Usulan tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2026). Dalam forum tersebut, Tito sekaligus memaparkan realisasi kinerja Kemendagri hingga pertengahan September 2026.
Hingga 14 September 2026, Kemendagri telah merealisasikan anggaran sebesar Rp4,36 triliun. Angka tersebut setara dengan 63,54 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp6,86 triliun.
Di luar agenda perencanaan anggaran 2027, Kemendagri juga mencatat sejumlah pelaksanaan program sepanjang tahun ini. Penanganan dampak bencana menjadi salah satu fokus, terutama melalui percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di sejumlah wilayah Sumatera.
Tito menyebut evaluasi dan pemantauan lapangan terus dilakukan untuk memastikan tahapan pemulihan berjalan sesuai rencana hingga 2028.
Upaya serupa dilakukan di Nusa Tenggara Timur (NTT), khususnya untuk membantu warga yang kehilangan atau mengalami kerusakan dokumen kependudukan akibat bencana. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) menggelar pelayanan langsung di lokasi terdampak.
Untuk wilayah Sumatera, layanan penerbitan dokumen kependudukan pengganti telah mencapai sekitar 59 ribu layanan. Sementara itu, warga terdampak gempa di NTT telah menerima 11.225 layanan.
“Penerbitan dokumen kependudukan pengganti bagi masyarakat terdampak baik bencana Sumatera lebih kurang 59 ribu lebih layanan dilakukan, dan gempa di NTT kepada warga terdampak 11.225 layanan,” kata Tito dalam keterangan tertulis, Rabu (16/9/2026).
Kemendagri juga menjalankan fungsi pemantauan terhadap kondisi ekonomi daerah. Salah satu indikator yang menjadi perhatian adalah inflasi. Hingga Agustus 2026, pemerintah mencatat inflasi masih berada dalam rentang sasaran yang telah ditetapkan.
Selain itu, Kemendagri dipersiapkan untuk mendukung pelaksanaan sejumlah program prioritas nasional, di antaranya Program 3 Juta Rumah, pengolahan sampah menjadi energi listrik, serta Koperasi Desa Merah Putih.
Dalam rapat tersebut, Tito juga menyampaikan perkembangan kinerja Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), lembaga yang turut dipimpinnya. Hingga periode pelaporan, realisasi anggaran BNPP mencapai Rp266,6 miliar atau 69,41 persen dari pagu.
Anggaran tersebut antara lain diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat di kawasan perbatasan serta percepatan pemenuhan gizi di Pos Lintas Batas Negara (PLBN).
Rapat kerja Komisi II DPR RI bersama Kemendagri tersebut turut dihadiri sejumlah lembaga dan kementerian terkait, termasuk Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Kementerian ATR/BPN, KPU, Bawaslu, dan DKPP.
