Hot Topic

Kilas Balik Perjalanan RUU Perampasan Aset hingga Disahkan DPR Hari Ini

Channel9.id – Jakarta. DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang. Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR Masa Sidang II 2026-2027, Kamis (19/11/2026).

Rapat pengesahan dipimpin Ketua DPR Puan Maharani didampingi empat Wakil Ketua DPR, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Sari Yuliati, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurizal. Rapat tersebut dihadiri 361 dari total 573 anggota DPR dari seluruh fraksi.

“Apakah Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang, setuju ya?,” kata Puan saat meminta persetujuan peserta rapat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis.

“Setuju,” jawab anggota dewan yang hadir, disambut ketukan palu oleh Puan sebagai tanda pengesahan.

Keputusan tersebut mengakhiri perjalanan panjang pembahasan RUU Perampasan Aset yang telah menjadi salah satu agenda legislasi dan tuntutan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

18 Tahun Perjalanan RUU Perampasan Aset
Berdasarkan penelusuran Channel9.id, RUU Perampasan Aset pada awalnya digagas oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada 2008. Gagasan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penyusunan rancangan awal pada 2012.

Namun, pembahasannya tidak kunjung berlanjut hingga berakhirnya pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), RUU tersebut kembali masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) jangka menengah periode 2015-2019. Meski demikian, RUU Perampasan Aset tidak masuk daftar prioritas sehingga tidak dibahas DPR.

Upaya memasukkan RUU tersebut kembali dilakukan pada periode Prolegnas 2020-2024. Pemerintah juga mengusulkannya sebagai prioritas pada 2020, tetapi usulan itu tidak disetujui DPR. RUU Perampasan Aset kemudian masuk Prolegnas Prioritas 2023.

Pada 4 Mei 2023, Presiden Jokowi mengirimkan Surat Presiden (Surpres) kepada DPR untuk meminta pembahasan RUU Perampasan Aset. Pemerintah turut menyerahkan draf RUU dan naskah akademik serta menugaskan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan bersama DPR.

Namun, hingga masa jabatan DPR periode 2019-2024 berakhir pada September 2024, pembahasan RUU tersebut tidak kunjung dimulai.

Pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, RUU Perampasan Aset kembali masuk dalam agenda legislasi. Pemerintah mengusulkannya ke dalam Prolegnas 2025-2029, sebelum kemudian diputuskan menjadi RUU inisiatif DPR dalam evaluasi Prolegnas Prioritas 2025 pada September 2025.

DPR kemudian memasukkan RUU tersebut dalam Prolegnas Prioritas 2025-2026. Komisi III DPR mulai mengerjakan penyusunan naskah akademik dan draf RUU pada Januari 2026, dilanjutkan dengan serangkaian rapat pembahasan serta rapat dengar pendapat dengan akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan sejumlah pemangku kepentingan.

Setelah melakukan rangkaian rapat dengan pendapat umum, DPR akhirnya menetapkan RUU Perampasan Aset sebagai RUU inisiatif DPR pada Oktober 2026. Setelah penetapan tersebut, Komisi III melanjutkan pembahasan DIM bersama pemerintah.

Dalam proses pembahasan, Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset membahas 397 DIM. Jumlah tersebut terdiri atas 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru.

Komisi III DPR juga tercatat menggelar 87 kali rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) sejak September 2025. Rapat tersebut melibatkan masyarakat, akademisi, pakar hukum, dan organisasi untuk memberikan masukan terhadap materi RUU.

Pembahasan tingkat I akhirnya rampung pada Rabu (18/11/2026). Dalam rapat bersama pemerintah yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, seluruh fraksi di Komisi III menyetujui RUU Perampasan Aset dibawa ke pembicaraan tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR.

Sejumlah fraksi menyampaikan catatan mengenai pentingnya pengawasan pengadilan, perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik, serta pembentukan badan pengelola dan badan pengawas aset. Pemerintah yang diwakili Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej juga menyatakan persetujuan agar RUU tersebut dilanjutkan ke rapat paripurna.

Baca juga: Tok! DPR Resmi Sahkan RUU Perampasan Aset Jadi Undang-Undang

HT

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

  +  10  =  17