Channel9.id – Jakarta. Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara memperkirakan belanja negara mencapai sekitar Rp1.300 triliun pada kuartal IV 2026, meningkat dari Rp1.200 triliun pada periode yang sama tahun lalu. Ia mengatakan belanja tersebut diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat perlindungan sosial di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Ia menegaskan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan tetap digunakan untuk membiayai program-program prioritas. Namun, pelaksanaan belanja negara juga harus memperhatikan efisiensi dan ketepatan sasaran.
“Dengan belanja pemerintah yang lebih tinggi berarti dorongan dari belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi juga akan ada efek positif. Ini yang kita cari sehingga APBN itu tidak hanya menumbuhkan ekonomi, tetapi juga melindungi masyarakat yang dilaksanakan dengan cara yang efisien sehingga tetap kredibel,” kata Suahasil kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, yang diikuti Channel9.id melalui YouTube, Selasa (20/10/2026).
Menurut Suahasil, kondisi ekonomi Indonesia masih relatif kuat meskipun menghadapi risiko dari luar negeri. Pertumbuhan ekonomi pada semester I 2026 tercatat sebesar 5,5 persen, sedangkan inflasi pada September mencapai 3,28 persen secara tahunan.
Ia menilai perkembangan ekonomi global tetap perlu diwaspadai karena sejumlah negara besar menghadapi tekanan inflasi dan ketidakpastian. Di Amerika Serikat, inflasi pada September 2026 mencapai 3,7 persen secara tahunan, naik dari 3,4 persen pada bulan sebelumnya. Sementara itu, perekonomian Eropa juga menghadapi gejolak.
“Kami melaporkan kepada Bapak Presiden kondisi ekonomi makro masih sangat resilient, kondisi transaksi di masyarakat juga masih sangat resilient. Jadi, kita akan terus menjaga stabilitas ke depan dan tetap mendorong pertumbuhan,” ujar Suahasil.
Kemenkeu juga mengarahkan belanja pada kuartal IV untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat dan melanjutkan perlindungan sosial, termasuk program bantuan pangan. Belanja tersebut diharapkan dapat menopang pertumbuhan sekaligus membantu masyarakat menghadapi dampak gejolak eksternal.
Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti mengatakan kondisi perekonomian domestik masih stabil. Hal tersebut salah satunya tercermin dari inflasi inti September 2026 yang tercatat sebesar 2,84 persen secara tahunan.
Inflasi inti mengukur perubahan harga barang dan jasa di luar komponen pangan bergejolak serta harga yang diatur pemerintah. Indikator ini dapat digunakan untuk melihat tekanan permintaan domestik.
Namun, Destry mengingatkan inflasi tinggi di luar negeri dan kebijakan suku bunga acuan bank sentral global yang bertahan pada level tinggi dalam waktu lebih lama atau higher for longer dapat menekan stabilitas rupiah.
Untuk mengantisipasi risiko tersebut, BI akan melanjutkan langkah stabilisasi di pasar keuangan melalui sejumlah instrumen, termasuk intervensi di pasar valuta asing dan insentif biaya lindung nilai (hedging).
“Intinya, Bank Indonesia akan selalu tetap berjaga di pasar. Kami diminta juga oleh Bapak Presiden untuk terus melihat dan mengupayakan kebijakan-kebijakan yang kami miliki, apakah itu bentuknya intervensi di spot, DNDF dan NDF ataupun juga dalam bentuk insentif biaya hedging,” tegasnya.
HT
