Channel9.id-Jakarta. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menggandeng para Sekretaris Jenderal partai politik (Sekjen Parpol) untuk menyukseskan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020, agar berjalan lancar, tertib, dan aman dari Covid-19.
Mendagri mendorong Sekjen Parpol untuk menginstruksikan pengurus dan kader partai di daerah, termasuk pasangan calon (paslon) untuk mematuhi protokol kesehatan Covid-19.
Hal itu disampaikan Mendagri pada saat Rapat Koordinasi Persiapan Pilkada Serentak 2020 melalui Video Conference dari Ruang Kerja Mendagri, di Jakarta, pada Selasa, (22/09/2020).
Hadir dalam rakor tersebut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu), Asisten Kapolri Bidang Operasi (Asops Kapolri), dan Sekjen seluruh parpol, di antaranya PDIP, Gerindra, Golkar, Nasdem, PKS, Demokrat, PPP, PBB, PSI, Perindo, Hanura dan Garuda.
Baca juga: Mendagri Minta Pimpinan Parpol dan Jajarannya Patuhi Protokol Kesehatan
Tito mengatakan, protokol kesehatan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya menekan penularan Covid-19. Protokol tersebut benar-benar membatasi segala bentuk bentuk kegiatan yang berpotensi menjadi media penularan, seperti kerumunan dan arak-arakan massa.
“Yang bisa menjadi media penularan Covid itu dilaksanakan dilarang atau seminimal mungkin dilakukan,” ujarnya.
Tito menyoroti arak-arakan massa yang terjadi pada saat pendaftaran bakal paslon pada 4-6 September 2020 silam. Ia meminta hal tersebut terulang kembali di tahapan-tahapan Pilkada berikutnya.
“Peristiwa tanggal 4-6 September kemarin pada waktu pendaftaran membuat skeptis masyarakat terhadap Pilkada. Dan Pilkada ini tanggung jawab kita bersama,” imbuhnya.
Lebih jauh Tito berharap para pengurus dan kader parpol di daerah dapat menjadi agen untuk menekan Covid-19.
“Termasuk memberikan gagasan-gagasan, adu gagasan (untuk) menyelesaikan Covid dan dampak sosial ekonomi di daerah masing-masing,” ucapnya.
Tito meyakini, jika protokol kesehatan dilaksanakan maka Pilkada bukan lagi menjadi sesuatu yang ditakuti karena dinilai potensial menjadi klaster baru penularan, tetapi justru akan didukung banyak pihak.
“Inilah momentum saya kira untuk daerah bergerak untuk bersama-sama paralel dengan upaya keras Pemerintah Pusat menekan pandemi Covid-19 dan dampak sosial ekonominya,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, Tito juga menyampaikan perlunya penguatan regulasi dalam bentuk revisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait protokol kesehatan Covid-19.
“Revisi PKPU dikerjakan hari ini dan mudah-mudahan bisa selesai, sehingga mudah-mudahan segera untuk diundangkan juga,” pungkasnya.
