Channel9.id-Jakarta. Partai NasDem menyayangkan pernyataan anggota Komisi IX DPR RI, Ribka Tjiptaning soal penolakannya disuntik vaksin Covid-19. Menurut NasDem, sikap Ribka Tjiptaning itu dinilai memprovokasi masyarakat karena disampaikan terbuka.
“Ini tidak bijaksana, tidak etis, dan saya sayangkan,” kata Waketum Partai NasDem Ahmad Ali.
Menurutnya, Ribka Tjiptaning boleh saja memiliki hak pribadi untuk tidak ikut divaksinasi Namun, seharusnya penolakan itu tidak disampaikan secara terbuka.
“Itu hak pribadi dia untuk mau dan tidak mau divaksin. Namun, secara etika, harusnya ketika kemudian Anda tidak setuju, sebagai orang yang berkomitmen dengan pemerintah mestinya tidak perlu memprovokasi masyarakat untuk juga seperti itu,” tegas Ali.
“Tidak setuju kan bisa, bisa, tidak setuju kan tidak harus disampaikan secara terbuka karena di sisi lain pemerintah sedang menggalakkan vaksinasi terhadap rakyat,” lanjutnya.
Baca juga: Tolak Suntik Vaksin Corona, Politisi PDIP: Memaksa Vaksin Pelanggaran HAM
Bahkan, kata Ali, sikap penolakan Ribka yang dilakukan secara terbuka itu akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah.
“Akan ada pertanyaan masyarakat, ‘lo itu kok orang partai kok. Anggota DPR aja enggak mau’, ya kan. Artinya, itu kan memprovokasi masyarakat untuk kemudian mendelegitimasi pemerintah untuk kemudian masyarakat tidak percaya kepada dia kepada pemerintah. Disayangkan, ibu dokter kemudian seperti itu,” jelasnya.
Sebelumnya, politisi PDIP Ribka Tjiptaning mengkiritisi vaksinasi Covid-19 yang akan dilakukan pemerintah. Ribka mengaku menolak untuk divaksin. Ia pun menilai pemaksaan vaksin merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
“Saya pertama yang bilang saya menolak vaksin, kalau dipaksa pelanggaran HAM. Nggak boleh maksa begitu,” ujarnya dalam rapat kerja dengan Menteri Kesehatan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/1).
Ia mencurigai ujung dari pengadaan vaksin tersebut adalah untuk kepentingan dagang. Ribka mengingatkan kembali bahwa negara tidak boleh berbisnis dengan rakyat.
Sementara itu, PDIP sudah mengklarifikasi pernyataan Ribka Tjiptaning yang menolak pemberian vaksin covid-19 merek Sinovac. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai pernyataan Ribka harus dilihat secara keseluruhan untuk menghindari perbedaan persepsi.
“Yang disampaikan adalah mengingatkan garis kebijakan politik kesehatan yang seharusnya kedepankan kepentingan dan keselamatan masyarakat,” ujar Hasto.
Hasto mejelaskan, Ribka yang juga anggota Komisi IX DPR ini ingin menyampaikan bahwa negara tidak boleh berbisnis dengan rakyat. Jangan sampai pelayanan kepada rakyat terkait dengan vaksin ada perbedaan seperti yang terlihat dalam pelayanan PCR sebelumnya. “Komersialisasi pelayanan inilah yang dikritik Ribka. Itu karena pelayanan kesehatan untuk semua, dan harus kedepankan rasa kemanusiaan dan keadilan,” tandas Hasto.
