Channel9.id, Jakarta – Lonjakan harga minyak mentah dunia akibat gejolak geopolitik di Selat Hormuz berpotensi membengkakkan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ratusan triliun rupiah. Pemerintah mencatat, setiap kenaikan harga minyak mentah sebesar US$1 per barel berpotensi menambah beban kas negara sekitar Rp6 triliun.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, mengungkapkan bahwa angka tersebut merupakan dampak bersih (net impact) yang sudah memperhitungkan tambahan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor minyak dan gas bumi.
Ia menjelaskan, asumsi Indonesian Crude Price (ICP) dalam APBN saat ini ditetapkan pada level US$70 per barel. Jika harga minyak dunia melonjak dan bertahan di atas US$100 per barel, terdapat selisih sekitar US$30 dari kalkulasi awal pemerintah.
“Nah, setiap selisih US$1 per barel itu negara harus mengeluarkan tambahan di APBN kira-kira sekitar Rp6 koma sekian triliun. Jadi kalau harganya naik di atas US$100, katakanlah US$100-an, berarti selisihnya US$30. Tinggal dikalikan US$30 dengan Rp6 triliun,” ujar Susiwijono dalam acara BIG Downstream Insights 2026 di Jakarta, Selasa (6/10/2026).
Dengan skenario tersebut, potensi beban tambahan yang harus ditanggung APBN untuk mengamankan alokasi subsidi dan kompensasi energi dapat menembus angka Rp180 triliun.
Ancaman ini kian nyata seiring pergerakan harga minyak global yang masih bergejolak. Kontrak berjangka minyak mentah jenis Brent tercatat berada di level US$100,28 per barel, sementara jenis West Texas Intermediate (WTI) berada di kisaran US$89,33 per barel.
Susiwijono menegaskan, besarnya tekanan terhadap APBN ini tidak lepas dari status Indonesia yang masih menjadi pengimpor netto (net importer) minyak. Saat ini, tingkat konsumsi BBM nasional mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sedangkan kemampuan produksi atau lifting minyak dalam negeri baru berkisar 580.000 hingga 600.000 barel per hari.
“Berarti masih ada selisih lebih dari 1 juta barel yang harus kita impor untuk BBM, khususnya Pertalite dan sejenisnya yang pasokan subsidinya sangat besar,” tambahnya.
Selain masalah selisih harga, risiko fiskal makin membayangi lantaran sekitar 19% hingga 20% dari total kebutuhan minyak mentah Indonesia diimpor langsung dari kawasan Timur Tengah. Gangguan jalur pelayaran di Selat Hormuz dipastikan bakal berdampak langsung pada biaya pengapalan dan lonjakan nilai impor BBM nasional.
