebagian besar dana penempatan pemerintah sebesar Rp 30 triliun di bank-bank pemerintah yang tergabung di Himbara (Mandiri, BRI, BNI, dan BTN) akan mensubsidi para nasabah besar saja. Padahal jumlah tenaga kerja yang dinaungi UMKM mencapai 97 juta jiwa.

Sementara, para nasabah besar ini bila dapat duit, tidak akan mereka meningkatkan kapasitas produksi perusahaannya, mengingat daya beli masyarakat belum pulih. Yang ada para kapitalis ini akan lebih memilih menempatkan duitnya di pasar saham atau membeli surat utang pemerintah yang berbunga tinggi. Inilah yang menjelaskan mengapa IHSG terus menanjak dan nilai tukar Rupiah menguat.

Menurut seorang bankir, setiap pemerintah menerbitkan surat utang yang berbunga tinggi, sepertiga dana perbankan “lari” ke surat utang. Akibatnya pertumbuhan kredit di akhir kuartal ke III, September, minus 0,4%. Artinya, stimulus pemerintah tidak mampu meningkatkan kredit bagi masyarakat untuk menggerakkan ekonomi. Yang ada malah sebagian dana stimulus yang awalnya dari pemerintah diinvestasikan oleh para pengusaha besar kembali ke surat utang pemerintah, tapi tentu dengan bunga tinggi yang akan menambah cuan mereka. Ini subsidi bunga tambahan untuk para pengusaha besar pemegang surat utang, besarnya senilai kupon yang diberikan Kementerian Keuangan.

Ekonomi riil memang bisa dikatakan bergerak sangat lamban. Seluruh menteri di tim ekonomi harus bertanggung jawab. Beberapa hari lalu BPS mengungkap bahwa, secara tahunan, pertumbuhan sektor industri pengolahan minus di -3,4%; industri perdagangan dan reparasi kendaraan minus di -5%; industri konstruksi minus di -4,5%; industri pertambangan (dan penggalian) minus di -4,3%; industri transportasi dan pergudangan minus di -16,7%; dan industri lainnya minus di -5,9%. Yang bertumbuh positif hanya industri pertanian, kehutanan, dan perikanan 2,1%; industri informasi dan komunikasi 10,6%; dan industri kesehatan dan kegiatan sosial 15,3%.

Industri pertanian yang seharusnya dapat tumbuh lebih tinggi di era pandemi, trennya malah terus turun bila dibandingkan dengan kuartal-kuartal sebelumnya. Padahal kebutuhan pangan rakyat seharusnya stabil, ditengarai ini karena derasnya impor pangan oleh kartel pengusaha. Bila industri komunikasi tumbuh tinggi sangat wajar karena memang dalam pandemi terjadi transisi yang masif aktivitas masyarakat ke dunia digital. Untuk industri kesehatan dan kegiatan sosial pun sangat wajar bila tumbuh tinggi mengingat keduanya adalah yang prioritas utama stimulus di era pandemi.

Semua ini menjadi lengkap dengan keberadaan dua sejoli UU Cipta Kerja dan UU Minerba. Keduanya merupakan “daging wagiyu” bagi para perusahaan besar di dalam negeri, terutama yang bergerak di sektor esktraktif. Pengusaha-pengusaha besar ini mendapatkan otomatisasi perpanjangan izin penambangan dan jaminan mendapatkan tanah lebih mudah. Para pengusaha yang sama kemudian dapat mengagunkan konsesi dan tanah ini ke perbankan di dalam atau luar negeri untuk mendapat kredit jumbo hingga puluhan triliunan rupiah. Nilai saham perusahaan mereka di bursa pun kembali melesat.

Sudah mendapat “daging wagiyu”, para pengusaha juga mendapat “daging tetelan” dari UU Cipta Kerja berupa semakin murahnya biaya untuk pekerja akibat outsorcing yang tidak terbatas, kontrak yang bisa selamanya, dan turunnya nilai pesangon.

Sementara para UMKM hanya disisakan “tulang belulang” saja dari UU Cipta Kerja. Kemudahan izin pendirian usaha atau koperasi bukanlah jawaban atas masalah pokok kalangan UMKM, ketimpangan kredit jauh lebih mendesak untuk dibereskan. Sekitar 85% persen kredit perbankan selalu lari ke pengusaha besar dan BUMN yang jumlahnya hanya ribuan, sementara sisa 15% kredit harus diperebutkan oleh puluhan juta UMKM.

Tidak ada ruang hidup untuk usaha kecil dan menengah, stimulus keringanan pajak dan permodalan yang diberikan seperti tidak serius. Sementara pengusaha besar mendapatkan semua fasilitas yang mewah. Mulai dari keringanan pajak, subsidi bunga (perbankan dan surat utang), “subsidi” saham, kuota impor pangan, perpanjangan izin dan tanah untuk agunan kredit, hingga ongkos pekerja yang makin murah.

Inilah dia, akibat stimulus pemerintah yang salah sasaran dan dua sejoli UU Cipta Kerja-UU Minerba, kapitalisme di Indonesia menjadi semakin ganas.

*Analis dari Pergerakan Kedaulatan Rakyat

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ekbis

DFW Indonesia Kepada LBP: Fokus Program di Pesisir

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Mencuatnya pidana korupsi dalam perizinan ekspor benih lobster yang menjerat Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo mengindikasikan bahwa selama ini KKP hanya fokus pada regulasi benih lobster dan melupakan prioritas program strategis lainnya.

Hal tersebut diungkapkan Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, Moh Abdi Suhufan.

Sementara itu, dengan masa jabatan yang singkat, Arif meminta agar Menteri KP Ad Interim, Luhut Binsar Panjaitan agar fokus pada program yang bersentuhan langsung pada kelompok rentan di pesisir.

“Pak Luhut sebaiknya fokus dan memastikan belanja KKP terserap untuk mengatasi masalah ekonomi nelayan dan pembudidaya yang terdampak krisis, jangan terjebak pada program pencitraan yang tidak perlu,” kata Arif, Jumat (27/11).

Dia mengatakan, sebagai kementerian strategis, KKP mempunyai peran untuk memberikan perlindungan ekonomi kepada kelompok nelayan, pembudidaya dan pelaku usaha dimasa krisis seperti saat ini.
Sayangya hal tersebut gagal dijalankan secara sungguh-sungguh.

“Hal ini bisa dilihat dari rendahnya kemampuan belanja KKP dimana sampai dengan bulan Sept 2020 lalu, penyerapan anggaran hanya 50,28% dari pagu APBN sebesar Rp5,082 triliuan,” tutur Abdi.

Kondisi ini sangat ironis karena masyarakat kelautan dan perikanan sangat membutuhakn intervensi dan stimulus pemerintah untuk mempertahankan keberlanjutan kehidupan dan usaha.

Yang paling memprihatinkan adalah belanja untuk kegiatan budidaya melalui Ditjen Perikanan Budidaya hanya sebesar Rp Rp 328 miliar atau 32,24% dari pagu sebesar Rp 1,018 triliun.

“Tujuan pemerintah melakukan refokusing anggaran dengan maksud menopang ekonomi pembudidaya akhirnya gagal tercapai,” ujar Abdi.

Oleh karena itu, momentum saat ini perlu dimanfaatkan oleh KKP untuk kembali melihat prioritas pembangunan sektor kelautan dan perikanan terutama yang menyentuh kehidupan nelayan, pembudidaya dan masyarakat pesisir.

“PR KKP masih banyak seperti bagaimana upaya menciptakan lapangan kerja baru di sektor perikanan, memulihkan serapan pasar terhadap produk perikanan yang tertekan selama pandemi, mendorong BUMN Perikanan untuk mengaktifkan Sistim Logistik Ikan yang mandek serta mengimplementasikan kegiatan budidaya perikanan yang hingga saat ini belum kelihatan di lapangan” kata Abdi.

Sementara itu peneliti DFW-Indonesia, Muh Arifuddin meminta presiden Jokowi untuk mendukung langkah KPK melakukan bersih-bersih di KKP.

“Tidak hanya kasus saat ini, tapi juga bagaimana melakukan penataan ulang terhadap format kelembagan dan komposisi pejabat KKP agar mencegah perilaku koruptif,” kata Arif.

Dia berharap agar Jokowi tidak salah menempatkan orang untuk menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan pengganti Edhy Prabowo.

“Pilih figur yang bersih, mengerti masalah dan lapangan serta yang bisa bekerja cepat,” tandas Arif.

IG

 

Continue Reading

Ekbis

Turun Lagi, Logam Mulia Antam Dibanderol Rp951.000

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Harga emas produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) kembali turun menjelang akhir pekan. Logam mulia Antam diperdagangkan Rp951.000 per gram atau turun Rp2.000 perdagangan kemarin, Kamis (26/11).

Sementara itu, harga buy back atau beli kembali turun Rp3.000 menjadi Rp826.000 per gram.

Baca juga: Tak Bergerak, Emas Antam Dibanderol Rp953.000 

Berikut daftar harga emas Antam pada Jumat, 27 November 2020:

1 gram Rp 951.000

2 gram Rp 1.842.000

3 gram Rp 2.738.000

5 gram Rp 4.530.000

10 gram Rp 9.005.000

25 gram Rp 22.387.000

50 gram Rp 44.695.000

100 gram Rp 89.312.000

Continue Reading

Ekbis

KKP Hentikan Sementara Ekspor Benih Lobster

Published

on

By

Chanel9.id-Jakarta. Kementerian Kelautan dan Perikanan menerbitkan surat sementara ekspor benih lobster. Hal ini merupakan tindak lanjut atas penahanan Menteri Edhy Prabowo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penghentian sementara ekspor benih lobster ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor B.22891/DJPTPI.130/XI/2020. Surat tertanggal 26 November ini diteken Plt Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Muhammad Zaini.

Baca juga: Resmi Ditahan, Edhy Prabowo Mundur Sebagai Menteri dan Waketum Gerindra 

“Bagi perusahaan eksportir yang memiliki BBL (benih bening lobster) dan masih tersimpan di packing house per tanggal surat edaran ini ditetapkan, diberikan kesempatan untuk mengeluarkan BBL dari Negara Republik Indonesia paling lambat satu hari setelah surat edaran ini ditetapkan,” demikian tulis beleid tersebut, Kamis (26/11).

Penerbitan Surat Edaran itu dilakukan dalam rangka memperbaiki tata kelola pengelolaan benih bening lobster (BBL) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Hal ini juga mempertimbangkan proses revisi Peraturan Pemerintah tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, terhitung surat edaran ini ditetapkan.

Penerbitan surat penetapan waktu pengeluaran (SPWP) dihentikan hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC