Channel9.id-Jakarta. Mendagri Tito Karnavian yang juga Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, meminta percepatan normalisasi sungai-sungai terdampak sedimentasi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat untuk mengantisipasi banjir susulan. Meski pemulihan pascabencana terus berjalan, tingginya curah hujan masih menjadi tantangan di wilayah tersebut.
Menurut Tito, sedimentasi menyebabkan kapasitas tampung dan aliran sungai berkurang sehingga meningkatkan risiko luapan ketika hujan deras. Dari 137 sungai yang menjadi sasaran normalisasi di tiga provinsi tersebut, penanganannya perlu dipercepat agar banjir tidak terus menghambat pemulihan.
“Begitu sedimennya tinggi, ada curah hujan tinggi, dia meluber menjadi banjir. Artinya ada terus susulan-susulan [bencana] dan kita sedang bekerja [menangani itu],” kata Tito, kepada awak media usai rapat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (26/10/2026).
Ia meminta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat penanganan sungai terdampak sedimentasi. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah kerusakan berulang pada infrastruktur yang telah diperbaiki sekaligus mendukung kelancaran rehabilitasi dan rekonstruksi.
Tito menyebut banjir susulan telah terjadi di sejumlah wilayah, antara lain Kota Padang, Solok, Tapanuli Tengah, Aceh Tenggara, Pidie Jaya, dan Aceh Tamiang. Beberapa ruas jalan dan jembatan yang sebelumnya kembali fungsional juga mengalami kerusakan akibat bencana susulan.
Meski demikian, pemulihan pascabencana yang melanda Sumatera pada November 2025 terus menunjukkan kemajuan. Berdasarkan data Satgas PRR per 26 Oktober 2026, bencana tersebut berdampak pada 53 kabupaten/kota, 498 kecamatan, dan 4.533 desa/kelurahan.
Jumlah pengungsi yang sebelumnya mencapai lebih dari 2 juta jiwa kini telah kembali ke rumah atau tempat tinggal lainnya. Tidak ada lagi pengungsi yang tinggal di tenda.
Dari sisi infrastruktur, jalan dan jembatan terdampak secara umum telah kembali berfungsi. Perbaikan dilakukan melalui kerja bersama Kementerian PU, TNI, Polri, dan berbagai pihak terkait, meski sejumlah jembatan daerah masih membutuhkan penanganan lanjutan.
Pemulihan juga mencakup layanan pemerintahan, komunikasi, dan kesehatan. Aktivitas pemerintahan di Aceh Tamiang yang sempat terganggu akibat timbunan lumpur kini kembali berjalan. Layanan komunikasi seluler telah pulih, sedangkan sebagian besar fasilitas kesehatan juga kembali beroperasi. Namun, enam puskesmas pembantu di Sumatera Utara masih memerlukan penanganan lebih lanjut.
Pemerintah merencanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana selama tiga tahun, yakni 2026 hingga 2028, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Program tersebut melibatkan 33 kementerian/lembaga dengan rencana induk yang mencakup 11.520 kegiatan.
Tito menegaskan koordinasi pemerintah pusat dan daerah perlu terus diperkuat agar pemulihan berjalan sesuai rencana. Percepatan normalisasi sungai menjadi salah satu langkah penting agar masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan aman dan hasil pembangunan yang telah dicapai tidak kembali rusak akibat banjir susulan.
Baca juga: Satgas PRR Salurkan Tali Asih untuk Kebutuhan Pokok Warga Terdampak Banjir di Pidie Jaya
