Channel9.id, Malinau – Kondisi prihatin warga di kawasan perbatasan Kalimantan Utara (Kaltara) khususnya Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukanyang harus menembus rute udara atau jalur sungai berhari-hari akibat kerusakan jalan parah, akhirnya mendapat angin segar dari pemerintah pusat. Akses transportasi yang terisolasi dan mahalnya biaya logistik di benteng terluar NKRI tersebut menjadi fokus utama dalam perbaikan infrastruktur nasional.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Muhammad Tito Karnavian, menegaskan bahwa lambatnya distribusi pasokan akibat minimnya konektivitas darat memicu keprihatinan serius. Hal itu disampaikan Tito usai memimpin Rapat Koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten Malinau di Kantor Bupati Malinau, Selasa (6/10/2026).
“Mereka harus melalui seperti Krayan, harus melalui jalan udara atau jalan sungai, sampai berhari-hari. Nah, ini buat kita juga prihatin,” ujar Tito.
Guna mengakhiri keprihatinan masyarakat perbatasan tersebut, Mendagri berkoordinasi intensif dengan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin serta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mematangkan Rencana Induk Pembangunan Jalan Perbatasan. Berdasarkan kalkulasi awal Kementerian PU, proyek penuntasan jalan sepanjang perbatasan Kaltara ini membutuhkan anggaran sekitar Rp32 triliun.
Sesuai masukan dari Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang dan Bupati Malinau Wempi Wellem Mawa, alokasi anggaran dan tahapan pengerjaan akan diprioritaskan pada jalur darat yang menghubungkan permukiman warga. Langkah ini diambil agar dampak pembangunan bisa langsung membebaskan warga setempat dari belenggu keterisolasian.
Proyek pembenahan akses darat ini dijadwalkan mulai bergulir pada 2027 dan ditargetkan rampung paling lambat awal 2029. Hasil pematangan konsep serta pembagian skala prioritas tahunan nantinya akan dilaporkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto guna memastikan keberlanjutan pemantauannya.
