Channel9.id-Jakarta. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperkuat keterbukaan informasi publik (KIP) melalui penguatan regulasi, peningkatan layanan informasi, dan optimalisasi kanal digital. Upaya ini tidak hanya menyasar pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga hingga tingkat desa.
Komitmen tersebut disampaikan Wamendagri Bima Arya Sugiarto saat mengikuti Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik 2026 di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Bima mengatakan, keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari kualitas demokrasi sekaligus mendukung peningkatan pelayanan publik dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah.
“KIP ini adalah manifestasi dari kualitas demokrasi yang akan kita bangun,” ujarnya, dalam rilis yang diterima Channel9.id.
Salah satu langkah yang dilakukan Kemendagri adalah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2026. Aturan ini memperluas pengaturan keterbukaan informasi hingga pemerintah desa, sekaligus memperjelas standar pelayanan, mekanisme evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan secara berjenjang.
Dari sisi pelayanan, Kemendagri berhasil mempertahankan predikat Informatif selama enam tahun berturut-turut. Penyelesaian permohonan informasi publik juga mencapai 100 persen pada 2025 dan 99 persen hingga September 2026.
Kemendagri turut memaksimalkan berbagai kanal digital, mulai dari Instagram, Facebook, X, TikTok, hingga YouTube. Selain menjadi sarana penyebaran informasi, platform tersebut dimanfaatkan untuk menyerap aspirasi masyarakat.
Penguatan layanan informasi juga dilakukan di 514 kabupaten/kota melalui asistensi, bimbingan teknis, serta monitoring dan evaluasi pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
“Artinya kita pastikan aset itu semua dimaksimalkan untuk sejalan dengan misi keterbukaan informasi publik,” kata Bima.
Selain itu, Kemendagri memanfaatkan pemantauan media (media monitoring) untuk memetakan isu dan sentimen masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Hasil pemantauan menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar penyusunan respons dan penyampaian informasi secara proaktif.
Upaya keterbukaan informasi tersebut juga diterapkan dalam penanganan pascabencana Sumatera. Kemendagri memantau perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dikoordinasikan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera.
Pemantauan dilakukan untuk memastikan informasi mengenai perkembangan penanganan bencana tersampaikan secara jelas kepada masyarakat, sekaligus mencermati aspirasi dan perhatian publik terhadap proses pemulihan.
Baca juga: Bima Arya Minta Pusat dan Daerah Perkuat Koordinasi Atasi Konflik Kawasan Hutan
