Channel9.id.Malinau- Mendagri Tito Karnavian menargetkan pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan di kawasan perbatasan Kalimantan Utara (Kaltara) dapat dituntaskan paling lambat awal 2029. Pembangunan akan dilakukan bertahap mulai 2027 dengan memperhatikan skala prioritas.
Hal itu disampaikan Tito selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) saat memimpin Rapat Koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten Malinau, Selasa (6/10/2026). Rakor membahas kondisi infrastruktur jalan di kawasan perbatasan, termasuk akses menuju wilayah Krayan, Kabupaten Nunukan.
Tito mengatakan kondisi jalan di kawasan tersebut masih menjadi persoalan karena menghambat mobilitas masyarakat dan distribusi logistik. Bahkan, sebagian masyarakat harus mengandalkan jalur udara atau sungai yang membutuhkan waktu berhari-hari.
“Mereka harus melalui seperti Krayan, harus melalui jalan udara atau jalan sungai, sampai berhari-hari. Nah, ini buat kita juga prihatin,” ujar Tito.
Menurut Tito, persoalan tersebut sebelumnya telah beberapa kali dibahas, namun belum mendapatkan penanganan optimal. Setelah adanya koordinasi dengan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, pemerintah kembali mendorong percepatan pembangunan akses jalan di kawasan perbatasan.
Dalam Rakor, Kementerian Pekerjaan Umum menyatakan pembangunan infrastruktur tersebut dapat diselesaikan dalam kurun tiga tahun, yakni 2027-2029. Kebutuhan anggarannya diperkirakan mencapai sekitar Rp32 triliun.
“Nah, oleh karena itu Pak Menhan menelepon saya, menelepon Menteri PU, agar dikoordinasikan akses jalan ini harus bisa dituntaskan,” kata Tito.
Tito meminta Kementerian PU mematangkan konsep pembangunan dan menyusun Rencana Induk Pembangunan berdasarkan skala prioritas. Salah satu pertimbangannya adalah mendahulukan kawasan yang telah memiliki penduduk sehingga manfaat pembangunan dapat segera dirasakan masyarakat.
“Kita akan matangkan dulu konsep, tadi dari PU akan mematangkan konsep Rencana Induk Pembangunannya, dan dibelah per tahun, sesuai skala prioritas tadi, berapa anggaran tiap tahun. Setelah itu kami akan melapor kepada Bapak Presiden,” ujarnya.
Tito menilai pembangunan infrastruktur perbatasan tidak hanya penting untuk membuka konektivitas dan mendorong pemerataan pembangunan. Infrastruktur juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kehadiran negara di wilayah terluar.
Untuk memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai target, Tito mendorong adanya rapat koordinasi secara rutin yang melibatkan kementerian dan lembaga terkait. Forum tersebut nantinya dapat digunakan untuk memantau progres pembangunan sekaligus menyelesaikan berbagai kendala di lapangan.
Baca juga: Percepat Program Perumahan Swadaya, Kemendagri dan Kemen-PKP Perkuat Sinergi di Daerah
