Connect with us

Politik

Tolak Suntik Vaksin Corona, Politisi PDIP: Memaksa Vaksin, Pelanggaran HAM

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Politikus PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning mengkiritisi vaksinasi Covid-19 yang akan dilakukan pemerintah mulai Rabu (13/1) besok. Ribka sendiri mengaku menolak untuk divaksin. Ia pun menilai pemaksaan vaksin merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

“Saya pertama yang bilang saya menolak vaksin, kalau dipaksa pelanggaran HAM. Nggak boleh maksa begitu,” ujarnya dalam rapat kerja dengan Menteri Kesehatan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/1).

Ia mencurigai ujung dari pengadaan vaksin tersebut adalah untuk kepentingan dagang. Ribka mengingatkan kembali bahwa negara tidak boleh berbisnis dengan rakyat.

“Dari maret lalu saya sudah ngomong dalam rapat ini begitu covid ini ujung-ujungnya jualan obat, jualan vaksin. Habis ini karena sekarang udah bukan masanya APD, nanti habis ini obat ramai, habis obat nah ini kan jago ekonomi nih menterinya nah ayo wamennya BUMN pasti ditaro buat begitu dah, abis ini stunting, udah tau nih, udah dipola kaya begitu kesehatannya nih untuk dagang,” kata dia.

Baca juga: 15 Juta Vaksin Sinovac Tahap 3 Tiba di Jakarta 

Ribka menegaskan bahwa dirinya rela membayar denda daripada divaksin corona.

“Saya tetep tidak mau divaksin, maupun (vaksin itu) sampai yang 63 tahun bisa divaksin. Saya udah 63 (tahun) nih, mau semua usia boleh, tetap misalnya pun hidup di DKI semua anak cucu saya dapat sanksi lima juta, mending gue bayar, mau jual mobil kek,” kata Ribka.

Ribka yang juga merupakan anggota Komisi IX DPR itu mengingatkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk berhati-hati terkait pemberian vaksin. Berkaca dari pengalamannya ketika menjabat Ketua Komisi IX pada periode 2009-2014, Ribka mengatakan sejumlah kasus justru muncul usai diberikan vaksin.

Petugas memindahkan boks berisi vaksin COVID-19 Sinovac kiriman dari Bio Farma ke tempat penyimpanan vaksin di gudang farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Tambakaji, Ngaliyan, Semarang, Jawa Tengah.

“Ini saya omong lagi nih di rapat ini ya, vaksin untuk antipolio malah lumpuh layu di Sukabumi, terus antikaki gajah di Majalaya mati 12 (orang), karena di India ditolak, di Afrika ditiolak, masuk di Indonesia dengan 1,3 triliun waktu saya ketua komisi, saya ingat betul itu, jangan main-main vaksin ini,” tandasnya.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

Dirotasi dari Komisi IX DPR RI, Ribka: Lucu Juga dokter Urus Minyak

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Ribka Tjiptaning mendadak dirotasi dari Komisi IX DPR RI. Menguat isu, jika kepindahan Ribka tak lepas dari komentar pedasnya soal vaksin. Politikus PDIP itu secara terbuka tak mau divaksin. Mantan Ketua Komisi IX itu justru rela membayar denda ketimbang disuntik vaksin.

Ia kini tak lagi menjadi legislator di bidang Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Kependudukan. Ribka yang berlatar dokter itu kini dipindahkan ke Komisi VII untuk bidang Energi, Riset & Teknologi.

Lantas, apa tanggapan Mbak Ning, sapaan karibnya, usai dipindah komisi?

“Komen saya? Lucu juga dokter urus minyak. Harus belajar nih,” kata Ribka, saat dimintai tanggapan oleh wartawan, pada Selasa (19/1), seperti dilasir Kumparan.

Baca juga: Ribka Tjiptaning Dirotasi, PDIP: Lakukan Retrospeksi dan Introspeksi

Ditanya lebih jauh perihal spekulasi kepindahannya lantaran menolak divaksin, Ribka menolak berkomentar banyak.

“Tanya ke yang mindahin saya, pimpinan fraksi. Jangan (tanya) saya,” balas Ribka.

Selain Ribka ada sejumlah nama yang juga dirotasi Fraksi PDIP. Mereka antara lain: Ihsan Yunus dari pimpinan Komisi VIII menjadi anggota Komisi II, lalu Johan Budi dari Komisi II ke Komisi III. Lalu ada Marinus Gea dari Komisi III ke Komisi XI, dan Gilang Dhielafararez dari Komisi VI ke Komisi III.

IG

Continue Reading

Politik

Bantu Korban Bencana, Gerindra Instruksikan Potong Gaji Kadernya di DPR

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gerindra Ahmad Muzani menyatakan Partai Gerindra telah menginstruksikan seluruh kadernya di DPR untuk menyisihkan sebagian gajinya. Hal itu dilakukan guna meringankan beban warga yang terdampak bencana.

Muzani menyampaikan, pemotongan gaji tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat terdampak bencana di berbagai wilayah Indonesia.

“Kepada kader Gerindra anggota DPR RI, saya meminta untuk menyisihkan gaji mereka untuk membantu saudara-saudara kita di daerah bencana,”ujarnya dalam pernyataan tertulis pada Selasa (19/01).

Muzani menyampaikan, pemotongan gaji tersebut sebagai bentuk kepedulian Gerindra terhadap masyarakat terdampak bencana di berbagai wilayah Indonesia.

Baca juga: Nasdem Usul Potong Gaji 50 Persen Gaji DPR Guna Bantu Penanganan Covid-19

“Bantuan yang diberikan Gerindra dalam bentuk apapun sebagai bentuk kepedulian sebagai keluarga besar bangsa Indonesia,” katanya.

Gerindra juga mengajak masyarakat untuk bergotong-royong membantu masyarakat terdampak bencana, ujar Ketua Fraksi Gerindra DPR RI ini.

“Hari-hari ini bangsa kita sedang dirundung bencana yang memakan korban. Kami ingin mengetuk hati saudara-saudara bangsa Indonesia untuk bersama-sama saling membantu di tengah masa bencana khususnya di tengah pandemi Corona yang belum juga turun,” tambah Muzani.

Ia menyebut, beberapa waktu terakhir masyarakat Indonesia dikagetkan dengan berbagai peristiwa kecelakaan dan bencana alam, seperti jatuhnya pesawat Sriwijaya Air, tanah longsor di Sumedang, banjir di Kalimantan Selatan.

Selain itu, gempa bumi di Sulawesi Barat, banjir rob di Manado, meletusnya Gunung Semeru serta berbagai bencana banjir dan longsor di berbagai kota dan kabupaten di Nusantara.

“Kita harus bergegas menyatukan kekuatan kita untuk kembali bergotongroyong membantu saudara-saudara kita menunjukkan empati, solidaritas, dan simpati atas mereka yang menjadi korban. Kami meminta masyarakat bersatu padu untuk membantu saudara, sahabat, kerabat kita yang menjadi korban bencana tersebut,” ajak Muzani.

“Kita doakan agar mereka yang menjadi korban dan meninggal dunia diterima di sisiNya, keluarga yang ditinggalkan tabah menghadapi ini,” sambungnya.

Tak hanya itu, Muzani meminta kepada seluruh kader Gerindra yang berada di dekat obyek bencana dapat membantu semaksimal mungkin membantu warga yang terdampak bencana.

Ia juga mengajak untuk seluruh kader berkontribusi memberikan apa yang mereka mampu untuk membantu saudara-saudara terdampak bencana.

“Apalagi kita akan melaksanakan ulang tahun ke-13 di Februari mendatang. Kami berharap menjadi kekuatan politik yang besar dan dipercaya masyarakat Indonesia, dengan tetap mengedepankan kepedulian terhadap sesama dan masyarakat Indonesia,” jelasnya.

Muzani pun meminta masyarakat yang tertimpa bencana agar tetap tabah dan sabar. “Doa, tekad, dan kesabaran kita dapat membantu kita untuk kembali pulih,” tutupnya.

Continue Reading

Hot Topic

Ribka Tjiptaning Dirotasi, PDIP: Lakukan Retrospeksi dan Introspeksi

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning dirotasi oleh pimpinan Fraksi PDIP ke Komisi VII DPR. Keputusan ini diambil paska pernyataan Ribka yang menolak vaksin Covis-19 dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi IX DPR bersama Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Selasa (12/1) lalu.

Sehari setelah pernyataan itu dilontarkan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto meluruskan. Hasto menilai, pernyataan Ribka bentuk kritik bahwa negara tak boleh berbisnis dengan rakyat. Ribka sendiri mengaku ditegur partai setelah memberikan pernyataan menolak vaksin tersebut.

Baca juga: Tolak Suntik Vaksin Corona, Politisi PDIP: Memaksa Vaksin Pelanggaran HAM 

Rotasi ini diputuskan lewat surat Fraksi PDIP DPR bernomor 04/F-PDIP/DPR-RI/2022, terkait perubahan penugasan di Alat Kelengkapan Dewan dan ditujukan kepada pimpinan DPR RI. Surat tersebut diteken Ketua Fraksi PDIP DPR RI Utut Adianto dan Sekretaris Fraksi PDIP DPR RI Bambang Wuryanto.

Hal ini pun dibenarkan oleh Bambang Wuryanto. Menurutnya, ini hanya rotasi biasa. “Ini rotasi biasa saja,” kata Bambang saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (19/1).

Bambang menjelaskan, setiap keputusan politik di Fraksi PDIP pasti memiliki argumentasi. Dan argumentasi dari keputusan rotasi tersebut didukung oleh fakta-fakta yang ada. “Tetapi setiap keputusan politik pasti ada argumentasinya, yang barang tentu argumen tersebut didukung oleh fakta,” jelasnya.

Oleh karena itu, Bambang meminta kepada semua anggota Fraksi yang terkena rotasi tersebut agar melakukan retrospeksi dan instrospeksi diri. “Bagi semua pihak yang terkena rotasi silakan melakukan retrospeksi dan introspeksi,” ucap Bambang.

Selain Ribka, Fraksi PDIP DPR juga merotasi 4 anggotanya, yakni Johan Budi Sapto Pribowo dari Komisi II ke Komisi III, Gilang Dhielafararez dari Komisi VI ke Komisi III, Marinus Gea dari Komisi III ke Komisi XI, serta Ihsan Yunus dari Wakil Ketua Komisi VIII menjadi anggota Komisi II.

IG

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC