Channel9.id – Jakarta. Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat standar operasional prosedur (SOP) penyimpanan dan penyajian makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk menekan risiko insiden keamanan pangan. Pengawasan juga akan diperkuat melalui pemasangan kamera pengawas (CCTV) di ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Kepala BGN Sudaryono mengatakan, pengaturan waktu dan suhu penyimpanan menjadi bagian penting dalam mencegah makanan mengalami kerusakan sebelum dikonsumsi. Menurut dia, kualitas bahan baku saja tidak cukup untuk menjamin keamanan makanan jika proses penyimpanan dan penyajiannya tidak sesuai standar.
“Kalau kita biarkan di suhu antara 5 sampai dengan 60 derajat, menu makanan yang kita makan dalam kurun waktu yang lama pasti basi, pasti rusak. Sehingga intinya adalah bagaimana mengatur waktu dan mengatur suhu makanan, SOP ini yang kami perketat,” kata Sudaryono, dikutip Channel9.id dari tayangan di kanal Youtube resmi BGN, Kamis (29/10/2026).
Ia menjelaskan, risiko keamanan pangan dapat meningkat jika makanan dikonsumsi lebih dari empat jam setelah disiapkan atau dibiarkan pada suhu ruang selama lebih dari dua jam. Karena itu, BGN mendorong penerapan label waktu konsumsi dan pemasangan segel pada wadah makanan untuk membantu memastikan makanan dikonsumsi dalam rentang waktu yang aman.
Selain pengaturan penyimpanan, BGN berencana memperluas pengawasan terhadap proses memasak dan penyajian makanan di SPPG. Rekaman CCTV yang selama ini tersedia di sejumlah dapur akan dihubungkan dengan sistem pusat agar kepatuhan terhadap standar operasional dapat dipantau.
Saat ini, CCTV telah terpasang di 70 SPPG. BGN berencana meningkatkan jumlah tersebut menjadi 300 SPPG, dengan target pemasangan CCTV yang terhubung ke kantor pusat di 5.000–10.000 SPPG hingga akhir 2026.
Sudaryono mengatakan, sistem tersebut diharapkan dapat membantu mendeteksi pelanggaran kebersihan dalam proses pengolahan makanan, seperti meletakkan bahan pangan langsung di lantai atau tidak menggunakan sarung tangan.
“Jadi, dapur itu sebenarnya sudah memiliki CCTV lokal. Namun, yang ingin kami lakukan adalah memastikan bahwa rekaman CCTV tersebut juga dapat diakses oleh Komite Dapur dan terkoneksi dengan sistem pusat,” ujarnya.
BGN juga menggunakan rasio Incidents per Million Servings (IPMS), yakni jumlah insiden keamanan pangan per satu juta porsi makanan, untuk mengukur perkembangan kasus dalam program MBG.
Berdasarkan data yang disampaikan Sudaryono, rasio tersebut tercatat sebesar 5,3 pada Januari–Desember 2025, kemudian turun menjadi 3,9 pada Januari–Juli 2026 dan 3,6 pada Agustus–Oktober 2026.
Meski menunjukkan penurunan, Sudaryono menyebut rasio Indonesia masih lebih tinggi dibandingkan dengan sejumlah wilayah lain. Ia membandingkannya dengan Amerika Serikat yang memiliki rasio 0,1, Jepang 0,8, dan Uni Eropa 1,3.
BGN menargetkan penurunan rasio tersebut hingga nol melalui perbaikan kualitas makanan, operasional dapur, dan pengawasan. Namun, target itu masih membutuhkan penguatan pelaksanaan standar keamanan pangan di seluruh rantai penyediaan makanan MBG.
“Bagaimana caranya, tidak boleh ada satu anak pun yang mengalami insiden keamanan pangan! Itu adalah target kita paling utama,” kata Sudaryono.
Ia juga meminta masyarakat memberikan masukan dan kritik terhadap pelaksanaan program tersebut. Menurut dia, evaluasi diperlukan agar upaya pencegahan insiden keamanan pangan dapat terus diperbaiki.
Baca juga: BGN Siapkan Loka MBG untuk Hubungkan Dapur dengan Petani dan Peternak
HT
