Channel9.id, Jakarta – Pemerintah melalui Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera tancap gas mempercepat pemulihan ruang hidup masyarakat terdampak. Fokus utama kini diarahkan pada pembangunan puluhan ribu Hunian Tetap (Huntap) serta kebangkitan ekonomi sektor kelautan dan perikanan.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa koordinasi erat antara pemerintah pusat dan daerah (Pemda) menjadi kunci utama, terutama karena alokasi waktu tahun anggaran 2026 yang kian terbatas.
“Pemerintah pusat maupun daerah tidak pernah berhenti. Kita terus melakukan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera. Kita tidak menyerah, kita terus bekerja untuk kepentingan rakyat,” tegas Tito saat memimpin rapat koordinasi pemulihan bencana di Kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (21/10/2026).
Bangun 26.036 Unit Huntap Terpusat
Salah satu fokus krusial yang tengah dikejar adalah penyediaan tempat tinggal aman bagi warga yang kehilangan rumah maupun lahannya akibat tersapu bencana.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menargetkan pembangunan sebanyak 26.036 unit Huntap relokasi terpusat sepanjang periode 2026-2027 di tiga provinsi terdampak:
-
Aceh: 21.228 unit
-
Sumatera Utara: 3.707 unit
-
Sumatera Barat: 1.101 unit
Tito menjelaskan, skema Huntap kompleks ini diperuntukkan bagi warga yang pemukimannya masuk dalam ‘zona merah’ atau lahannya sudah musnah tergerus bencana. Guna mengejar target tersebut, ia mendesak Pemda setempat untuk segera merampungkan pembebasan dan penyediaan lahan.
“Terutama yang rumah dan tanahnya sudah habis atau berada di daerah merah, satu kampung hilang, otomatis dibangunkan lagi kompleks pemukiman baru oleh Kementerian PKP. Kunci utamanya ada di penyelesaian lahan oleh Pemda,” ujar Tito.
Suntikan Bantuan untuk Nelayan dan Petambak
Di sisi pemulihan ekonomi warga pesisir, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono membeberkan serangkaian program intervensi langsung yang mulai direalisasikan pada 2026.
KKP menyalurkan bantuan komprehensif mencakup perbaikan tambak, kolam, dan keramba; pembenahan infrastruktur pelabuhan perikanan; penyaluran ekskavator; hingga pembagian armada kapal penangkap ikan, mesin, alat tangkap, serta cool box untuk menjaga kualitas hasil tangkapan nelayan.
Meski percepatan terus dipacu, Tito tidak memungkiri adanya tantangan berat di lapangan. Cakupan area bencana yang sangat luas—meliputi 53 kabupaten/kota di tiga provinsi—serta ancaman bencana hidro-meteorologi susulan seperti banjir dan tanah longsor kerap merusak kembali infrastruktur yang baru diperbaiki.
“Kita terus bekerja, tetapi faktor alam begitu dinamis dan tidak bisa kita lawan. Namun, tantangan ini tidak menyurutkan komitmen pemerintah untuk memastikan masyarakat terdampak kembali bangkit,” pungkasnya.
