Channel9.id-Jakarta. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mewacanakan perampingan pelajaran sejarah di SMA, bahkan menghapuskannya di SMK. Para guru sejarah menilai langkah Kemendikbud tersebut hanya menonjolkan sisi praktis dari pendidikan.

Guru Sejarah SMKN  58 Jakarta Risti Sere Utami mengungkapkan, hal tersebut akan berakibat buruk lantaran generasi mendatang akan pintar secara intelektual, kaya ekonomi namun kehilangan rasa kemanusiaannya.

“Sejarah mendorong kita semua memiliki sense of humanity. Kalo emang tujuan pendidikan di Indonesia cuma mempersiapkan siswa buat kerja. Ya enggak usah ada muatan wajib dan muatan lokal. Isi aja sama pelajaran-pelajaran sesuai kebutuhan kerja,” tegasnya, Sabtu (19/09).

Padahal, kata Sere, penting belajar sejarah untuk generasi muda agar paham asal usul bangsa mereka.

“Mereka harus tahu apa yg bikin Indonesia jadi seperti sekarang. Bentuk karakter mereka dan bangun kritisisme mereka soal apa yang terjadi sekarang. Itu semua bisa dianalisis dari pelajaran-pelajaran masa lalu bangsa Indonesia,” ujarnya.

Menurut Sere, realitas pelajaran Sejarah khususnya di SMK sendiri cukup mengkhawatirkan. Bahkan terkesan keberadaannya hanya formalitas saja.

“Realita sekarang pelajaran sejarah saja cuma didapet di kls X dengan jam yang padet banget yang harusnya diajarin di 3 jenjang, tp diajarin di 1 jenjang dengn materi yg sama. Kalo beneran dihapuskan ya mungkin emang mapel yg memberi bekal karakter di sekolah itu dianggap kurang relevan,” pungkas Sere.

Baca juga: Hilmar Farid: Sejarah Harus Tetap Dipertahankan sebagai Pelajaran Wajib di Sekolah

Patut diketahui, selain sejarah, pelajaran lain yang terkena imbas penyederhanaan antara lain pelajaran agama dan budi pekerti yang disederhanakan menjadi kelompok agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada program pendidikan karakter yang justru dibuat mata pelajaran tersendiri.

Di samping itu, terdapat penambahan mata pelajaran baru seperti pengalaman dunia kerja untuk SMA, mata pelajaran vokasional, dan kewirausahaan.

Sementara, Koordinator Serikat Guru Rawamangun (SGR) Haris Malikus Mustajab mengungkapkan ada kekeliruan mendasar dari penyusunan kurikulum yang menyisihkan peran pelajaran sejarah. Menurutnya, Kemdikbud malah meninggalkan filosofi mendasar terkait pendidikan sebagaimana Ki Hadjar Dewantara pernah kemukakan.

“Salah satunya konsep soal koeksistensi, di mana siswa harus menyadari kehidupan bersama dari lingkup terkecil, hingga lingkup hidup yang lebih besar, di sana letak peran ilmu sosial seperti sejarah,” ungkap Haris, pengajar SMA Sumbangsih Jakarta.

Sementara itu, pihak Kemdikbud mengakui  masih menggodok rencana perampingan kurikulum tersebut. Sebagaimana diungkapkan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kemdikbud Totok Suprayitno, bahwa penyederhanaan kurikulum masih dalam tahapan awal serta membutuhkan waktu yang panjang.

“Rencana penyederhanaan kurikulum masih berada dalam tahap kajian akademis,” kata Totok seperti dikutip dari siaran pers resmi Kemdikbud, Jumat (19/9).

IG

Channel9.id-Jakarta. Partisipasi perempuan Provinsi Sulawesi Utara atau Minahasa dalam kehidupan sosial dan politik, khususnya Pilkada 2020 memang luar biasa jika ditilik rasio. Kendati begitu, pakar gender Kemerlin Ondangn mengungkapkan masih banyak pertanyaan-pertanyaan substansif apakah mereka peduli dengan kebutuhan dan kepentingan perempuan. Baik kebutuhan praktis jangka pendek maupun ke bawah.

“Kalau saya lihat itu belum seperti yang diharapkan. Mereka-mereka yang kemudian menjabat lebih dari satu periode menjadi kepala daerah walau dia perempuan belum ada jaminan isu-isu perempuan diperhatikan. Tantangan yang paling besar itu,” ujar Kemerlin dalam webinar bertajuk ‘Perempuan dalam Panggung Pilkada 2020’ pada Sabtu (19/09).

Dia mencontohkan, hal itu bisa terlihat dalam baliho-baliho atau iklan-iklan kampanye yang hanya berisi jargon semata. Tidak tergambar visi-misi secara jelas.

“Hanya ada satu pasangan yang menyentil kesehatan reproduktif perempuan. Selain itu tidak ada. Apalagi mengatakan soal kebutuhan dan kepentingan perempuan. Itu menjadi tantangan besar,” ujar Kemerlin menyesalkan.

Baca juga: Mendagri: Jangan Ada Lagi Pengumpulan Massa di Tahapan Pilkada Berikutnya 

Pengajar di Fakultas Teologi UKIT itu mengatakan, sebenarnya dalam konteks Minahasa kaum perempuan tidak perlu berjuang keras untuk meyakinkan para pemilih bahwa dia juga kapabel untuk memimpin daerahnya.

“(Pilkada 2020) Ada pasangan gubernur dan wakil gubernur sebanyak tiga pasangan calon, dua diantaranya perempuan. Tapi ini belum menggambarkan faktor sosial kultural disitu karena keputusan-keputusan pasangan tersebut dipilih tentu lebih pada hitung-hitungan politik,” ujarnya.

Hal itu, menurut dia, tidak terlepas dari posisi perempuan dalam kebudayaan etnis Minahasa sendiri.

“Jika dilihat lebih lanjut bahwa posisi perempuan setara dengan laki-laki. Itu bisa dilihat dalam mitologi, asal-usul dimana 3 tokoh dalam asal-usul bahwa ada Karema. Dia adalah seorang pemipin agama,” imbuhnya.

Dia juga mencontohkan, jika kaum perempuan di Minahasa juga terbiasa mengurusi jabatan-jabatan publik, termasuk bidang agama. Fenomena di Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) misalnya, memiliki 1.548 pendeta perempuan atau 70,24 persen dari total pendeta.

“Dalam konteks Minahasa, perempuan dan laki-laki itu setara,” ucapnya.

Kemerlin mengatakan jika dibandingkan di suku-suku lain perempuan sangat tidak mudah. Dia mencontohkan, Megawati misalnya, ketika mencalonkan presiden pertama kali, dia mendapat reaksi yang keras, termasuk dari kelompok religio kultural.

“Tidak mudah untuk dipercaya perempuan memimpin. Tapi, dalam konteks di Indonesia, Sulut paling tinggi. Dalam hal ini modal sosiokultural adalah faktor signifkan,” kata dia.

Diketahui, di Sulawesi Utara  sendiri keterlibatan perempuan yang paling tinggi angkanya adalah di Tomohon sekitar 40 persen. Kedua, kota Manado, 37,14 persen. Dari  15 Kabupaten/kota yang ada.

Jika dilihat lebih agak rinci lagi keterwakilan DPRI RI, perempuan ada 16 persen dari total yang ada, DPRD Provinsi 33 persen, melampaui kuto 30 persen. Sedang di DPRD Kabupaten/kota ada 26 persen.

Sementara, data keseluruhan Pilkada 2020 se-Indonesia sendiri meliputi: Pemilihan Gubernur: 5 orang perempuan dan 45 laki-laki, Pemilihan Bupati: 127 perempuan dan 1107 laki-laki, Pemilihan  Walikota: 25 perempuan dan 177 laki-laki, sehingga totalnya 157 perempuan (10,6 persen)dan 1329 laki-laki (89, 4 persen).

IG

Channel9.id-Jakarta. Ekonom senior Rizal Ramli menyindir hasil survei dan riset yang dilakukan LSI besutan Denny JA. Dalam surveinya, LSI menyebut jika pandemi virus corona di Indonesia bakal teratasi pada Juni 2020.

Rizal menilai hasil survei yang meleset tersebut membodohi rakyat. Ia pun mengkritik hasil riset LSI.

“Prediksi yang melesetnya sangat akurat seperti survey2 yang kerap membohongi dan membodohi rakyat dan menina-bobokan pejabat. Wabah survey,, How low can you go?,” kata Rizal dalam akun Twitter-nya.

“Yang bayar surveyor dan minta hasil bagus, percaya dari hasil ‘crooked survey’ itu dan menggunakannya sebagai alat propaganda kepada rakyat. Harus ada etika dan UU yang mengatur survei dan pollster. Kalau ndak, bisa jadi promotor of ‘public lies’,” tulis Rizal.

Baca juga: Rizal Ramli: Di Negara Lain, Tidak Ada yang Berani Bakar Kantor Kejagung

Sebelumnya, pada April lalu, LSI Denny JA merilis survei bahwa pandemi Covid-19 di Indonesia akan teratasi pada Juni 2020, asalkan tetap mematuhi protokol pencegahan COVID-19.

LSI melakukan riset dengan mengolah data dari berbagai sumber terkait tren kasus COVID-19 di sejumlah negara, termasuk Indonesia.

Saat itu Denny JA mengatakan, timnya melakukan riset dengan menggunakan beberapa sumber data yang berasal dari Worldometer dan Singapore University of Technology and Design yang terus memperbaharui perkembangan data kasus corona.