Connect with us

Politik

Demokrat Siap Jika Pilkada 2020 Ditunda

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Andi Arief mengatakan pihaknya siap menerima keputusan jika Pilkada Serentak 2020 harus ditunda lantaran pandemi virus corona tak kunjung usai.

“Apapun keputusan pemerintah akan kami terima,” kata Andi, Sabtu (19/9) dikutip cnnindonesia.com.

Akan tetapi, lanjut Andi, jika Pilkada Serentak 2020 ditunda, lebih baik diputuskan sebelum KPU menetapkan para bakal pasangan calon yang mendaftar sebagai peserta pada 23 September mendatang.

Diketahui, KPU akan menetapkan pasangan calon yang resmi berkontestasi di pilkada pada 23 September. Dilanjut pengundian nomor urut pada 24 September.

“Karena banyak para kandidat sudah dari DPR maupun DPRD. Diteruskan atau ditunda, jangan ada yang dirugikan,” ujar Andi.

Baca juga: PDIP Dukung Pilkada Serentak Ditunda, Tidak Pandang Untung Rugi

Pilkada Serentak 2020 akan dihelat di 270 daerah. Tahapan sempat ditunda saat virus corona mewabah di Indonesia. Lalu dilanjut kembali dan ditetapkan bahwa pemungutan suara akan dilaksanakan pada 9 Desember atau diundur 2 bulan dari jadwal.

Namun, desakan penundaan pilkada menguat. Terutama dari kalangan yang cemas kasus positif virus corona semakin meningkat jika pilkada dilanjutkan.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengaku telah menerima lebih dari 50 jenis petisi dari masyarakat yang meminta agar Pilkada Serentak 2020 ditunda. Tak lepas dari pandemi virus Covid-19 yang belum usai.

Anggota DKPP Alfitra Salamm mengatakan kelompok masyarakat yang mengajukan petisi ingin pilkada ditunda hingga pandemi virus corona benar-benar berakhir.

“Bahkan Komnas HAM sudah mengeluarkan rekomendasi agar Pilkada serentak 2020 ini ditunda karena ini menyangkut hak hidup masyarakat,” kata Alfitra saat menjadi pemateri di suatu diskusi daring, Jumat (18/09).

Alfitra sendiri menganggap usul penundaan pilkada sulit direalisasikan. Salah satunya karena biaya untuk pilkada akan membengkak jika ditunda kembali.

“Selama Pandemi Covid-19 ini biaya Pilkada sudah membengkak 5 kali lipat. Kalau ditunda akan semakin besar lagi,” kata Alfitra.

Sementaraitu, Presiden Joko Widodo, Satgas Penanganan Covid-19, partai politik, dan KPU sudah menyatakan sikap. Pilkada akan tetap dilaksanakan dan diiringi dengan protokol kesehatan yang ketat.

Terbaru, KPU mengusulkan agar Presiden Jokowi menerbitkan perppu. KPU butuh aturan baru mengenai pelaksanaan tahapan pilkada yang diiringi dengan protokol kesehatan. KPU juga butuh aturan tentang sanksi terhadap peserta pilkada yang melanggar protokol kesehatan

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

Setahun Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf, Projo: Kinerja Kabinet Kurang Greget

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Dewan Pimpinan Pusat Ormas Projo memandang kinerja para menteri Kabinet Indonesia Maju tidak maksimal di tengah pandemi Covid-19 dan resesi ekonomi.

Sekretaris Jenderal Projo Handoko menyampaikam, masalah itu harus ditangani dengan kerja ekstra keras. Pun dengan kecepatan dan akurasi tinggi dari kabinet Indonesia Maju.

“Projo melihat kinerja Kabinet tidak maksimal, kurang greget,” katanya, Selasa (20/10).

Menurutnya, setahun pemerintahan periode kedua Presiden Joko Widodo dihadapkan pada ujian berat. Kondisi ini seharusnya dimaknai sebagai peluang bagi Kabinet untuk menunjukkan militansi dengan gebrakan yang extraordinary untuk mengatasi keadaan.

Terlebih, hasil survei terbaru tentang kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah kurang menggembirakan.

Presiden Joko Widodo bahkan pernah menyampaikan kekecewaanya terhadap kinerja kabinet dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Projo menilai kerja-kerja extraordinary jajaran kabinet seperti harapan Presiden Joko Widodo belum sepenuhnya dilakukan.

“Presiden belum merevisi penilaiannya bahwa kinerja sejumlah menteri pada masa pandemi ini tidak extraordinary,” kata Handoko.

Handoko menilai, masyarakat sangat berharap para menteri pembantu Presiden Joko Widodo menunjukkan kerja profesional dengan komitmen penuh menjalankan program pemerintah.

Dalam kondisi seperti sekarang ini kerja keras saja pun tidak cukup. Kabinet harus solid dan tak terpecah karena kepentingan jangka pendek.

Capaian pemerintah harus didengungkan sampai dipahami oleh seluruh masyarakat dengan cara sosialisasi terus-menerus oleh para menteri.

Untuk itu para menteri diminta fokus bekerja untuk kepentingan masyarakat supaya segera bebas dari kungkungan pandemi Covid-19 dan bangkit dari resesi.

“Jangan ada kepentingan selain kepentingan seluruh bangsa dan rakyat. Jangan khianati kepercayaan Rakyat kepada Jokowi ” ujarnya.

(HY)

Continue Reading

Politik

PDIP dan Golkar Tolak Masa Jabatan Presiden 7-8 Tahun

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Ahmad Basarah angkat bicara soal usulan MUI ihwal perubahan masa jabatan presiden menjadi 1 periode dengan durasi 7-8 tahun. Basarah menilai ketentuan masa jabatan presiden 2 periode dengan durasi 5 tahun sudah ideal.

“MPR tidak ada agenda atau pembahasan mengenai masa jabatan presiden karena ketentuan yang ada sekarang yakni satu periode 5 tahun dan maksimal 2 periode atau 10 tahun sudah dinilai cukup ideal,” kata Basarah kepada wartawan pada Selasa (20/10/2020).

Baca juga: Nasdem Sambut Usul MUI Soal Masa Jabatan Presiden 7-8 Tahun

Basarah mengatakan tidak ada pembahasan masa jabatan presiden di MPR RI. Basarah justru menekankan pentingnya keberadaan Haluan Pembangunan Nasional guna menjadi pedoman bagi Presiden dalam menjabarkan program pembangunan nasionalnya.

“Dalam pandangan MPR yang terpenting saat ini adalah hadirnya sebuah konsepsi tentang pedoman Haluan Pembangunan Nasional atau semacam GBHN yang ditetapkan oleh MPR yang mana Haluan Pembangunan Nasional tersebut wajib dijadikan pedoman oleh presiden dalam menjabarkan program-program pembangunan nasionalnya,” jelas Basarah.

Menurut Basarah, kehadiran Haluan Pembangunan Nasional dapat dibuat dengan melakukan perubahan UUD 1945. Khususnya, terkait pasal yang menyangkut wewenang MPR.

“Hadirnya Haluan Pembangunan Nasional yang menjadi haluan negara tersebut dapat dilakukan dengan cara perubahan terbatas UUD NRI 1945 khususnya tentang pasal wewenang MPR agar dapat menetapkan kembali GBHN,” tuturnya.

Senada dengan Basarah, Ketua DPP Partai Golkar Zulfikar Arse Sadikin tidak setuju dengan usulan MUI soal masa jabatan presiden menjadi 7-8 tahun dan untuk satu periode saja. Zulfikar menilai tidak tepat untuk kembali membicarakan hal fundamental yang sudah diatur dalam UUD 1945.

“Tidak setuju. Bagi saya, saat ini, tidak tepat membicarakan hal-hal fundamental yang sudah diatur secara jelas dalam UUD NRI 1945,” kata Zulfikar pada Selasa (20/10/2020).

Anggota Komisi II DPR RI ini mengatakan aturan terkait masa jabatan presiden yang berlaku saat ini sudah tegas dan pasti. Zulfikar menilai kontrol dari parlemen dan kritik publik juga tetap perlu berjalan untuk menjaga kekuasaan presiden dan wakil presiden.

“Sudah tegas dan pasti. Sementara, untuk menjaga kekuasaan presiden/wakil presiden bekerja dengan baik dan benar, kontrol parlemen dan kritik publik harus terus berlangsung,” tuturnya.

Diketahui, Komisi Fatwa MUI mengusulkan rancangan pembahasan masa periode presiden satu kali saja di Munas MUI 2020. Dalam satu periode itu, nantinya presiden terpilih akan memimpin selama tujuh atau delapan tahun.

“Usulannya begini, di presiden itu sekali saja, tapi ditambah 7 tahun atau 8 tahun gitu kan, tidak boleh dipilih kembali,” ujar Hasanuddin, Senin (19/10).

IG

Continue Reading

Politik

Nasdem Sambut Usul MUI Soal Masa Jabatan Presiden 7-8 Tahun

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Partai NasDem menyambut baik usulan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) soal masa jabatan presiden menjadi 7-8 tahun. NasDem mengatakan usulan itu perlu dikaji secara mendalam untuk mengevaluasi sistem kenegaraan.

“Tentu mengapresiasi wacana yang dilempar MUI, NasDem siap untuk kemudian menjadi teman diskusi, kawan diskusi untuk kemudian kita melakukan kajian yang lebih mendalam karena harus proyektif. Tentu hal-hal seperti ini apa yang berkembang di tengah masyarakat, apalagi lembaga organisasi kemasyarakatan perlu kita tangkap masukan itu lalu kemudian kita kaji secara mendalam,” kata Wakil Ketua Fraksi NasDem DPR RI Willy Aditya kepada wartawan, Senin (19/10).

Baca juga: MUI Tak Lagi Monopoli Sertifikasi Halal

Willy mengatakan usulan jabatan presiden selama 7-8 tahun dan hanya satu kali periode itu harus dipertimbangkan dengan efektivitas pemerintahan. Serta dinilai dari sisi sosial dan ekonomi.

“Saya melihat tentu berbasiskan pada evaluasi sistem kenegaraan kita sejauh ini. Jadi pertimbangannya kita lihat efektivitas pemerintahan, political cost, sosial cost, lalu kemudian kita liat pembangunan ke depan mana yang lebih efektif,” tuturnya.

Ketua DPP NasDem itu mengatakan adalah hal yang wajar jika MUI memberikan masukan di bidang politik. Willy menilai pandangan MUI itu patut dihormati.

“Nggak apa-apa, siapa aja bebas memberikan pendapat, nggak perlu kita batasi seperti itu. Nggak perlu alergi melihat tawaran seperti itu. Tentu kita bersyukur kalau MUI juga berfikiran untuk kemudian bagaimana sistem kenegaraan dan sistem pemerintahan kita,” sebut Willy.

Willy mengatakan usulan MUI adalah sebuah ide yang bagus. Namun demikian, perlu proses yang lebih matang.

“Ide ini bagus sekali, tapi proses juga harus kita lakukan secara lebih matang. Apa kemudian yang menjadi keputusan kemudian itu diambil secara bersama-sama tidak hanya oleh political society tapi juga civil society, itu akan mematangkan demokrasi kita,” katanya.

“NasDem siap jadi partner diskusi untuk kemudian mematangkan demokrasi, memajukan demokrasi. Konteksnya di sana, apa konklusinya ayo bersama-sama artinya ada kesadaran lebih maju dari MUI dan lain-lain untuk kemudian kita juga sama-sama melakukan evaluasi sistem pemilu dan sistem pemerintahan kita,” sambungnya.

Komisi Fatwa MUI sebelumnya mengusulkan rancangan pembahasan masa periode presiden satu kali saja di Munas MUI 2020. Dalam satu periode itu, nantinya presiden terpilih akan memimpin selama tujuh atau delapan tahun.

“Usulannya begini, di presiden itu sekali saja, tapi ditambah 7 tahun atau 8 tahun gitu kan, tidak boleh dipilih kembali,” ujar Hasanuddin.

IG

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC