Connect with us

Nasional

ASN Jadi Timses Paslon, Pjs Gubernur Kepri: Hari Ini Juga Harus Mundur

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Pjs Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Bahtiar Baharudin menegaskan, aparatur sipil negara (ASN) harus netral dalam pilkada 2020. Bahtiar mengingatkan, tidak hanya PNS, namun seluruh karyawan yang bekerja dan digaji oleh Pemprov Kepri juga harus netral.

Hal tersebut disampaikannya saat Apel Bersama tentang Ikrar Netralitas ASN pada Pilkada Serentak Tahun 2020 di Lapangan Kantor Gubernur Kepulauan Riau Dompak, Tanjungpinang, Senin (19/10).

“Jadi seluruhnya ASN di Kepulauan Riau termasuk non-ASN yang bekerja dan digaji oleh APBD Pemprov Kepri seluruhnya wajib menjalankan netralitas dalam pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020. Kalau mau jadi tim sukses paslon, hari ini juga harus mundur dan saya tanda tangani surat permohonannya,” ujar Bahtiar.

Baca juga: Pjs Gubernur Kepri Siap Terima Tamu dari Singapura dan Dunia

Meski demikian, Dirjen Polpun Kemendagri itu juga tidak melarang jika ada ASN ada yang mau menjadi tim sukses paslon. Menurutnya, hal itu merupakan hak warga untuk terlibat dalam demokrasi. Namun, Bahtiar menegaskan, yang bersangkutan terlebih dahulu harus menggundurkan diri dari ASN.

Lebih lanjut Bahtiar mengatakan, ASN harus melayani semua masyarakat dengan baik. Dan itu hanya bisa jika ASN bersikap netral.

“Ini bukan kantor pribadi atau kantor saya, tapi ini kantor negara punya. Jadi kantor ini dibangun bukan uang pribadi, termasuk yang bapak ibu terima setiap bulan, kasih makan keluarga sama seperti saya, itu juga uang negara,” tandasnya.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Rektor UKI Ajak Warga ke TPS dengan Protokol Kesehatan Demi Pilkada Sehat

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., M.B.A. mengajak seluruh warga yang memiliki hak pilih di Pilkada Serentak 2020 untuk datang ke TPS dengan protokol kesehatan yang ketat untuk mewujudkan Pilkada yang sehat dan aman Covid-19.

“Pilkada 2020 menjadi bagian dari proses demokrasi di negara kita yang harus ditegakkan. Pilkada harus dilakukan dengan bijak dan didukung warga negaranya. Namun pilkada harus tetap dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat,” ungkap Rektor UKI Dr. Dhaniswara saat dihubungi, Jumat (4/12/2020).

Pilkada Serentak tahun 2020 akan berlangsung sukses dengan menjamin kesehatan seluruh masyarakat yang menjadi pemilih dan juga para petugas di TPS. Dhaniswara mengapresiasi sejumlah inovasi seperti kampanye digital dan tahapan lain yang dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat dalam Pilkada, sehingga bisa mencegah penyebaran Covid-19.

Baca juga: Dirjen Otda: Tunjukkan Semangat Demokrasi dalam Pilkada 2020 

“Pandemi Covid-19 membuat masyarakat beradaptasi menggunakan teknologi digital untuk bekerja dan belajar dari rumah. Begitu pun yang berkaitan dengan agenda nasional seperti Pilkada tentu saja Pemerintah bersama DPR dan Penyelenggara Pemilu telah merumuskan regulasi yang beradaptasi dengan kebiasaan baru,” paparnya.

Dhaniswara mencontohkan, di kampusnya, tenaga pendidik UKI melakukan kegiatan pengajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, yaitu dengan menggunakan software Microsoft 365.

“Teknologi Informasi dan komunikasi memberikan kontribusi penting bagi dunia pendidikan yaitu untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas model pembelajaran berbasis teknologi aplikatif,” tambahnya.

Prodi Ilmu Politik Fisipol UKI juga turut mengadakan kegiatan webinar seputar partisipasi masyarakat pada Pilkada Serentak 2020.

“Karena itu, saya mewakili civitas UKI mendukung penuh gelaran Pilkada serentak agar sirkulasi kepemimpinan di daerah tidak mandek, sehingga di tengah krisis karena pandemi seperti saat ini, daerah bisa segera berbenah untuk bangkit menangani Covid-19 lebih baik lagi dan juga dampak sosial ekonominya,” ujarnya.

Dhaniswara juga berharap Kepala Daerah yang terpilih nanti selain fokus menangani Covid-19 dan memulihkan perekonomian juga tidak mengesampingkan pembangunan sumber daya manusia yaitu dengan memajukan pendidikan di daerahnya.

“Selain fokus menangani Covid-19 dan dampak sosial ekonominya, kepala daerah harus berkomitmen untuk mendukung inovasi dan pengembangan SDM terutama di dunia riset penelitian. Mengingat di masa pandemi dan era disrupsi seperti saat ini, dibutuhkan terobosan dan inovasi terutama di bidang kesehatan juga teknologi informasi,” pungkasnya.

Continue Reading

Nasional

Skema Gaji PNS Berubah, Gaji Tinggi Bagi yang Berkriteria Khusus

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengatakan pemerintah akan mengubah skema gaji bagi pegawai negeri sipil (PNS). Perubahan ini akan merujuk pada amanat Pasal 79 dan 80 Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

Deputi bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Rini Widyantini menyatakan pemerintah akan memberikan gaji tinggi kepada PNS berkarakteristik khusus.

Kriteria khusus yang dimaksud adalah ASN berisiko tinggi dan ASN dalam lingkungan dan situasi strategis yang kemungkinan terpapar risiko dalam bidang kerjanya. “Tak hanya itu, ASN yang melaksanakan tugas di wilayah 3T juga diberikan insentif tambahan,” kata dia, lewat keterangan tertulisnya, Sabtu (5/12).

Baca juga: Pemerintah Rombak Skema Penggajian PNS, Begini Penjelasan BKN

Sementara, Plt Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama BKN Paryono mengatakan formula gaji PNS yang baru akan ditentukan berdasarkan beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan.

Ia mengatakan, perubahan sistem penggajian yang semula berbasis pangkat, golongan ruang, dan masa kerja menjadi sistem berbasis pada harga jabatan didasarkan pada nilai jabatan. Sementara, nilai jabatan diperoleh dari hasil evaluasi jabatan yang menghasilkan kelas jabatan atau tingkatan jabatan (pangkat).

Nanti, implementasi perubahan skema gaji akan dilakukan secara bertahap. Selain itu, pemerintah juga akan melihat kondisi keuangan negara dalam menerapkan penghasilan PNS.

Merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Peraturan Gaji PNS, besaran gaji pokok PNS berbeda-beda. Hal ini disesuaikan dengan golongan jabatan dan lama masa kerja atau masa kerja golongan (MKG).

Untuk gaji PNS, saat ini terbagi menjadi empat golongan yakni I, II, III dan IV. Sementara, MKG dihitung menyesuaikan masa kerja dari terendah hingga tertinggi yakni 0-33 tahun.

Berikut rinciannya:

Golongan I: Rp1.560.000 sampai Rp2.686.500

Golongan II: Rp2.022.000 sampai Rp3.820.000

Golongan III: Rp2.579.400 sampai Rp4.797.000

Golongan IV: Rp3.044.300 sampai Rp5.901.200

IG

 

Continue Reading

Nasional

Sekjen Kemenag Paparkan Anggaran 2021 di Hadapan Wakil Rektor II PTKIN Se-Indonesia

Published

on

By

Channel9.id – Batusangkar. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Prof. Dr. Nizar Ali, M.Ag memaparkan anggaran Kemenag tahun 2021 pada Focus Group Discussion Wakil Rektor/Wakil Ketua II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan se-Indonesia di Batusangkar 2-5 Desember 2020.

Nizar memaparkan pagu alokasi anggaran Kementerian Agama Tahun Anggaran 2021 berjumlah Rp. 66.961.386.828.000 yang dialokasikan dalam dua fungsi yaitu fungsi agama sebesar Rp. 11.075.918.924.000 (16,54%) dan fungsi pendidikan sebesar Rp. 55.885.467.898.000 (83,46 %).

Guru Besar UIN Sunan Kalijaga menegaskan anggaran sebesar itu akan digunakan untuk lima program strategis yaitu dukungan manajemen, kerukunan umat dan layanan kehidupan beragama, pendidikan tinggi, kualitas pengajaran dan pembelajaran, pendidikan usia dini dan wajib belajar 12 tauhun.

“Anggaran untuk pengembangan pendidikan tinggi mencapai Rp. 6.987.656.465,-yang tersebar di unit eselon I termasuk yang dialokasikan pada 58 PTKIN se-Indonesia,” kata Mantan Direktur Diktis ini.

Dihadapan WR/WK II, Nizar menegaskan kebijakan anggaran diarahkan untuk mendukung terciptanya SDM aparatur yang berinetegritas dan berkinerja tinggi, penguatan bantuan social (melakukan perluasan target KIP Kuliah), dukungan belanja modal, pinjaman belanja barang dan melanjutkan efisensi (pengendalian perjadin, rapat-rapat, honor dan rapat dalam kantor).

Terkait dengan anggaran Ditjen Pendidikan Islam, Nizar meminta kepada WR/WK II untuk menjalankannya dengan baik. Total anggaran Ditjen Pendidikan Islam Rp. 52.523.995.366.000.

“Saat ini kita masih tergantung pada anggaran yang bersumber dari rupiah murni (RM) Rp. 59.158.740.103.000 (88,35%) dan non rupiah murni Rp. 7.802.646.719.000 (11,65%) masih perlu digali terus untuk membiayai hajat Pendidikan kita,” terang Nizar.

Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) Ditjen Pendidikan Islam Prof. Dr. Suyitno, M.Ag mengatakan PTKI diharapkan untuk membuka double degree, baik itu dalam PTKI sendiri maupun bekerjasama dengan perguruan tinggi yang lain.

Suyitno mencontohkan mahasiswa PAI yang ingin mendalami kajian Al-Qur’an bisa mengambil keahlian di Program Studi IAT, sehingga mendapatkan dua kesarjanaan. Pun dalam ilmu-ilmu lainnya pada PTKIN.

“Posisi WR/WK II sangat penting karenanya menyangkut perencanaan sekaligus keuangan dan itu akan menentukan cetak biru pengembangan PTKIN,” tegas Suyitno yang didampingi Kasubdit Sarpras dan Kemahasiswaan Ruchman Basori.

Rektor IAIN Batusangkar Marjoni Imamora mengatakan kampusnya sedang banyak berbenah terutama untuk membangun sejumlah sarana dan prasarana, peningkatan akreditasi, dan penguatan akademik dan kelembagaan.

“Kehadiran bapak dan Ibu WR/WK II menambah motivasi kami untuk terus menuju yang lebih baik,” katanya.

Sementara itu, Sahiron Syamsuddin Ketua Forum WR/WK II PTKIN se-Indonesia mengatakan salah satu agenda penting pertemuan ini adalah memfinalkan usulan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang harus segera ditetapkan dengan KMA. Selain itu soal tata Kelola perencanaan dan keuangan PTKIN.

Nampak hadir dalam kegiatan Focus Grup Discussion, Dr. Ridwal Trisoni, M.Pd Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan, Dr. Eficandra, S.Ag, M.Ag Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Dr. Sirajul Munir, M.Pd Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama dan Kepala Biro AUAK Drs. H. Yasrizal, M.A dan sejumlah Pengurus Forum WR/WK II PTKIN se-Indonesia.

RB

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC